Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 16 Tahun 2021

Peraturan ini mengubah: 1. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 14 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Pemerintah berupa Subsidi Gaji/Upah bagi Bekerja/Buruh dalam Penanganan Dampak Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) (Berita Negara Republik Indoensia Tahun 2020 Nomor 921).

Peraturan Menteri ini dikeluarkan dengan latar belakang untuk tetap menjaga kemampuan ekonomi selama pandemi COVID-19, terutama bagi pekerja/buruh di wilayah pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM). Tujuannya adalah untuk melanjutkan pemberian bantuan pemerintah berupa subsidi gaji/upah bagi pekerja/buruh.

Ketentuan substansial dalam peraturan ini meliputi perubahan terhadap beberapa pasal dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 14 Tahun 2020. Perubahan tersebut mencakup definisi gaji/upah, persyaratan penerima bantuan subsidi gaji/upah, serta mekanisme penyaluran dan pelaporan bantuan. Secara khusus, peraturan ini memperbarui persyaratan bagi pekerja/buruh yang berhak menerima subsidi gaji/upah, termasuk batasan gaji/upah dan wilayah tempat bekerja.

Beberapa poin penting dalam peraturan ini adalah:

1. Penerima bantuan adalah pekerja/buruh yang memenuhi persyaratan, termasuk WNI, peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan hingga Juni 2021, memiliki gaji/upah maksimal Rp3.500.000,00 per bulan (dengan penyesuaian untuk wilayah dengan UMK/UMP lebih tinggi), dan bekerja di wilayah PPKM level 3 atau 4.
2. Prioritas diberikan kepada pekerja/buruh yang belum menerima program kartu prakerja, program keluarga harapan, atau program bantuan produktif usaha mikro.
3. Besaran bantuan adalah Rp500.000,00 per bulan selama 2 bulan, yang dibayarkan sekaligus.
4. Pengusaha atau pemberi kerja wajib memberikan data yang sebenarnya terkait pekerja/buruh yang memenuhi syarat.

(-)

1. Dalam hal pengusaha atau pemberi kerja tidak memberikan data yang sebenarnya, pengusaha atau pemberi kerja dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 2. Dalam hal penerima Bantuan Pemerintah berupa subsidi Gaji/Upah tidak memenuhi persyaratan dan telah menerima Bantuan Pemerintah berupa subsidi Gaji/Upah, penerima Bantuan Pemerintah berupa subsidi Gaji/Upah wajib mengembalikan Bantuan Pemerintah berupa subsidi Gaji/Upah yang telah diterima ke rekening kas negara melalui sistem penerimaan negara secara elektronik.