[{"_1":2,"_130":-5,"_131":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","a9d6d2de-fff4-4014-b253-a23f69c39981","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_126":127,"_128":129},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":115,"_116":117,"_124":125},"title","Undang-undang (UU) Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik","short_title","Undang-undang (UU) No. 2 Tahun 2011","number","2","year","2011","published_date","2011-01-15","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","ddc1b3d4-1a6f-400a-a0d3-4bbc9f4612dc","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Undang-undang (UU)","short_name","UU","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"e92e83d5-daaa-47f5-a181-544e66207d3c","Politik & Pemilihan Umum","tags",[],"location","Pemerintah Pusat","place_of_enactment","Jakarta","theme","Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

partai-politik
2011
Undang-undang (UU) NO. 2, LN.2011/No. 8, TLN No. 5189, LL SETNEG: 15 HLM
Undang-undang (UU) TENTANG Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik
ABSTRAK:	\n \n Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, kemerdekaan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat merupakan hak asasi manusia yang harus dilaksanakan untuk memperkuat semangat kebangsaan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang demokratis. Hak untuk berserikat dan berkumpul ini kemudian diwujudkan dalam pembentukan Partai Politik sebagai salah satu pilar demokrasi dalam sistem politik Indonesia.\r\n\r\n \n Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22E ayat (3), Pasal 24C ayat (1), Pasal 28, Pasal 28C ayat (2), dan Pasal 28J Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;\r\n Undang-Undang Nomor 2 tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801);\r\n \n Adapun hal-hal pokok yang diatur dalam penataan dan penyempurnaan Partai Politik di Indonesia adalah persyaratan pembentukan Partai Politik, persyaratan kepengurusan Partai Politik, perubahan AD dan ART, rekrutmen dan pendidikan politik, pengelolaan keuangan Partai Politik dan kemandirian Partai Politik. \n \n
CATATAN:	\n \n Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Januari 2011. \n Merubah UU No 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik \n Bantuan keuangan dan laporan penggunaan bantuan keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan (3a) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.\r\n \n 12 \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mengubah: 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik.","scope_and_parties","policy_content","Undang-Undang ini bertujuan untuk memperkuat pelaksanaan demokrasi dan sistem kepartaian yang efektif di Indonesia. Perubahan ini dilakukan untuk menyesuaikan dengan dinamika masyarakat dan memperkuat kelembagaan serta fungsi Partai Politik. Beberapa ketentuan yang diubah meliputi persyaratan pendirian Partai Politik, yang kini memerlukan minimal 30 orang dari setiap provinsi dan 50 orang pendiri yang terdaftar dengan akta notaris. Selain itu, ada penekanan pada keterwakilan perempuan sebesar 30% dalam kepengurusan. Partai Politik juga harus didaftarkan ke Kementerian untuk menjadi badan hukum, dengan persyaratan kepengurusan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Pengelolaan keuangan Partai Politik harus transparan dan akuntabel, dengan audit tahunan oleh akuntan publik. Perubahan AD dan ART harus didaftarkan ke Kementerian dalam waktu 30 hari setelah perubahan.","transitional_provisions","1. Partai Politik yang telah disahkan sebagai badan hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tetap diakui dengan kewajiban melakukan penyesuaian menurut Undang-Undang ini dengan mengikuti verifikasi. 2. Verifikasi Partai Politik selesai paling lambat 2 ½ tahun sebelum hari pemungutan suara pemilihan umum. 3. Dalam hal Partai Politik tidak memenuhi syarat verifikasi, keberadaan Partai Politik tersebut tetap diakui sampai dilantiknya anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota hasil Pemilihan Umum tahun 2014. 4. Anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dari Partai Politik tersebut tetap diakui sampai akhir periode keanggotaannya. 5. Penyelesaian perkara Partai Politik yang sedang dalam proses pemeriksaan di pengadilan dan belum diputus sebelum Undang-Undang ini diundangkan, penyelesaiannya diputus berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008.","sanctions","1. Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 9 ayat (1), dan Pasal 40 ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa penolakan pendaftaran Partai Politik sebagai badan hukum oleh Kementerian. 2. Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Pasal 13 huruf h dikenai sanksi administratif berupa teguran oleh Pemerintah. 3. Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Pasal 13 huruf i dikenai sanksi administratif berupa penghentian bantuan APBN/APBD sampai laporan diterima oleh Pemerintah dalam tahun anggaran berkenaan.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[100],{"_101":102,"_103":104,"_36":105},"text","UU No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/38859/uu-no-2-tahun-2008","0f7ee9a3-d2f6-4448-8249-d5b057036a89","amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review",[118],{"_119":120,"_103":121,"_122":123},"nomor_putusan","35/PUU-IX/2011","https://peraturan.bpk.go.id/DownloadUjiMateri/106/putusan_sidang_Putusan%2035-PUU-IX-2011%20TELAH%20BACA.pdf","teks","Pasal 51 ayat (1a) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “Verifikasi partai politik yang dibentuk setelah Undang-Undang ini harus dilakukan paling lambat 2 ½ (dua setengah) tahun sebelum hari pemungutan suara untuk mengikuti pemilihan umum pada pemilihan umum pertama kali setelah partai politik yang bersangkutan didirikan dan berbadan hukum”","is_verified",false,"english_excerpt","\n

LAW OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 2 OF 2011
ON
AMENDMENT TO
LAW NUMBER 2 OF 2008 ON POLITICAL PARTIES

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

THE PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering :

that in order to strengthen the implementation of democracy and an effective party system in accordance with the mandate of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, it is necessary to strengthen institutions and improve the functions and roles of Political Parties;
that Law Number 2 of 2008 on Political Parties needs to be amended in accordance with the demands and dynamics of community development;
that based on the considerations as referred to in letters a and b, it is necessary to establish a Law on Amendments to Law Number 2 of 2008 on Political Parties;

Bearing in Mind :

Article 20, Article 21, Article 22E paragraph

","pdf_url","/proxy/pdf?id=a9d6d2de-fff4-4014-b253-a23f69c39981","actionData","errors"]