[{"_1":2,"_123":-5,"_124":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","a97bf41e-a248-400a-a770-ea5eb9119f1c","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_119":120,"_121":122},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":115,"_116":-5,"_117":118},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Tasikmalaya Nomor 15 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Pertambangan Umum","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tasikmalaya Nomor 15 Tahun 2006","number","15","year","2006","published_date","2006-10-31","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"4d737c56-8459-4de6-aa6c-23f2dd6edff8","Pertambangan & Sumber Energi","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya","place_of_enactment","Singaparna","theme","Pengelolaan Pertambangan Umum","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

PENGELOLAAN - PERTAMBANGAN - UMUM
2006
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 15, LD Kab Tasikmalaya Tahun 2006 No 15
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Pengelolaan Pertambangan Umum
ABSTRAK:	\n \n Bahwa untuk mempercepat pembangunan ekonomi sejalan dengan pelaksanaan otonomi daerah dalam mewujudkan kemandirian daerah maka perlu dilakukan pengaturan mengenai pembinaan, pengembangan, pengendalian dan pengawasan terhadap pengelolaan pertambangan umum sehingga selain dapat dimanfaatkan secara optimal juga harus memperhatikan kelestarian lingkungan hidup yang serasi dan seimbang dengan memperhatikan kebutuhan generasi mendatang. \n UU No. 14 Tahun 1950; UU No. 5 Tahun 1960; UU No. 11 Tahun 1967; UU No. 1 Tahun 1970; UU No. 8 Tahun 1981; UU No. 24 Tahun 1992; UU No. 18 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 34 Tahun 2000; UU No. 23 Tahun 1997; UU No. 7 Tahun 2004; UU No. 10 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan PP Pengganti UU No. 3 Tahun 2005; UU No. 33 Tahun 2004; PP No. 27 Tahun 1983; PP No. 27 Tahun 1999; PP No. 25 Tahun 2000; PP No. 104 Tahun 2000; PP No. 105 Tahun 2000; PP No. 65 Tahun 2001; PP No.66 Tahun 2001; Kepres No. 32 Tahun 1990; Permen Pertambangan dan Energi No. 01/P/201/M.PE/1986; Kepmen Negara Lingkungan Hidup No. 12/MENHLH/3/1994; Permen Pertambangan dan Energi No. 04/PM/Pertamb/1997; Permen Pertambangan dan Energi No. 1256/K/03/M.PE/1999; Kepmen ESDM No. 1261.K/25/M.PE/1999; Kepmen ESDM No. 1452.K/29/MEM/2000; Kepmen ESDM No. 1453.K/29/MEM/2000; Perda Kab. Tasikmalaya No. 04 Tahun 2002; Perda Kab. 12 Tahun 2003; Perda Kab. Tasikmalaya No. 7 Tahun 2004; Perda Kab. Tasikmalaya No. 2 Tahun 2005; Perda Kab. Tasikmalaya No. 11 Tahun 2005 \n Peraturan ini mengatur tentang Pengelolaan Pertambangan Umum, yang meliputi: Ketentuan Umum; Jenis Bahan Galian; Pengusahaan Pertambangan Umum; Pengembangan Wilayah dan Masyarakat Serta Kemitrausahaan; Produksi, Retribusi, Pajak, Royalti dan Iuran Tetap; Penagihan Iuran Tetap, Retribusi dan Pajak; Pengelolaan Lingkungan Pertambangan; Pembinaan dan Pengawasan; Sanksi Adminitrasi; Ketentuan Pidana; Ketentuan Penyidikan; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Oktober 2006. \n UU No. 18 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 34 Tahun 2000; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan PP Pengganti UU No. 3 Tahun 2005 \n 16 hlm. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tasikmalaya Nomor 32 Tahun 2002 tentang Pengelolaan Pertambangan Umum.\n2. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 11 Tahun 2004 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Nomor 32 Tahun 2002 tentang Pengelolaan Pertambangan Umum.","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah ini bertujuan untuk mengatur pengelolaan pertambangan umum di Kabupaten Tasikmalaya, dengan fokus pada pembinaan, pengembangan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan pertambangan. Tujuannya adalah untuk mempercepat pembangunan ekonomi daerah secara optimal dan berkelanjutan, sambil tetap memperhatikan kelestarian lingkungan hidup.\n\nKetentuan substansial dalam peraturan ini mencakup klasifikasi usaha pertambangan berdasarkan skala (kecil, menengah, besar) yang dibedakan berdasarkan jenis bahan galian, cara penambangan, dan luas wilayah usaha. Bupati memiliki wewenang dalam pengaturan dan pengembangan usaha pertambangan umum, termasuk pemrosesan perizinan (IUP), pembinaan, pengawasan, dan pengelolaan informasi pertambangan. IUP diberikan untuk penyelidikan umum, eksplorasi, dan eksploitasi, dengan jangka waktu dan luas wilayah yang berbeda-beda.\n\nPeraturan ini juga mengatur hak dan kewajiban pemegang IUP, termasuk kewajiban mematuhi ketentuan IUP, menyampaikan laporan kegiatan usaha dan produksi secara berkala, membayar pajak produksi bahan galian, dan melakukan daftar ulang IUP. Selain itu, diatur pula mengenai pengembangan wilayah dan masyarakat sekitar pertambangan, serta kemitrausahaan antara usaha pertambangan skala menengah/besar dengan skala kecil.","transitional_provisions","1. Kuasa Pertambangan (KP), Kontrak Karya (KK), Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B), Surat Ijin Pertambangan Daerah (SIPD) dan Ijin Usaha Pertambangan (IUP) yang telah diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, dinyatakan masih tetap berlaku sampai habis masa berlakunya.","sanctions","1. Dalam hal wajib iuran tetap, retribusi dan pajak tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari iuran dan retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah (STRD) dan Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD).\n2. Setiap Pemegang IUP yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (1), Pasal 11 ayat (2) dan Pasal 23 ayat (1) Peraturan Daerah ini dikenakan sanksi berupa :\na. Pencabutan IUP;\nb. Penutupan sementara usaha wilayah pertambangan;\n3. Barang siapa yang melanggar ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud pada Peraturan Daerah ini diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan dan atau denda setinggi-tingginya Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);","revokes",[92],{"_93":94,"_95":96,"_36":97},"text","PERDA Kab. Tasikmalaya No. 32 Tahun 2002 tentang Pengelolaan Pertambangan Umum","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/260546/perda-kab-tasikmalaya-no-32-tahun-2002","9023c91c-c0b5-4b5e-8450-254781dc8af1","revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL REGULATION OF TASIKMALAYA REGENCY
NUMBER: 15 OF 2006
CONCERNING
GENERAL MINING MANAGEMENT

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF TASIKMALAYA

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering:

that in order to accelerate economic development in line with the implementation of regional autonomy in realizing regional independence, it is necessary to regulate the guidance, development, control and supervision of general mining management so that in addition to being utilized optimally, it must also pay attention to the harmonious and balanced environmental conservation by considering the needs of future generations.
that based on the considerations as referred to in letter a above, it is necessary to establish a Regional Regulation of Tasikmalaya Regency concerning General Mining Management.

In view of:

Law Number 14 of 1950 concerning the Establishment of Regency

","pdf_url","/proxy/pdf?id=a97bf41e-a248-400a-a770-ea5eb9119f1c","actionData","errors"]