[{"_1":2,"_125":-5,"_126":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","a96e9439-2061-44f5-a7de-f44059634b03","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_121":122,"_123":124},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":80,"_81":-5,"_82":83,"_84":85,"_86":-5,"_87":88,"_89":90,"_91":90,"_92":93,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":115,"_116":117,"_118":-5,"_119":120},"title","Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 114 Tahun 2024 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Mediator Hubungan Industrial","short_title","Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 114 Tahun 2024","number","114","year","2024","published_date","2024-10-10","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","6910a8b1-2cbb-425c-8ca9-861501b76ebd","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Presiden (Perpres)","short_name","PERPRES","subjects",[67,70],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"11223620-0ed2-4d39-afcc-7656055ef432","Aparatur Sipil Negara",{"_6":71,"_54":72,"_56":-5},"4e240b29-23c1-4826-aa3d-d2797142ac5f","Kompensasi & Tunjangan Pejabat","tags",[],"location","Pemerintah Pusat","place_of_enactment","Jakarta","theme","Tunjangan Jabatan Fungsional Mediator Hubungan Industrial","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Tunjangan - Jabatan Fungsional - Mediator Hubungan Industrial
2024
Peraturan Presiden (Perpres) NO. 114, LN 2024 (215) : 4 hlm.; jdih.setneg.go.id
Peraturan Presiden (Perpres) TENTANG Tunjangan Jabatan Fungsional Mediator Hubungan Industrial
ABSTRAK:	\n \n Untuk meningkatkan mutu, prestasi, pengabdian, dan produktivitas kinerja Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam Jabatan Fungsional Mediator Hubungan Industrial, perlu diberikan Tunjangan Jabatan Fungsional Mediator Hubungan Industrial sesuai dengan beban kerja, tanggung jawab, dan risiko pekerjaan. \n Dasar hukum Perpres ini adalah Pasal 4 ayat (1) UUD 1945; UU Nomor 20 Tahun 2023; PP Nomor 7 Tahun 1977; PP Nomor 11 Tahun 2017; dan Keppres Nomor 87 Tahun 1999. \n Perpres ini mengatur mengenai Tunjangan Jabatan Fungsional Mediator Hubungan Industrial yang selanjutnya disebut Tunjangan Mediator Hubungan Industrial yang merupakan tunjangan jabatan yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam Jabatan Fungsional Mediator Hubungan Industrial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Presiden (Perpres) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Oktober 2024. \n Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku, Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2016 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Mediator Hubungan Industrial (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2016 Nomor 247), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. \n Pemberian Tunjangan Mediator Hubungan Industrial bagi: a. Pegawai Negeri Sipil yang bekerja pada instansi pusat bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; dan b. Pegawai Negeri Sipil yang bekerja pada instansi daerah bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. \n Lampiran file: 4 hlm (batang tubuh hlm 1 sd 4, lampiran hlm 5) \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut: 1. Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2016 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Mediator Hubungan Industrial.","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Presiden ini bertujuan untuk meningkatkan mutu, prestasi, pengabdian, dan produktivitas kinerja Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam Jabatan Fungsional Mediator Hubungan Industrial. Tunjangan ini diberikan sesuai dengan beban kerja, tanggung jawab, dan risiko pekerjaan. Pegawai Negeri Sipil yang bekerja pada instansi pusat akan menerima tunjangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, sedangkan yang bekerja pada instansi daerah akan menerima dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Pemberian tunjangan dihentikan jika Pegawai Negeri Sipil diangkat dalam jabatan struktural atau jabatan fungsional lain.","transitional_provisions","(-)","sanctions","revokes",[94],{"_95":96,"_97":98,"_36":99},"text","PERPRES No. 94 Tahun 2016 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Mediator Hubungan Industrial","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/40998/perpres-no-94-tahun-2016","06c20a3b-6fa6-4568-9413-9a299b9e228f","revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA

COPY

REGULATION OF THE PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 114 OF 2024
CONCERNING
FUNCTIONAL POSITION ALLOWANCE
INDUSTRIAL RELATIONS MEDIATOR

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

\n\n \n \n

Considering:

that to improve the quality, achievement, dedication, and productivity of the performance of Civil Servants who are appointed and assigned full-time in the Functional Position of Industrial Relations Mediator, it is necessary to provide a Functional Position Allowance for Industrial Relations Mediators in accordance with the workload, responsibilities, and risks of the job;
that Presidential Regulation Number 94 of 2016 concerning Functional Position Allowance for Industrial Relations Mediators is no longer in accordance with the development of quality, achievement, dedication, and performance productivity, so

","pdf_url","/proxy/pdf?id=a96e9439-2061-44f5-a7de-f44059634b03","actionData","errors"]