[{"_1":2,"_122":-5,"_123":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","a930c686-f38a-4441-9201-3166f42bd0b1","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_118":119,"_120":121},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":87,"_89":90,"_91":92,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":114,"_115":-5,"_116":117},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Sambas Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 4 Tahun 2008 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sambas Nomor 10 Tahun 2016","number","10","year","2016","published_date","2016-12-29","effective_date","status_id","89192b77-602e-484c-89df-4fd3166b732a","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Tidak Berlaku","description","Peraturan yang sudah tidak berlaku karena dicabut, diubah, atau habis masa berlakunya","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"cda6b51b-2f73-4d5b-a387-4116c7c7bd3e","Keuangan Negara & Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Sambas","place_of_enactment","Sambas","theme","Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 4 Tahun 2008 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

PENGELOLAAN KEUANGAN
2016
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 10, BD.2016/NO.10, TBD No.10, LL KAB.SAMBAS: 22 HLM
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 4 Tahun 2008 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
ABSTRAK:	\n \n Bahwa dengan adanya perubahan terhadap beberapa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah, perlu dilakukan penyesuaian terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 4 Tahun 2008; \n Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UUD 1945, UU No. 27 Tahun 1959; UU No. 28 Tahun 1999, UU No.17 Tahun 2003, UU No.20 Tahun 2003, UU No.1 Tahun 2004, PP No.24 Tahun 2004, PP No.23 Tahun 2005, PP No.55 Tahun 2005, PP No.56 Tahun 2005, PP No.71 Tahun 2010, PP No.30 Tahun 2011, PP No.2 Tahun 2012, Permendagri No.13 Tahun 2006, Permendagri No.55 Tahun 2008, Permendagri No.32 Tahun 2011, Perda No.4 Tahun 2008; \n Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang perubahan pasal 1, pasal 3, pasal 11, pasal 41, pasal 42, pasal 44, pasal 46, pasal 51, pasal 53, pasal 64, pasal 70, pasal 83, pasal 84, pasal 94, pasal 97, pasal 102, pasal 110, pasal 156, pasal 185, pasal 186, pasal 190, pasal 192, pasal 193, pasal 217, pasal 218 Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008; \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Desember 2016. \n Peraturan Daerah ini 20 halaman dan 2 halaman lampiran; \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mengubah:\n1. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2008 Nomor 4)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 10 Tahun 2016 ini mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah. Latar belakang perubahan ini adalah adanya perubahan terhadap beberapa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah, sehingga perlu dilakukan penyesuaian agar selaras dan memberikan dasar hukum yang kuat dan efektif.

Perubahan meliputi beberapa aspek utama pengelolaan keuangan daerah, antara lain:

Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah: Mencakup perubahan pada azas umum dan struktur APBD, penyusunan rancangan APBD, penetapan APBD, pelaksanaan APBD, perubahan APBD, pengelolaan Kas, penatausahaan keuangan daerah, pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, pengendalian defisit dan penggunaan surplus APBD, pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan daerah, kerugian daerah, pengelolaan keuangan BLUD, pengelolaan dana bantuan operasional sekolah, kedudukan keuangan pimpinan dan anggota DPRD, kedudukan keuangan Bupati dan Wakil Bupati, dan pengaturan pengelolaan keuangan daerah.
Pengadaan Barang/Jasa: Pengguna Anggaran bertindak sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sesuai peraturan perundang-undangan. Kuasa Pengguna Anggaran juga bertindak sebagai PPK.
Belanja Hibah: Digunakan untuk pemberian hibah kepada pemerintah pusat, pemerintah daerah lain, BUMN/BUMD, dan badan/lembaga/organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, dengan prioritas pada pemenuhan belanja urusan wajib dan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.
Belanja Bantuan Sosial: Digunakan untuk bantuan sosial kemasyarakatan kepada kelompok/anggota masyarakat secara selektif dan tidak terus menerus.
Bantuan Keuangan: Digunakan untuk bantuan keuangan yang bersifat umum atau khusus kepada pemerintah desa dan pemerintah daerah lainnya, serta kepada partai politik.
Belanja Barang/Jasa: Digunakan untuk pengadaan barang dan jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 bulan.
Kegiatan Tahun Jamak: Kegiatan dapat mengikat dana anggaran lebih dari satu tahun anggaran dalam bentuk kegiatan tahun jamak dengan persetujuan DPRD.
Penjualan Kekayaan Daerah: Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan digunakan untuk penjualan perusahaan milik daerah/BUMD dan hasil divestasi penyertaan modal Pemerintah Daerah.
Investasi Jangka Panjang: Digunakan untuk investasi yang dimiliki lebih dari 12 bulan, terdiri dari investasi permanen dan non-permanen.
Penyusunan PPAS: Menentukan skala prioritas pembangunan daerah dan prioritas program yang disinkronisasikan dengan prioritas nasional.
RKA-SKPD dan RKA-PPKD: Disusun dengan memuat program/kegiatan.
Keadaan Darurat: Pemerintah daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dalam keadaan darurat.
Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah: Terdiri dari kebijakan akuntansi pelaporan keuangan dan kebijakan akuntansi akun.
Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (SAPD): Memuat pilihan prosedur dan teknik akuntansi dalam melakukan identifikasi transaksi, pencatatan pada jurnal, posting kedalam buku besar, penyusunan neraca saldo serta penyajian laporan keuangan.
Pengelolaan Dana BOS: Dana BOS dapat berasal dari Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah, dengan mekanisme yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Peraturan ini juga mengatur mengenai laporan keuangan SKPD dan laporan keuangan pemerintah daerah yang disusun dan disajikan sesuai dengan peraturan pemerintah yang mengatur tentang standar akuntansi pemerintahan.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[93],{"_94":95,"_96":97,"_36":98},"text","PERDA Kab. Sambas No. 3 Tahun 2020 tentang PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/175566/perda-kab-sambas-no-3-tahun-2020","6460e70d-c953-4268-b5a8-3e6124ea676d","partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF SAMBAS
WEST KALIMANTAN PROVINCE
REGIONAL REGULATION OF SAMBAS REGENCY
NUMBER 10 OF 2016
CONCERNING
AMENDMENT TO REGIONAL REGULATION OF SAMBAS REGENCY
NUMBER 4 OF 2008 CONCERNING THE MAIN PRINCIPLES OF
REGIONAL FINANCE MANAGEMENT

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY,

REGENT OF SAMBAS,

\n\n \n \n \n \n

Considering :

that the Main Principles of Regional Finance Management have been regulated by Regional Regulation of Sambas Regency Number 4 of 2008;
that due to changes to several laws and regulations relating to regional finance management, it is necessary to adjust Regional Regulation of Sambas Regency Number 4 of 2008;
that based on the considerations as referred to in letters a and b, it is necessary to stipulate a Regional Regulation concerning Amendment to Regional Regulation of Sambas Regency Number 4 of 2008 concerning the Main Principles of Regional Finance Management;

","pdf_url","/proxy/pdf?id=a930c686-f38a-4441-9201-3166f42bd0b1","actionData","errors"]