Untuk pengalaman terbaik, bukaVeritaskdi desktop Anda.

Free Trial aktif — Akses penuh AIYU selama 7 hari, tanpa kartu kredit.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/10/PBI/2012 Tahun 2012

Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/10/PBI/2012 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/14/PBI/2005 tentang Pembatasan Transaksi Rupiah dan Pemberian Kredit Valuta Asing oleh Bank

Juga dikenal sebagai: Peraturan BI 14/10/PBI/2012 · Peraturan BI No. 14/10/PBI/2012

Status:
Tidak Berlaku
Tanggal Berlaku:14 Agustus 2012Tanggal Penetapan:8 Agustus 2012
Kebijakan Perekonomian Nasional

Informasi

TipePeraturan Bank Indonesia
TemaPerubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/14/PBI/2005 tentang Pembatasan Transaksi Rupiah dan Pemberian Kredit Valuta Asing oleh Bank
LokasiBank Indonesia
Tanggal Berlaku14 Agustus 2012
Tanggal Penetapan08 Agustus 2012
Tempat PenetapanJakarta

Riwayat Peraturan

Mengubah

Dicabut Oleh

Diubah Oleh

Peraturan ini mengubah: 1. Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/14/PBI/2005 tentang Pembatasan Transaksi Rupiah dan Pemberian Kredit Valuta Asing oleh Bank.

Latar Belakang dan Tujuan: Peraturan ini dibuat untuk merespons tantangan ekonomi global dan domestik dengan memperkuat pasar valuta asing domestik. Tujuannya adalah untuk mendukung kegiatan ekonomi di Indonesia dan menjaga stabilitas nilai tukar rupiah melalui fleksibilitas dalam transaksi lindung nilai (hedging).

Ketentuan Substansial: Peraturan ini mengatur pembatasan transaksi derivatif valuta asing terhadap rupiah, kecuali untuk keperluan hedging dalam investasi, ekspor, impor, dan perdagangan dalam negeri. Investasi di Indonesia yang dapat dilakukan hedging meliputi penyertaan langsung, pemberian kredit, dan pembelian surat berharga. Hedging harus memenuhi persyaratan tertentu, termasuk adanya realisasi investasi dan nilai hedging yang sesuai dengan dokumen pendukung. Transaksi hedging juga dapat dilakukan oleh bank dengan pihak asing dalam rangka cover hedging.

(-)

1. Bank yang melanggar Pasal 3 sampai dengan Pasal 12 dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis dan kewajiban membayar 10% dari nominal transaksi yang dilanggar. 2. Total kewajiban membayar sanksi paling banyak Rp27.000.000.000,00 dalam 1 tahun kalender.