[{"_1":2,"_123":-5,"_124":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","a88fda07-7867-44c3-aaa9-fe56693bf794","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_119":120,"_121":122},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":115,"_116":-5,"_117":118},"title","Peraturan Bank Indonesia Nomor 15/2/PBI/2013 Tahun 2013 tentang Penetapan Status dan Tindak Lanjut Pengawasan Bank Umum Konvensional","short_title","Peraturan Bank Indonesia Nomor 15/2/PBI/2013 Tahun 2013","number","15/2/PBI/2013","year","2013","published_date","2013-05-20","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","ec3e2067-a9e4-4abb-9a01-77551835a577","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Bank Indonesia","short_name","Peraturan BI","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"93c6b73c-a854-43c4-82da-bf667210398b","Perbankan & Lembaga Keuangan","tags",[],"location","Bank Indonesia","place_of_enactment","Jakarta","theme","Penetapan Status dan Tindak Lanjut Pengawasan Bank Umum Konvensional","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n


2013
Peraturan Bank Indonesia NO. 15/2/PBI/2013, LN.2013/NO.93, TLN NO.5417, BI.GO.ID : 22 HLM
Peraturan Bank Indonesia TENTANG Penetapan Status dan Tindak Lanjut Pengawasan Bank Umum Konvensional
ABSTRAK:	\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal 20 Mei 2013. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut: 1. Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/3/PBI/2011 tentang Penetapan Status dan Tindak Lanjut Pengawasan Bank.","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Bank Indonesia ini bertujuan untuk mendukung stabilitas sistem keuangan dengan memastikan sistem perbankan yang sehat melalui pengawasan yang lebih ketat terhadap bank umum konvensional. Kebijakan ini menetapkan kriteria dan langkah-langkah pengawasan untuk bank dalam pengawasan normal, intensif, dan khusus. Bank yang menunjukkan potensi kesulitan akan ditempatkan dalam pengawasan intensif, dengan kriteria seperti rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) dan rasio kredit bermasalah. Bank dalam pengawasan intensif harus menyusun rencana tindak dan perbaikan permodalan. Jika kondisi memburuk, bank dapat ditempatkan dalam pengawasan khusus dengan kewajiban tambahan seperti penambahan modal. Peraturan ini juga mengatur tindakan pengawasan yang dapat diambil oleh Bank Indonesia, termasuk pembatasan kegiatan usaha dan perubahan kepemilikan.","transitional_provisions","1. Status Bank dalam pengawasan intensif tetap berlaku sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia. 2. Bagi Bank yang telah ditetapkan dalam status pengawasan intensif karena kredit bermasalah atau tingkat kesehatan Bank yang rendah, jangka waktu pengawasan dapat diperpanjang satu kali dan paling lama satu tahun. 3. Perpanjangan jangka waktu Bank dalam pengawasan intensif disertai dengan peningkatan tindakan pengawasan. 4. Status Bank dalam pengawasan khusus tetap berlaku sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia.","sanctions","1. Bank yang melanggar ketentuan dikenakan sanksi administratif berupa pemberhentian anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris Bank; dan/atau larangan turut serta dalam kegiatan kliring.","revokes",[92],{"_93":94,"_95":96,"_36":97},"text","Peraturan BI No. 13/3/PBI/2011 tentang Penetapan Status dan Tindak Lanjut Pengawasan Bank","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/137431/peraturan-bi-no-133pbi2011","410bcd1c-1041-4623-913f-1c030521f951","revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

BANK INDONESIA REGULATION
NUMBER 15/2/PBI/2013
ON
DETERMINATION OF STATUS AND FOLLOW-UP SUPERVISION
OF CONVENTIONAL COMMERCIAL BANKS

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE GOVERNOR OF BANK INDONESIA,

\n\n \n \n

Considering:

that in order to support the creation of financial system stability, a sound banking system is needed;
that as part of efforts to improve banking soundness, problems that arise in banks need to be addressed early, by increasing supervisory measures for banks under normal supervision but with the potential to become intensive supervision;
that to increase the effectiveness of banking soundness efforts, it is necessary to expand the scope of the criteria for banks under intensive supervision whose term can be extended;
that in the event that the extension of the term of a bank under intensive supervision is due to meeting qualitative criteria, it will be

","pdf_url","/proxy/pdf?id=a88fda07-7867-44c3-aaa9-fe56693bf794","actionData","errors"]