[{"_1":2,"_126":-5,"_127":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","a85d535b-0356-43b9-b967-10c41d73f684","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_122":123,"_124":125},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":80,"_81":-5,"_82":83,"_84":85,"_86":-5,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":114,"_115":116,"_117":118,"_119":-5,"_120":121},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kota Pontianak Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Zakat, Infak, Sedekah dan Dana Sosial Keagamaan Lainnya","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kota Pontianak Nomor 5 Tahun 2022","number","5","year","2022","published_date","2022-04-06","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67,70],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"494821e7-dcec-40a4-8554-58ceda8fc587","Keagamaan & Penyelenggaraan Ibadah",{"_6":71,"_54":72,"_56":-5},"ff544f02-c9c5-423b-aa1c-2632898df3bd","Bantuan Sosial & Penanggulangan Bencana","tags",[],"location","Pemerintah Kota Pontianak","place_of_enactment","Pontianak","theme","Pengelolaan Zakat, Infak, Sedekah dan Dana Sosial Keagamaan Lainnya","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

keagamaan
2022
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 5, LD.2020/NO.5, LL KOTA PONTIANAK: 17 HLM
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Pengelolaan Zakat, Infak, Sedekah dan Dana Sosial Keagamaan Lainnya
ABSTRAK:	\n \n bahwa dalam rangka optimalisasi Pengelolaan Zakat, Infak, Sedekah dan Dana Sosial Keagamaan Lainnya di Kota Pontianak, perlu pengelolaan secara profesional yang dilandasi dengan prinsip amanah, kemanfaatan keadilan, kepastian hukum, transparan, terintegrasidan akuntabilitas; \n Pasal 18 ayat (6) UUD RI 1945; UU No.27 Tahun 1959; UU no.23 tahun 2011; UU No.23 Tahun 2014; PP No.60 tahun 2010; PP No.14 Tahun 2014; Permenag No.52 Tahun 2014; PerBaznas No.3 tahun 2014; \n Peraturan ini mengatur ketentuan Umum; pengelolaan zakat, infak, sedekah dan DSKL; Zakat; Infak, Sedekah dan DSKL; Pembiayaan; Pengu8mpulan , Pendistribusian dan Pendayagunaan; Pelaporan; Pembinaan dan Pengawasan; Peran Serta Masyarakat; Sanksi Administratif; Larangan; Ketentuan Pidana; Ketentuan Penutup \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 06 April 2022. \n 13 halaman peraturan dan 4 halaman penjelasan \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan Daerah ini mencabut:\n1. Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengelolaan Zakat Kota Pontianak (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2002 Nomor 41 Seri E Nomor 17).","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Zakat, Infak, Sedekah dan Dana Sosial Keagamaan Lainnya bertujuan untuk mengoptimalkan pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya di Kota Pontianak secara profesional, berlandaskan prinsip amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, transparansi, terintegrasi, dan akuntabilitas. Latar belakangnya adalah bahwa Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2002 sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan keadaan saat ini.

Peraturan ini mengatur pembentukan BAZNAS Kota oleh Direktur Jenderal yang bertugas di bidang zakat atas usul Wali Kota, yang memiliki fungsi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pelaporan, dan pertanggungjawaban pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan DSKL. BAZNAS Kota bertanggung jawab kepada BAZNAS Provinsi dan Wali Kota. Susunan organisasi BAZNAS Kota terdiri atas unsur pimpinan (ketua dan wakil ketua) dan pelaksana, yang dapat berasal dari Aparatur Sipil Negara yang diperbantukan. Dalam melaksanakan tugasnya, BAZNAS Kota dapat membentuk UPZ untuk membantu pengumpulan zakat, infak, sedekah, dan DSKL.

Subjek zakat adalah orang/badan yang memberikan zakat, infak, sedekah dan DSKL. Objek zakat meliputi zakat mal (emas, perak, uang, perniagaan, pertanian, peternakan, pertambangan, perindustrian, pendapatan, rikaz) dan zakat fitrah. Yang berhak menerima zakat mal adalah fakir, miskin, amil, muallaf, riqab, gharim, fisabilillah, dan ibnu sabil. Yang berhak menerima zakat fitrah adalah fakir dan miskin.

Pengumpulan zakat, infak, sedekah dan DSKL dilakukan oleh BAZNAS Kota. Pendistribusian zakat wajib dilakukan kepada mustahik sesuai syariah Islam berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan, dan kewilayahan. Pendayagunaan hasil pengumpulan dilakukan berdasarkan hasil pendataan dan penelitian, dengan mendahulukan orang yang paling tidak berdaya dan yang tidak mampu dalam wilayah masing-masing. Zakat, infak, sedekah dan DSKL dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan kesejahteraan masyarakat.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","1. BAZNAS Kota dikenakan sanksi administratif apabila tidak melakukan pembukuan, tidak menyampaikan laporan, dan/atau tidak mendistribusikan hasil pengumpulan zakat, infak sedekah, DSKL kepada orang yang berhak.\n2. BAZNAS Kota memberikan sanksi administratif kepada UPZ yang tidak melaksanakan kewajiban menyetorkan hasil pengumpulan.\n3. Sanksi administratif dapat berupa peringatan tertulis, penghentian sementara dari kegiatan, dan/atau pencabutan izin operasional.\n4. Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 33, Pasal 44 dan Pasal 45 dikenai sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.","revokes",[95],{"_96":97,"_98":99,"_36":100},"text","PERDA Kota Pontianak No. 25 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengelolaan Zakat Kota Pontianak","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/78757/perda-kota-pontianak-no-25-tahun-2002","93b52e9a-c229-493d-baed-c13cab453016","revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

COPY
MAYOR OF PONTIANAK
WEST KALIMANTAN PROVINCE

REGIONAL REGULATION OF PONTIANAK CITY
NUMBER 5 OF 2022
CONCERNING
MANAGEMENT OF ZAKAT, INFAK, SEDEKAH AND OTHER RELIGIOUS SOCIAL FUNDS

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

MAYOR OF PONTIANAK,

\n\n \n \n

Considering:

that in order to optimize the Management of Zakat, Infak, Sedekah and Other Religious Social Funds in the City of Pontianak, it is necessary to manage it professionally based on the principles of trust, benefit, justice, legal certainty, transparency, integration and accountability;
that Regional Regulation Number 25 of 2002 concerning Guidelines for Zakat Management in the City of Pontianak is no longer in accordance with current developments and circumstances, so adjustments are necessary;
that based on the considerations as referred to in letters a and b, it is necessary to stipulate a Regional Regulation concerning the

","pdf_url","/proxy/pdf?id=a85d535b-0356-43b9-b967-10c41d73f684","actionData","errors"]