[{"_1":2,"_126":-5,"_127":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","a858e988-4d42-4471-adcd-c0e45e49d8d5","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_122":123,"_124":125},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":-5,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":80,"_81":-5,"_82":83,"_84":85,"_86":-5,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":114,"_115":116,"_117":118,"_119":-5,"_120":121},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bangka Nomor 4 Tahun 2005 tentang Izin Usaha Perkebunan","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bangka No. 4 Tahun 2005","number","4","year","2005","published_date","2005-05-28","effective_date","status_id","89192b77-602e-484c-89df-4fd3166b732a","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Tidak Berlaku","description","Peraturan yang sudah tidak berlaku karena dicabut, diubah, atau habis masa berlakunya","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67,70],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"2046c88d-3728-4a97-b2e9-9d3d5f655e17","Kehutanan & Perkebunan",{"_6":71,"_54":72,"_56":-5},"a3c8f203-62f2-47fa-bb81-22685d3d2105","Perizinan & Pelayanan Publik","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Bangka","place_of_enactment","Sungailiat","theme","Izin Usaha Perkebunan","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

IZIN-USAHA-PERKEBUNAN
2005
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 4, LD No.1 Seri B 2005
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Izin Usaha Perkebunan
ABSTRAK:	\n \n Usaha perkebunan merupakan salah satu kegiatan ekonomi yang berperan dalam peningkatan pendapatan masyarakat dan Daerah, yang saat ini berkembang dengan pesat sehingga perlu dilakukan penataan, pengaturan dan pembinaan dengan pemberian perizinan usaha perkebunan. \n Dasar hukum peraturan ini adalah UU No. 28 Thn 1959; UU No. 8 Thn 1981; UU No. 12 Thn 1992; UU No. 23 Thn 1997; UU No. 41 Thn 1999; UU No. 34 Thn 2000; UU No. 27 Thn 2000; UU No. 18 Thn 2004; UU No. 32 Thn 2004; UU No. 33 Thn 2004; PP No. 27 Thn 1983; PP No. 17 Thn 1986; PP No. 6 Thn 1995; PP No. 13 Thn 1995; PP No. 44 Thn 1997; PP No. 47 Thn 1997; PP No. 27 Thn 1999; PP No. 25 Thn 2000; PP No. 66 Thn 2001; PP No. 4 Thn 2001; Perda Kab. Bangka No. 23 Thn 2000. \n Dalam peraturan ini diatur tentang Izin Usaha Perkebunan; Jenis dan Pola Pengembangan Usaha; Syarat-syarat Perizinan Usaha Perkebunan; Tata Cara Perizinan Usaha Perkebunan; Nama, Objek dan Subjek Retribusi; Golongan Retribusi; Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa; Prinsip dan Sasaran Penetapan Retribusi; Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi; Tata Cara Pemungutan; Wilayah Pemungutan; Tata Cara Penagihan; Masa Retribusi dan Saat Retribusi Terutang; Tata Cara Pembayaran; Sanksi Administrasi; Keberatan; Pengembalian Kelebihan Pembayaran; Pengurangan Keringanan dan Pembebasan Retribusi; Kadaluarsa Penagihan; Pembinaan dan Pengawasan; Sanksi Administrasi; Ketentuan Pidana; Ketentuan Penyidikan; Ketentuan Peralihan. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal . \n 18 hlm \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini tidak mencabut atau mengubah peraturan lain.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang perizinan usaha perkebunan di Kabupaten Bangka. Latar belakangnya adalah bahwa usaha perkebunan berperan penting dalam meningkatkan pendapatan masyarakat dan daerah, sehingga perlu ditata, diatur, dan dibina melalui pemberian izin usaha perkebunan.

Ketentuan substansial dalam peraturan ini meliputi:

Jenis usaha perkebunan terdiri atas usaha budidaya perkebunan dan usaha industri perkebunan.
Usaha budidaya perkebunan dengan luas lahan 25 ha atau lebih wajib memiliki Izin Usaha Perkebunan (IUP). Usaha budidaya perkebunan dengan luas lahan 2 ha sampai dengan 25 ha wajib melakukan pendaftaran.
Usaha industri perkebunan wajib memiliki IUP.
IUP diterbitkan oleh Bupati dan berlaku selama perusahaan masih melakukan pengelolaan perkebunan secara komersial, serta wajib didaftar ulang setiap tahun.
Pengembangan usaha perkebunan harus mengikutsertakan masyarakat petani pekebun dengan berbagai pola kemitraan.
Luas maksimum lahan usaha budidaya perkebunan untuk satu perusahaan atau grup perusahaan adalah 20.000 hektar dalam satu provinsi atau 100.000 hektar untuk seluruh Indonesia, kecuali bagi perusahaan perkebunan yang mayoritas sahamnya dimiliki oleh koperasi atau negara.
Persyaratan untuk memperoleh IUP meliputi akta pendirian, NPWP, surat keterangan domisili, rencana kerja usaha perkebunan, rekomendasi lokasi, pertimbangan teknis ketersediaan lahan, rekomendasi teknis kesesuaian lahan, pernyataan penguasaan lahan, pernyataan mengenai pola pengembangan, peta calon lokasi, persetujuan dokumen AMDAL atau UKL/UPL, analisis dan manajemen risiko bagi yang menggunakan hasil rekayasa genetik, dan pernyataan kesanggupan untuk menyediakan sarana dan prasarana penanggulangan kebakaran.
Pembangunan pabrik pengolahan hasil perkebunan wajib dilakukan secara terpadu dengan jaminan pasokan bahan baku dari kebun sendiri.

","transitional_provisions","1. Perusahaan perkebunan yang telah memiliki Izin Usaha Perkebunan atau Surat Pendaftaran Usaha Perkebunan sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini dinyatakan masih tetap berlaku dan wajib menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.","sanctions","1. Izin Usaha Perkebunan dapat dicabut apabila tidak didaftar ulang atau perusahaan perkebunan tidak melaksanakan kewajiban yang ditetapkan.\n2. Pelanggaran terhadap Peraturan Daerah ini diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).\n3. Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan Keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi terutang.","revokes",[],"revoked_by",[97],{"_98":99,"_100":101,"_36":102},"text","PERDA Kab. Bangka No. 11 Tahun 2013 tentang Izin Usaha Perkebunan","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/25095/perda-kab-bangka-no-11-tahun-2013","005fbbad-0c75-4244-9d2c-e1dbab1d901e","partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

COPY
REGIONAL REGULATION OF BANGKA REGENCY
NUMBER 4 OF 2005
CONCERNING
ESTATE BUSINESS LICENSE

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE REGENT OF BANGKA,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering:

that the plantation business is one of the economic activities that plays a role in increasing the income of the community and the Region, which is currently developing rapidly, so it is necessary to organize, regulate and guide it by granting plantation business licenses;
that the granting of plantation business licenses as referred to in letter a above needs to be stipulated by a Regional Regulation of Bangka Regency;

In view of:

Law Number 28 of 1959 concerning the Establishment of Level II Regions and Municipalities in South Sumatra (State Gazette of the Republic of Indonesia of 1959 Number 73, Supplement to the State Gazette Number 1821);
Law Number 8 of 1981

","pdf_url","/proxy/pdf?id=a858e988-4d42-4471-adcd-c0e45e49d8d5","actionData","errors"]