[{"_1":2,"_126":-5,"_127":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","005fbbad-0c75-4244-9d2c-e1dbab1d901e","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_122":123,"_124":125},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":-5,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":80,"_81":-5,"_82":83,"_84":85,"_86":-5,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":114,"_115":116,"_117":118,"_119":-5,"_120":121},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bangka Nomor 11 Tahun 2013 tentang Izin Usaha Perkebunan","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bangka No. 11 Tahun 2013","number","11","year","2013","published_date","2013-08-23","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67,70],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"2046c88d-3728-4a97-b2e9-9d3d5f655e17","Kehutanan & Perkebunan",{"_6":71,"_54":72,"_56":-5},"a3c8f203-62f2-47fa-bb81-22685d3d2105","Perizinan & Pelayanan Publik","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Bangka","place_of_enactment","Sungailiat","theme","Izin Usaha Perkebunan","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

IZIN-USAHA-PERKEBUNAN
2013
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 11, LD No.11 Seri D 2013
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Izin Usaha Perkebunan
ABSTRAK:	\n \n Keanekaragaman sumber daya alam nabati di Kabupaten Bangka perlu dikelola secara lestari, selaras, serasi, seimbang dan berkesinambungan untuk dapat\r\nbermanfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat;\r\nPengelolaan sumber daya alam nabati, perlu diupayakan pengembangannya melalui usaha perkebunan secara terpadu dan tangguh dengan mengutamakan\r\nperluasan kesempatan kerja kepada Pelaku usaha perkebunan serta terbinanya kelestarian sumber daya alam dan lingkungan. \n Dasar hukum peraturan ini adalah UU No. 28 Thn 1959; UU No. 5 Thn 1960; UU No. 12 Thn 1992; UU No. 18 Thn 2004; UU No. 32 Thn 2004; UU No. 33 Thn 2004; UU No. 32 Thn 2009; UU No. 12 Thn 2011; PP No. 38 Thn 2007; Permen Pertanian No. 26/Permentan/OT.140./2/2007; Perda Kab. Bangka No. 5 Thn 2008; Perda Kab. Bangka No. 1 Thn 2013. \n Dalam peraturan ini diatur tentang Izin Usaha Perkebunan; Maksud dan Ruang Lingkup; Penyediaan Tanah Usaha Perkebunan; Pemberdayaan Usaha Perkebunan; Perizinan; Tata Cara dan Persyaratan Perizinan; Kemitraan Usaha Perkebunan; Perubahan Luas Lahan, Jenis Tanaman, dan/atau Perubahan Kapasitas Pengolahan Serta Diversifikasi Usaha; Kewajiban; Jangka Waktu; Pembinaan dan Pengawasan; Sanksi Administrasi; Penyidikan; Ketentuan Pidana; Ketentuan Peralihan. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal . \n Pada saat berlakunya Peraturan ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten\r\nBangka Nomor 4 Tahun 2005 tentang Izin Usaha Perkebunan (Lembaran\r\nDaerah Kabupaten Bangka Tahun 2005 Nomor 4 Seri B) dinyatakan dicabut\r\ndan tidak berlaku. \n 18 hlm \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 4 Tahun 2005 tentang Izin Usaha Perkebunan (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2005 Nomor 4 Seri B)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam memberikan pelayanan Izin Usaha Perkebunan (IUP) dan untuk melakukan usaha perkebunan dengan tujuan melindungi kepentingan masyarakat serta melakukan pembinaan di bidang perkebunan. Ruang lingkupnya meliputi penyediaan tanah usaha perkebunan, pemberdayaan usaha perkebunan, perizinan, syarat dan tata cara permohonan izin usaha perkebunan, kemitraan, perubahan luas lahan, jenis tanaman, perubahan kapasitas pengolahan, diversifikasi usaha, kewajiban, jangka waktu, pembinaan dan pengawasan, serta sanksi administrasi dan ketentuan pidana.

\n\n

Penyediaan tanah usaha perkebunan mengharuskan setiap pelaku usaha perkebunan memiliki izin lokasi yang ditetapkan oleh Bupati. Penggunaan tanah perkebunan harus memperhatikan penguasaan tanah oleh masyarakat setempat. Perubahan fungsi peruntukan tanah usaha perkebunan ditetapkan oleh Bupati dengan mempertimbangkan keberlanjutan program pengembangan dan dampaknya.

\n\n

Pemberdayaan usaha perkebunan dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Daerah bersama pelaku usaha perkebunan serta lembaga terkait. Pemberdayaan ini meliputi fasilitasi sumber pembiayaan, menghindari biaya yang tidak sesuai peraturan, mengutamakan hasil perkebunan dalam negeri, mengatur pemasukan dan pengeluaran hasil perkebunan, serta memfasilitasi aksesibilitas ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi. Perusahaan perkebunan yang memiliki IUP atau IUP-B wajib membangun kebun untuk masyarakat sekitar paling rendah 20% dari total luas areal kebun yang diusahakan.

\n\n

Perizinan usaha perkebunan terdiri atas Izin Usaha Perkebunan (IUP), Izin Usaha Perkebunan untuk Budidaya (IUP-B), Izin Usaha Perkebunan untuk Pengolahan (IUP-P), Surat Tanda Daftar Usaha Budidaya Perkebunan (STD-B), dan Surat Tanda Daftar Usaha Industri Perkebunan (STD-P). IUP diperlukan bagi pelaku usaha budidaya tanaman perkebunan dengan luasan lahan tertentu dan/atau usaha industri pengolahan hasil perkebunan dengan kapasitas industri perkebunan tertentu, kecuali pekebun dengan luas tanah sampai dengan 25 Ha.

","transitional_provisions","Perusahaan Perkebunan yang telah memiliki Izin Usaha Perkebunan, maka izin usaha perkebunan dinyatakan tetap berlaku dengan ketentuan selambat- lambatnya dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan melakukan penyesuaian dengan ketentuan Peraturan Daerah ini.","sanctions","1. Perusahaan perkebunan yang melanggar kewajiban dalam Pasal 27 huruf b, c, e, f, g, dan/atau h diberikan peringatan paling banyak 3 kali dalam tenggang waktu 4 bulan. Jika tidak diindahkan, IUP, IUP-B, atau IUP-P dicabut dan diusulkan pencabutan Hak Guna Usaha.\n2. Perusahaan perkebunan yang melanggar kewajiban dalam Pasal 27 huruf d, izin usahanya dicabut, dan diusulkan pencabutan Hak Guna Usaha.\n3. Perusahaan perkebunan yang tidak menjamin kelangsungan usaha pokok, kelestarian lingkungan, plasma nutfah, dan mencegah berjangkitnya organisme pengganggu tumbuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 diberikan peringatan paling banyak 3 kali dalam tenggang waktu 4 bulan. Jika tidak diindahkan, IUP, IUP-B atau IUP-P dicabut dan diusulkan pencabutan Hak Guna Usaha.\n4. Setiap orang yang melanggar ketentuan dalam Pasal 7, Pasal 8, Pasal 10, Pasal 11 dan Pasal 12 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,-","revokes",[95],{"_96":97,"_98":99,"_36":100},"text","PERDA Kab. Bangka No. 4 Tahun 2005 tentang Izin Usaha Perkebunan","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/24069/perda-kab-bangka-no-4-tahun-2005","a858e988-4d42-4471-adcd-c0e45e49d8d5","revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF BANGKA

COPY

REGIONAL REGULATION OF BANGKA REGENCY
NUMBER 11 OF 2013
CONCERNING
PLANTATION BUSINESS LICENSE

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF BANGKA,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering:

that the diversity of biological natural resources in Bangka Regency needs to be managed in a sustainable, harmonious, balanced, and continuous manner to be of maximum benefit to the welfare of the community;
that the management of biological natural resources needs to be developed through an integrated and resilient plantation business by prioritizing the expansion of employment opportunities for plantation business actors and the preservation of natural resources and the environment;
that based on the considerations in letters a and b above, a Regional Regulation of Bangka Regency is formed regarding Plantation Business;

In View of:

Law Number 28 of

","pdf_url","/proxy/pdf?id=005fbbad-0c75-4244-9d2c-e1dbab1d901e","actionData","errors"]