[{"_1":2,"_125":-5,"_126":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","a8218862-042a-4cc3-8da8-41d510f89789","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_121":122,"_123":124},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":80,"_81":-5,"_82":83,"_84":85,"_86":-5,"_87":88,"_89":90,"_91":85,"_92":93,"_94":95,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":115,"_116":117,"_118":-5,"_119":120},"title","Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 32 Tahun 1995 tentang Komisi Banding Merek","short_title","Peraturan Pemerintah (PP) No. 32 Tahun 1995","number","32","year","1995","published_date","1995-08-29","effective_date","status_id","89192b77-602e-484c-89df-4fd3166b732a","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Tidak Berlaku","description","Peraturan yang sudah tidak berlaku karena dicabut, diubah, atau habis masa berlakunya","type_id","25005e56-1478-479f-a566-310826679c75","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Pemerintah (PP)","short_name","PP","subjects",[67,70],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"2b0870be-c9e0-41b1-b542-386edbb471f1","Organisasi Komisi & Badan Negara",{"_6":71,"_54":72,"_56":-5},"9214a808-50af-4504-a541-b75907e6ecdc","Kekayaan Intelektual","tags",[],"location","Pemerintah Pusat","place_of_enactment","Jakarta","theme","Komisi Banding Merek","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n


1995
Peraturan Pemerintah (PP) NO. 32, LN. 1995 No. 55 TLN No. 3607, LL Setkab : 17 HLM
Peraturan Pemerintah (PP) TENTANG Komisi Banding Merek
ABSTRAK:	\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Agustus 1995. \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Pemerintah ini dibentuk untuk melaksanakan ketentuan Pasal 35 Undang-undang Nomor 19 Tahun 1992 tentang Merek, dengan tujuan memberikan landasan hukum bagi penyelenggaraan permintaan banding terhadap penolakan permintaan pendaftaran merek. Komisi Banding Merek dibentuk sebagai badan mandiri yang bertugas memeriksa dan memutus permintaan banding. Komisi ini terdiri dari Ketua dan Anggota yang diangkat oleh Menteri, dengan syarat memiliki keahlian di bidang merek. Permintaan banding dapat diajukan oleh pihak yang permintaan pendaftaran mereknya ditolak, dengan memenuhi persyaratan administratif tertentu dan dikenakan biaya. Proses pemeriksaan banding dilakukan secara majelis dan keputusan bersifat final. Jika permintaan banding dikabulkan, Kantor Merek harus melaksanakan pendaftaran merek dan memberikan sertifikat merek. Sebaliknya, jika ditolak, pemberitahuan penolakan harus segera disampaikan kepada pemohon.

","transitional_provisions","1. Semua permintaan pendaftaran merek yang ditolak oleh Kantor Merek berdasarkan Undang-undang Nomor 19 Tahun 1992 sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini, dapat dimintakan banding kepada Komisi Banding menurut ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah ini.\n2. Permintaan banding sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak diundangkannya Peraturan Pemerintah ini.","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[96],{"_97":98,"_99":100,"_36":101},"text","PP No. 7 Tahun 2005 tentang Susunan Organisasi, Tugas, Dan Fungsi Komisi Banding Merek","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/49316/pp-no-7-tahun-2005","d1aab242-f0b1-4e42-8309-1c157ffe36a6","partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 32 TAHUN 1995
TENTANG
KOMISI BANDING MEREK

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :	bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 35 Undang-undang Nomor 19 Tahun 1992 tentang Merek dan untuk memberikan landasan hukum bagi penyelenggaraan permintaan banding terhadap penolakan permintaan pendaftaran merek dipandang perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Komisi Banding Merek.
Mengingat :	Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945; Undang-undang Nomor 19 Tahun 1992 tentang Merek (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3490).

MEMUTUSKAN:

","pdf_url","/proxy/pdf?id=a8218862-042a-4cc3-8da8-41d510f89789","actionData","errors"]