Peraturan Pemerintah (PP) No. 41 Tahun 2004

Peraturan Pemerintah ini bertujuan untuk mengatur tata cara pengangkatan dan pemberhentian Hakim Ad-Hoc pada Pengadilan Hubungan Industrial dan Mahkamah Agung. Latar belakang kebijakan ini adalah untuk melaksanakan ketentuan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. Hakim Ad-Hoc diangkat dengan Keputusan Presiden atas usul Ketua Mahkamah Agung, dengan calon dari unsur pekerja/buruh diusulkan oleh serikat pekerja/serikat buruh dan calon dari unsur pengusaha diusulkan oleh organisasi pengusaha. Menteri bertanggung jawab melakukan seleksi administratif dan menetapkan daftar nominasi calon Hakim Ad-Hoc. Hakim Ad-Hoc yang telah lulus pendidikan dan pelatihan diusulkan kepada Presiden untuk diangkat. Hakim Ad-Hoc dapat diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat berdasarkan alasan tertentu, dan proses pemberhentian melibatkan Majelis Kehormatan Hakim atau Majelis Kehormatan Mahkamah Agung.