[{"_1":2,"_122":-5,"_123":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","a7e75008-f9ce-434b-b8f7-5ae75c126eb4","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_118":119,"_120":121},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":87,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":114,"_115":-5,"_116":117},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2017 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA NOMOR 9 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tasikmalaya No. 1 Tahun 2017","number","1","year","2017","published_date","2017-08-02","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"76869513-577e-408d-8a25-e04dbb0c2245","Pajak & Retribusi Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya","place_of_enactment","Singaparna","theme","PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA NOMOR 9 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

RETRIBUSI JASA USAHA
2017
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 1, LD 2017/NO.1
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA NOMOR 9 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA
ABSTRAK:	\n \n Dalam rangka penyelenggaraan pemerintah Daerah dan pembangunan Daerah perlu dukungan pembiayaan dan Pendapatan asli Daerah khususnya pendapatan yang berasal dari Retribusi Jasa Usaha. Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya telah menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha, namun dalam implementasinya terdapat beberapa jenis Retribusi Jasa Usaha yang belum tercantum dalam Peraturan Daerah dimaksud, sehingga perlu adanya Perubahan Peraturan Daerah tersebut. \n Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No 14 Tahun 1950; UU No 28 Tahun 2009; UU No 23 Tahun 2014; PP No 58 Tahun 2005; PERDA Kabupaten Tasikmalaya No 4 Tahun 2008; PERDA Kabupaten Tasikmalaya No 9 Tahun 2011; PERDA Kabupaten Tasikmalaya No 1 Tahun 2016; PERDA Kabupaten Tasikmalaya No 3 Tahun 2016. \n Peraturan ini mengatur mengenai penambahan jenis Retribusi Jasa Usaha pada Pasal 3 ditambah satu huruf, yaitu huruf h, yaitu Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah. Di antara BAB IX dan BAB X disisipkan 1 (satu) bab, yakni BAB IXA serta 4 (empat) Pasal yakni Pasal 39A mengenai Nama, Objek dan Subjek Retribusi, Pasal 39B mengenai Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa, Pasal 39C mengenai Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur, dan Pasal 39D mengenai tarif retribusi. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Agustus 2017. \n PERATURAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA NOMOR 9 TAHUN 2011 \n 17 Halaman \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mengubah:\n1. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2011 Nomor 9).","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah ini mengubah Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha. Perubahan tersebut mencakup perubahan pada definisi beberapa istilah dalam Pasal 1, penambahan jenis Retribusi Jasa Usaha pada Pasal 3, yaitu Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah, serta penambahan Bab IXA yang mengatur secara rinci mengenai Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah mencakup retribusi atas penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah seperti benih ikan, bibit ternak, benih hortikultura, benih padi palawija, serta bibit perhutanan dan perkebunan. Objek retribusi ini dikecualikan untuk penjualan produksi oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta. Subjek retribusinya adalah orang pribadi atau badan yang membeli hasil produksi usaha Pemerintah Daerah. Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jumlah, ukuran, dan/atau jenis produksi usaha Pemerintah Daerah yang dijual. Tarif retribusi ditetapkan dengan mempertimbangkan biaya administrasi, biaya produksi, biaya operasional, dan keuntungan yang layak.","transitional_provisions","(-)","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[99],{"_100":101,"_102":103,"_36":104},"text","PERDA Kab. Tasikmalaya No. 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/296424/perda-kab-tasikmalaya-no-9-tahun-2011","0298d436-e592-49aa-8fbe-0bb917f37e63","amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF TASIKMALAYA
THE PROVINCE OF WEST JAVA

REGIONAL REGULATION OF TASIKMALAYA REGENCY
NUMBER 1 OF 2017
ON
AMENDMENT TO REGIONAL REGULATION OF TASIKMALAYA REGENCY
NUMBER 9 OF 2011 ON REGIONAL SERVICE CHARGES

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF TASIKMALAYA,

\n\n \n \n

Considering / Whereas:

that to support the implementation of broad, real and accountable regional autonomy, in the context of organizing Regional government and Regional development, it is necessary to support financing from Local Own-Source Revenue, especially income derived from Regional Service Charges;
that the Regional Government of Tasikmalaya Regency has established Regional Regulation of Tasikmalaya Regency Number 9 of 2011 concerning Regional Service Charges, however, in its implementation, there are several types of Regional Service Charges that have not been included in the Regional Regulation, so it is

","pdf_url","/proxy/pdf?id=a7e75008-f9ce-434b-b8f7-5ae75c126eb4","actionData","errors"]