[{"_1":2,"_130":-5,"_131":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","a7d01c68-d785-4d2a-84fb-1b5118a3d922","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_126":127,"_128":129},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":114,"_115":116,"_117":118,"_119":120,"_121":122,"_123":-5,"_124":125},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Batang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Batang Nomor 8 Tahun 2016","number","8","year","2016","published_date","2013-09-07","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"6880e2e1-3744-4ea6-b867-087dc30a5aa1","Struktur Organisasi Pemerintah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Batang","place_of_enactment","Batang","theme","Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

PERANGKAT DAERAH - PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN
2016
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 8, LD.2013/No. 8
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
ABSTRAK:	\n \n bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (1)\r\nPeraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 ten tang\r\nPerangkat Daerah, perlu membentuk Peraturan Daerah\r\ntentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah; \n Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; \n Peraturan Daerah ini mengatur tentang asas, pembentukan dan susunan perangkat daerah, pembentukan unit pelaksana teknis, staf ahli, kepegawaian. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 07 September 2013. \n Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 1 Tahun 2008, Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 2 Tahun 2008, Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 4 Tahun 2008, Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 5 Tahun 2008 dicabut. \n 12 hal \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Batang (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2008 Nomor 1 Seri E Nomor 1);\n2. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2008 Nomor 2 Seri D Nomor 1), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2011 Nomor 23);\n3. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2008 Nomor 4 Seri D Nomor 3), yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Daerah :\n - Nomor 25 Tahun 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2011 Nomor 25);\n - Nomor 10 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2013 Nomor 10);\n - Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2015 Nomor 9);\n4. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pembentukan Satuan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2008 Nomor 5 Seri D Nomor 4);\n\nPeraturan ini mengubah:\n1. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Batang (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2008 Nomor 3 Seri D Nomor 2) yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Daerah :\n - Nomor 24 Tahun 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2011 Nomor 24);\n - Nomor 9 tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2013 Nomor 9);","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah ini mengatur tentang pembentukan dan susunan Perangkat Daerah di Kabupaten Batang. Latar belakang pembentukan peraturan ini adalah untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, dengan tujuan untuk mewujudkan penataan organisasi Perangkat Daerah yang rasional, proporsional, efektif, dan efisien.\n\nKetentuan substansial dalam peraturan ini meliputi:\n- Pembentukan Perangkat Daerah dengan susunan dan tipe yang telah ditetapkan, termasuk Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Dinas Daerah, Badan Daerah, dan Kecamatan.\n- Dinas Daerah terdiri dari berbagai tipe (A, B, dan C) yang masing-masing menyelenggarakan urusan pemerintahan yang berbeda, seperti pendidikan, kebudayaan, ketentraman dan ketertiban umum, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pangan dan pertanian, lingkungan hidup, pariwisata, penanaman modal, perindustrian, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, kependudukan, pemberdayaan masyarakat desa, perhubungan, komunikasi dan informatika, kelautan, sosial, perpustakaan, dan kearsipan.\n- Badan Daerah juga dibentuk dengan tipe A dan B, yang melaksanakan fungsi penunjang perencanaan, penelitian dan pengembangan, pengelolaan keuangan, pendapatan, aset daerah, kepegawaian, pendidikan, dan pelatihan.\n- Pembentukan Kelurahan sebagai perangkat kecamatan untuk membantu atau melaksanakan sebagian tugas Camat.\n- Pengaturan lebih lanjut mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Perangkat Daerah dan unit kerja dibawahnya akan diatur dengan Peraturan Bupati.\n- Pembentukan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas dan UPT Badan untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu perangkat daerah.\n- Bupati dibantu oleh staf ahli yang bertugas memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis sesuai keahliannya.","transitional_provisions","1. Unit Pelaksana Teknis yang sudah dibentuk tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya peraturan Bupati tentang pembentukan Unit Pelaksana Teknis yang baru.\n2. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik yang terbentuk dengan susunan organisasi dan tata kerja sebelum Peraturan daerah ini diundangkan, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan umum diundangkan.\n3. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik sebagaimana dimaksud huruf b tergabung dengan urusan pemerintahan lain, Perangkat Daerah tersebut hanya melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik.\n4. Anggaran penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sampai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan umum diundangkan.\n5. Perangkat Daerah yang melaksanakan sub urusan pemerintahan bidang bencana, yang terbentuk dengan susunan organisasi dan tata kerja sebelum peraturan daerah ini diundangkan, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan dibentuknya Perangkat Daerah baru yang melaksanakan sub urusan bencana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.\n6. Pejabat yang ada tetap menduduki jabatannya dan melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.\n7. Perangkat Daerah Rumah Sakit yang terbentuk dengan susunan organisasi dan tata kerja sebelum peraturan daerah ini diundangkan, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan dibentuknya Unit Pelaksana Tugas Rumah Sakit yang diatur dengan Peraturan Bupati.\n8. Perangkat Daerah Kelurahan yang terbentuk dengan susunan organisasi dan tata kerja setelah peraturan daerah ini diundangkan, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan dilaksanakannya peraturan daerah ini.","sanctions","(-)","revokes",[92,98,101,103],{"_93":94,"_95":96,"_36":97},"text","PERDA Kab. Batang No. 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 4 tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Batang","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/224898/perda-kab-batang-no-9-tahun-2015","db750bea-1f46-4035-afcb-1f38f7aaa599",{"_93":99,"_95":100},"Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 5 Tahun 2008","",{"_93":102,"_95":100},"Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 2 Tahun 2008",{"_93":104,"_95":100},"Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 1 Tahun 2008","revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF BATANG
CENTRAL JAVA PROVINCE

REGIONAL REGULATION OF BATANG REGENCY
NUMBER 8 OF 2016
CONCERNING
FORMATION AND STRUCTURE OF REGIONAL APPARATUS

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF BATANG,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering:	\n \n that to implement the provisions of Article 3 paragraph (1) of Government Regulation Number 18 of 2016 concerning Regional Apparatus, it is necessary to establish a Regional Regulation concerning the Formation and Structure of Regional Apparatus; \n \n
In View of:	\n \n Article 18 paragraph (6) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia; \n Law Number 9 of 1965 concerning the Establishment of the Second Level Region of Batang by Amending Law Number 13 of 1950 concerning the Establishment of Regency Regions within the Province of Central Java (State Gazette of the Republic of Indonesia of 1965 Number 52, Supplement to the State Gazette

","pdf_url","/proxy/pdf?id=a7d01c68-d785-4d2a-84fb-1b5118a3d922","actionData","errors"]