Untuk pengalaman terbaik, bukaVeritaskdi desktop Anda.

Free Trial aktif — Akses penuh AIYU selama 7 hari, tanpa kartu kredit.

Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 8 Tahun 2023

Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 8 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Tugas Belajar di Perguruan Tinggi Bagi Prajurit Tentara Nasional Indonesia dan Pegawai Negeri Sipil Kementerian Pertahanan

Juga dikenal sebagai: Permenhan 8/2023 · Permenhan No. 8 Tahun 2023 · Permenhan Nomor 8 Tahun 2023

Status:
Berlaku
Tanggal Berlaku:15 Februari 2023Tanggal Penetapan:31 Januari 2023
Aparatur Sipil Negara

Informasi

TipePeraturan Menteri Pertahanan
TemaPerubahan atas Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Tugas Belajar di Perguruan Tinggi Bagi Prajurit Tentara Nasional Indonesia dan Pegawai Negeri Sipil Kementerian Pertahanan
LokasiKementerian Pertahanan
Tanggal Berlaku15 Februari 2023
Tanggal Penetapan31 Januari 2023
Tempat PenetapanJakarta

Riwayat Peraturan

Mengubah

Peraturan ini mengubah: 1. Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Tugas Belajar di Perguruan Tinggi bagi Prajurit Tentara Nasional Indonesia dan Pegawai Negeri Sipil Kementerian Pertahanan.

Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 8 Tahun 2023 ini bertujuan untuk meningkatkan ilmu pengetahuan dan keterampilan sumber daya manusia di lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia. Peraturan ini memberikan kesempatan kepada Prajurit TNI dan PNS Kemhan untuk menempuh pendidikan tinggi di luar lembaga pendidikan Kemhan dan TNI. Perubahan ini mencakup pengaturan baru mengenai pembatasan usia, prestasi, perpanjangan masa studi, alasan pemberhentian tugas belajar, dan besaran pengembalian bantuan biaya pendidikan. Persyaratan untuk calon peserta tugas belajar (Patubel) di program Magister, Doktor, dan Spesialisasi telah diperbarui, termasuk ketentuan mengenai prestasi nasional atau internasional yang memungkinkan pengecualian dari persyaratan umum. Selain itu, peraturan ini mengatur perpanjangan masa studi dan alasan pemberhentian tugas belajar, serta pengembalian bantuan biaya pendidikan yang telah dikeluarkan oleh negara.

(-)

(-)