[{"_1":2,"_130":-5,"_131":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","a7641e6f-fa58-48f5-98a1-9bbb0e5660ea","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_126":127,"_128":129},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_97":98,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":114,"_115":116,"_117":118,"_119":120,"_121":122,"_123":-5,"_124":125},"title","Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Petunjuk Teknis Operasional Daftar Hitam","short_title","Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 7 Tahun 2011","number","7","year","2011","published_date","2011-06-20","effective_date","status_id","89192b77-602e-484c-89df-4fd3166b732a","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Tidak Berlaku","description","Peraturan yang sudah tidak berlaku karena dicabut, diubah, atau habis masa berlakunya","type_id","01976ebc-ffb4-4aeb-bda1-dde0c512a7d0","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah","short_name","Perka LKPP","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"b5c5dd8f-2ef3-4f5c-bbaa-423f933e7011","Pengadaan Barang & Jasa Pemerintah","tags",[],"location","Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah","place_of_enactment","Jakarta","theme","Petunjuk Teknis Operasional Daftar Hitam","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n


2011
Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah NO. 7, jdih.lkpp.go.id : 12 hlm.
Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah TENTANG Petunjuk Teknis Operasional Daftar Hitam
ABSTRAK:	\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal 20 Juni 2011. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut: 1. Surat Edaran Kepala LKPP Nomor: 02 /SE/ KA/2009 Perihal Daftar Nama Perusahaan/Individu yang masuk dalam Daftar Hitam. Peraturan ini mengubah: (-)","scope_and_parties","policy_content","

Latar Belakang dan Tujuan: Peraturan ini dibuat untuk memastikan pengadaan barang/jasa yang transparan dan akuntabel, melindungi penyedia yang jujur, dan memastikan persaingan sehat. Tujuannya adalah untuk melaksanakan ketentuan Pasal 134 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010.

Ketentuan Substansial: Peraturan ini mengatur daftar hitam bagi penyedia barang/jasa dan penerbit jaminan yang melanggar ketentuan pengadaan. Penyedia yang terbukti melakukan korupsi, kolusi, nepotisme, atau pelanggaran lainnya dapat dikenakan sanksi daftar hitam. Ruang lingkupnya mencakup pengadaan yang dibiayai APBN/APBD, termasuk investasi di Bank Indonesia dan BUMN/BUMD. Penyedia dan penerbit jaminan yang melanggar akan dilarang mengikuti pengadaan selama dua tahun.

","transitional_provisions","1. Perusahaan/individu yang dikenakan sanksi berdasarkan Surat Edaran Kepala LKPP Nomor: 02 /SE/ KA/2009 dinyatakan masih dikenakan sanksi sampai dengan berakhirnya masa berlaku sanksi.","sanctions","1. Pelanggaran terhadap peraturan ini dapat dikenai sanksi daftar hitam berupa larangan mengikuti pengadaan barang/jasa di seluruh K/L/D/I selama 2 tahun kalender.","revokes",[92],{"_93":94,"_95":96},"text","SE Kepala LKPP Nomor 02/SE/KA/2009 Perihal Daftar Nama Perusahaan/Individu yang Masuk dalam Daftar Hitam","link","","revoked_by",[99,103],{"_93":100,"_95":101,"_36":102},"Perka LKPP No. 18 Tahun 2014 tentang Daftar Hitam Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah","https://peraturan.bpk.go.id/Details/158759/perka-lkpp-no-18-tahun-2014","4b529c7c-8e7a-45d9-93bd-77587e1feded",{"_93":104,"_95":105,"_36":106},"Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 5 Tahun 2016","https://peraturan.bpk.go.id/Details/157485/perka-lkpp-no-5-tahun-2016","1932a6be-4760-4916-b749-6f3cf5cf223e","partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

GOVERNMENT GOODS/SERVICES PROCUREMENT POLICY INSTITUTION
REPUBLIC OF INDONESIA

REGULATION
HEAD OF THE GOVERNMENT GOODS/SERVICES PROCUREMENT POLICY INSTITUTION
NUMBER: 7 OF 2011
ON
OPERATIONAL TECHNICAL GUIDELINES FOR THE BLACKLIST

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

HEAD OF THE GOVERNMENT GOODS/SERVICES PROCUREMENT POLICY INSTITUTION,

\n\n \n \n

Considering :

that transparent and accountable Goods/Services Procurement is very
necessary to protect Goods/Services Providers or Guarantee Issuers
who are honest and compete healthily, so that reliable Goods/Services
Providers or Guarantee Issuers can be obtained and
trusted;
that to implement the provisions of Article 134 paragraph (2) of the Regulation
THE PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA Number 54 of 2010 on
Government Goods/Services Procurement, technical instructions are needed
operational on the blacklist in Government Goods/Services
Procurement

","pdf_url","/proxy/pdf?id=a7641e6f-fa58-48f5-98a1-9bbb0e5660ea","actionData","errors"]