[{"_1":2,"_126":-5,"_127":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","a72981bd-0f9e-4941-894f-9a695501c83b","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_122":123,"_124":125},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":-5,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_109":110,"_111":112,"_113":114,"_115":116,"_117":118,"_119":-5,"_120":121},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Maros Nomor 20 Tahun 2005 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 1999 Tentang Retribusi Izin Peruntukan Penggunaan Tanah","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Maros No. 20 Tahun 2005","number","20","year","2005","published_date","2005-12-30","effective_date","status_id","89192b77-602e-484c-89df-4fd3166b732a","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Tidak Berlaku","description","Peraturan yang sudah tidak berlaku karena dicabut, diubah, atau habis masa berlakunya","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"76869513-577e-408d-8a25-e04dbb0c2245","Pajak & Retribusi Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Maros","place_of_enactment","Turikale","theme","Perubahan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 1999 Tentang Retribusi Izin Peruntukan Penggunaan Tanah","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

retribusi
2005
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 20, LD.2005
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Perubahan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 1999 Tentang Retribusi Izin Peruntukan Penggunaan Tanah
ABSTRAK:	\n \n Sehubungan dengan peningkatan laju pembangunan yang\r\nmemanfaatkan media tanah sebagai sarana utamanya, disisi lain\r\npemanfaatan ruang perlu diatur sedemikian rupa agar tidak\r\nmengganggu keseimbangan lingkungan, dan pemanfaatan tanah\r\nsesuai dengan peruntukan yang telah ditetapkan, maka Peraturan\r\nDaerah Nomor 12 Tahun 1999 dipandang perlu untuk diadakan\r\nperubahan; dalam rangka pengawasan dan pengaturan pemanfaatan\r\nruang dan penggunaan tanah dimaksud, maka setiap usaha atau atau\r\nkegiatan komersial yang memanfaatkan ruang dan menggunakan\r\ntanah sebagai medianya perlu diberikan izin. \n 1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah –daerah Tingkat II di Sulawesi \r\n2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok \r\n 3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana \r\n 4. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang \r\n5. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak dan Retribusi daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 \r\n 6. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme \r\n 7. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan \r\n8. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah \r\n9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana \r\n10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom \r\n 11. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan Keuangan dan Pertanggung jawaban Keuangan Daerah \r\n12. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah \r\n13. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah \r\n14. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 1 Tahun 1989 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Maros \r\n15. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 1 Tahun 1995 tentang Rencana Umum Tata Ruang Kabupaten Maros \r\n16. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 1 Tahun 2001 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah \r\n17. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 22 Tahun 2001 tentang Bangunan \r\n18. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 11 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2005-2010.\r\n \n PERUBAHAN PERATURAN DAERAH NOMOR 12 TAHUN 1999 TENTANG RETRIBUSI IZIN PERUNTUKAN PENGGUNAAN TANAH \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal . \n MERUBAH PERATURAN DAERAH NOMOR 12 TAHUN 1999 TENTANG RETRIBUSI IZIN PERUNTUKAN PENGGUNAAN TANAH \n 5 halaman \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mengubah:\n1. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 12 Tahun 1999 tentang Retribusi Izin Peruntukan Penggunaan Tanah.","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah ini mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 12 Tahun 1999 tentang Retribusi Izin Peruntukan Penggunaan Tanah. Perubahan tersebut mencakup definisi istilah-istilah seperti Daerah, Pemerintah Daerah, Bupati, Pejabat, Badan, Retribusi Perizinan Tertentu, Retribusi Izin Prinsip Penggunaan Tanah, Izin Prinsip Penggunaan Tanah, Wajib Retribusi, Masa Retribusi, SKRD, STRD, Pemeriksaan, Penyidikan Tindak Pidana di bidang retribusi, dan Kegiatan Komersial. Selain itu, peraturan ini menetapkan bahwa Retribusi Izin Prinsip Penggunaan Tanah dipungut sebagai pembayaran atas pemberian izin peruntukan tanah seluas 1000 meter bujur sangkar atau lebih sesuai dengan Rencana Umum Tata Ruang Wilayah (RUTRW) yang diperuntukkan untuk kepentingan komersial atau bisnis. Prinsip dan sasaran penetapan tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau sama dengan biaya penyelenggaraan pemberian Izin Prinsip Penggunaan Tanah, termasuk biaya pengawasan dan pengendalian. Tarif retribusi digolongkan berdasarkan luas dan rencana peruntukan tanah, dengan besaran tarif yang berbeda untuk berbagai jenis peruntukan seperti industri, pariwisata, perumahan, dan usaha komersial lainnya. Besarnya retribusi yang terutang dihitung dengan mengalikan tarif retribusi dengan luas tanah dan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP), kecuali untuk kegiatan galian tanah.","transitional_provisions","(-)","sanctions","Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya diancam Pidana Kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi terutang.","revokes",[],"revoked_by",[94],{"_95":96,"_97":98,"_36":99},"text","PERDA Kab. Maros No. 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/48292/perda-kab-maros-no-2-tahun-2012","f51cf69d-706e-446e-8f36-f8041ce0179f","partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[106],{"_95":107,"_97":108},"Perubahan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 1999 Tentang Retribusi Izin Peruntukan Penggunaan Tanah.","","amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL REGULATION OF MAROS REGENCY
NUMBER 20 OF 2005
CONCERNING
AMENDMENT TO REGIONAL REGULATION NUMBER 12 OF 1999
CONCERNING LOCAL FEE FOR LAND USE ALLOCATION PERMIT

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF MAROS

Considering:

that in connection with the increasing rate of development that utilizes land as its main means, on the other hand, spatial utilization needs to be regulated in such a way as not to disturb the environmental balance, and land utilization is in accordance with the designated allocation, it is deemed necessary to amend Regional Regulation Number 12 of 1999;
that in the context of supervising and regulating spatial utilization and land use, every business or commercial activity that utilizes space and uses land as its medium needs to be granted a permit;
That to fulfill the collection of local fees as referred to in letter a above, it needs to be regulated by a Regional Regulation.

In view of:

","pdf_url","/proxy/pdf?id=a72981bd-0f9e-4941-894f-9a695501c83b","actionData","errors"]