[{"_1":2,"_127":-5,"_128":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","a6c57270-8081-4633-afca-481ad37633f1","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_123":124,"_125":126},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_110":111,"_112":113,"_114":115,"_116":117,"_118":119,"_120":-5,"_121":122},"title","Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah","short_title","Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 46 Tahun 2025","number","46","year","2025","published_date","2025-04-30","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","6910a8b1-2cbb-425c-8ca9-861501b76ebd","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Presiden (Perpres)","short_name","PERPRES","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"2a84a664-3aa4-4f69-b3fd-f6e090b8f37f","Pengadaan Barang & Jasa Pemerintah","tags",[],"location","Pemerintah Pusat","place_of_enactment","Jakarta","theme","Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Pengadaan - Barang/Jasa Pemerintah - perubahan
2025
Peraturan Presiden (Perpres) NO. 46, LN 2025 (67) : 80 hlm.; jdih.lkpp.go.id
Peraturan Presiden (Perpres) TENTANG Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
ABSTRAK:	\n \n Untuk meningkatkan penggunaan produk dalam negeri dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, mempercepat pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah guna optimalisasi kemanfaatan anggaran belanja pemerintah, dan mengatur Pengadaan Barang/Jasa desa, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. \n Dasar hukum Perpres ini adalah Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 30 Tahun 2014; dan Perpres No. 16 Tahun 2018. \n Perpres ini mengatur mengenai perubahan beberapa ketentuan dalam Perpres Nomor 16 Tahun 2018. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah adalah kegiatan Pengadaan Barang/Jasa oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah/Institusi Lainnya/Pemerintah Desa yang dibiayai oleh APBN/APBD/APB Desa yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan sampai dengan serah terima hasil pekerjaan. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Presiden (Perpres) ini mulai berlaku pada tanggal 30 April 2025. \n Perpres ini mengubah Perpres Nomor 16 Tahun 2018. \n Lampiran file: 80 hlm. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mengubah: 1. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021.","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Presiden ini bertujuan untuk meningkatkan penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang/jasa pemerintah, mempercepat pelaksanaan pengadaan guna optimalisasi anggaran belanja, dan mengatur pengadaan barang/jasa di desa. Kebijakan ini mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018, termasuk definisi dan penambahan istilah baru, serta perubahan dalam prosedur pengadaan. Peraturan ini juga menekankan pada penggunaan produk dalam negeri, pengembangan e-marketplace, dan peningkatan peran usaha mikro, kecil, dan koperasi. Selain itu, peraturan ini mengatur tentang konsolidasi pengadaan, penggunaan teknologi informasi, dan penyesuaian prosedur pengadaan untuk mengatasi stagnasi pemerintahan.","transitional_provisions","1. Pengadaan Barang/Jasa yang persiapan dan pelaksanaan pengadaannya telah dilakukan sebelum Peraturan Presiden ini mulai berlaku, dapat dilanjutkan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Presiden ini. 2. Kontrak yang ditandatangani berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021, tetap berlaku sampai dengan berakhirnya Kontrak. 3. Pengadaan Barang/Jasa yang sedang dan akan dilaksanakan untuk kegiatan yang pendanaannya bersumber dari pinjaman luar negeri atau hibah luar negeri berdasarkan perjanjian yang ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Presiden ini, dilakukan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam perjanjian tersebut. 4. Barang dan jasa Produk industri yang dinyatakan oleh Pelaku Usaha sebagai Produk Dalam Negeri sebelum Peraturan Presiden ini berlaku masih dapat digunakan dalam Pengadaan sampai dengan paling lama 2 (dua) tahun sejak Peraturan Presiden ini mulai berlaku.","sanctions","1. Pelanggaran terhadap peraturan ini dapat dikenai sanksi administratif berupa sanksi digugurkan dalam pemilihan, pencairan jaminan, Sanksi Daftar Hitam, ganti kerugian, dan/atau denda.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[100,106],{"_101":102,"_103":104,"_36":105},"text","PERPRES No. 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/161828/perpres-no-12-tahun-2021","61c4a6da-ee9a-4d22-b5de-edfab106cceb",{"_101":107,"_103":108,"_36":109},"PERPRES No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah","https://peraturan.bpk.go.id/Details/73586/perpres-no-16-tahun-2018","67838357-825c-420d-98be-5f040e24e6bf","amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

COPY
REGULATION OF THE PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 46 OF 2025
CONCERNING
SECOND AMENDMENT TO PRESIDENTIAL REGULATION NUMBER 16 OF 2018
CONCERNING GOVERNMENT PROCUREMENT OF GOODS/SERVICES

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering:

that in order to increase the use of domestic products in Government Procurement of Goods/Services, accelerate the implementation of Government Procurement of Goods/Services to optimize the benefits of the government budget, and regulate Village Procurement of Goods/Services, it is necessary to stipulate a Presidential Regulation on the Second Amendment to Presidential Regulation Number 16 of 2018 concerning Government Procurement of Goods/Services;

In view of:

Article 4 paragraph (1) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia;
Law Number 1 of

","pdf_url","/proxy/pdf?id=a6c57270-8081-4633-afca-481ad37633f1","actionData","errors"]