[{"_1":2,"_130":-5,"_131":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","a64f9950-38ac-4c07-b081-3a31d8475a91","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_126":127,"_128":129},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":-5,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":80,"_81":-5,"_82":83,"_84":85,"_86":-5,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_115":116,"_117":118,"_119":120,"_121":122,"_123":-5,"_124":125},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bantul Nomor 10 Tahun 2003 tentang Perizinan Usaha Hotel dan Penginapan","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bantul No. 10 Tahun 2003","number","10","year","2003","published_date","2003-06-18","effective_date","status_id","89192b77-602e-484c-89df-4fd3166b732a","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Tidak Berlaku","description","Peraturan yang sudah tidak berlaku karena dicabut, diubah, atau habis masa berlakunya","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67,70],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"994fffcc-f39f-4362-a0b4-e56f5bfe64e3","Pariwisata & Kebudayaan",{"_6":71,"_54":72,"_56":-5},"a3c8f203-62f2-47fa-bb81-22685d3d2105","Perizinan & Pelayanan Publik","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Bantul","place_of_enactment","Bantul","theme","Perizinan Usaha Hotel dan Penginapan","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

PERIZINAN-USAHA-HOTEL-PENGINAPAN
2003
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 10, LD.2003/NO.7.SERI.B
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Perizinan Usaha Hotel dan Penginapan
ABSTRAK:	\n \n Dasar Pertimbangan: bahwa dalam rangka melaksanakan pembinaan, pengawasan\r\ndan pengendalian terhadap usaha hotel dan penginapan, perlu\r\nditetapkan ketentuan perizinan usaha hotel dan penginapan;\r\n \n Dasar Hukum: Undang-undang Nomor 15 Tahun 1950; Undang-undang Nomor 9 Tahun 1990; Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang\r\nNomor 34 Tahun 2000; Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997; Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999; Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999; Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990; Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001; Keputusan Menteri Pariwisata Pos dan Telekomunikasi Nomor\r\nKM.69 / PW.304 / MPPT.85; Keputusan Menteri Pariwisata Pos dan Telekomunikasi Nomor\r\nKM.74 / PW.105 / MPPT.85; Keputusan Menteri Pariwisata Pos dan Telekomunikasi Nomor\r\nKM.75 / PW.304 / MPPT.85; Keputusan Menteri Pariwisata Pos dan Telekomunikasi Nomor\r\nKM.3 / PW.003 / MPPT-86; Keputusan Menteri Pariwisata Pos dan Telekomunikasi Nomor\r\nKM.3 /HK.001 / MKP.02; Peraturan Daerah Kabupaten DaerahTingkat II Bantul Nomor 5\r\nTahun 1987; Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 28 Tahun 2000; Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 15 Tahun 2001; Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 28 Tahun 2001; Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2003; \r\n\r\n \n Materi Pokok: Ruang Lingkup; Bentuk Usaha; Pengaturan Usaha; Ketentuan Perizinan; Kewajiban; Hak; Sanksi Administrasi; Retribusi; Ketentuan Pidana; Ketentuan Penyidikan; Pelaksanaan, Pengawasan dan Pengendalian; Ketentuan Peralihan; \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal . \n Jumlah Halaman : 19HLM; Penjelasan: 7 halaman \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Ketentuan yang mengatur perizinan hotel dan penginapan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini.","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah ini mengatur perizinan usaha hotel dan penginapan di Kabupaten Bantul. Latar belakangnya adalah untuk melaksanakan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian terhadap usaha hotel dan penginapan, serta untuk menciptakan iklim yang kondusif bagi tumbuhnya kegiatan usaha pariwisata. Tujuannya adalah untuk meningkatkan sektor pariwisata dan mengakomodasi kebijakan regional dan internasional perdagangan bebas.\n\nKetentuan substansial meliputi:\n\n1. Bentuk usaha hotel bintang 1 dan 2 harus berbentuk PT, CV, Firma, Koperasi, atau Yayasan. Hotel bintang 3, 4, dan 5 harus berbentuk PT. Hotel melati dan penginapan dapat berbentuk badan hukum atau perseorangan. Pondok wisata harus berbentuk usaha perseorangan.\n2. Pengusahaan hotel bintang meliputi penyediaan jasa dan pelayanan penginapan berikut makan dan minum sebagai usaha pokok, serta jasa-jasa lainnya sesuai persyaratan hotel bintang. Hotel bintang digolongkan dalam 5 kelas.\n3. Pengusahaan hotel melati berupa penyediaan jasa pelayanan penginapan. Modal usaha hotel melati harus dimiliki oleh Warga Negara Indonesia.\n4. Pengusahaan penginapan adalah usaha penyediaan pelayanan penginapan. Modal usaha penginapan harus dimiliki oleh Warga Negara Indonesia.\n5. Pengusahaan pondok wisata adalah usaha penyediaan pelayanan penginapan. Modal usaha Pondok Wisata harus dimiliki oleh Warga Negara Indonesia.\n6. Pengusahaan penginapan remaja tidak bertujuan komersial. Modal usaha penginapan remaja harus dimiliki oleh Warga Negara Indonesia.\n7. Pengusaha yang bermaksud membuat usaha hotel dan penginapan harus memiliki persetujuan prinsip dari Kepala Dinas. Setiap pengusahaan hotel bintang, hotel dan penginapan harus memiliki izin usaha yang diberikan oleh Kepala Dinas.","transitional_provisions","1. Izin usaha hotel bintang, hotel dan penginapan yang telah dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dinyatakan tetap berlaku dengan ketentuan wajib melakukan pendaftaran ulang berdasarkan Peraturan Daerah ini.\n2. Pengusaha hotel dan penginapan yang telah melakukan kegiatan usaha sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini wajib mengajukan perizinan berdasarkan Peraturan Daerah ini.","sanctions","1. Barang siapa melakukan kegiatan usaha hotel dan penginapan dengan tanpa memiliki izin usaha diancam pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah).","revokes",[],"revoked_by",[97],{"_98":99,"_100":101,"_36":102},"text","PERDA Kab. Bantul No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Tanda Daftar Usaha Pariwisata","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/12515/perda-kab-bantul-no-4-tahun-2014","181c9966-44f7-41e8-b2a6-63ebaffec938","partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[111],{"_98":112,"_100":113,"_36":114},"PERDA Kab. Bantul No. 10 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul No. 10 Tahun 2003 tentang Perizinan Usaha Hotel dan Penginapan","https://peraturan.bpk.go.id/Details/34537/perda-kab-bantul-no-10-tahun-2008","bdc5c747-6fe8-4075-9b86-7859dd605273","partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL REGULATION OF BANTUL REGENCY
NUMBER: 10 YEAR 2003
CONCERNING
LICENSING OF HOTEL AND LODGING BUSINESSES

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE REGENT OF BANTUL,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering:	\n \n that in order to carry out guidance, supervision and control of the hotel and lodging business, it is necessary to stipulate provisions regarding the licensing of hotel and lodging businesses; \n that based on the considerations as referred to in letter a, it is necessary to stipulate a Regional Regulation of Bantul Regency concerning Licensing of Hotel and Lodging Businesses; \n \n
In view of:	\n \n Law Number 15 of 1950 concerning the Establishment of Regency Regions within the Special Region of Yogyakarta (State Gazette dated August 8, 1950); \n Law Number 9 of 1990 concerning the Tourism (State Gazette of 1990 Number 13, Supplement to the State Gazette Number 3406); \n

","pdf_url","/proxy/pdf?id=a64f9950-38ac-4c07-b081-3a31d8475a91","actionData","errors"]