[{"_1":2,"_128":-5,"_129":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","a64037ab-e745-452c-b3a0-fdd36b1a5d8d","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_124":125,"_126":127},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_76":77,"_78":79,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":-5,"_90":91,"_92":93,"_94":93,"_95":96,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":114,"_115":116,"_117":118,"_119":120,"_121":-5,"_122":123},"title","Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 114 Tahun 2020 tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif","short_title","Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 114 Tahun 2020","number","114","year","2020","published_date","2020-12-07","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","6910a8b1-2cbb-425c-8ca9-861501b76ebd","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Presiden (Perpres)","short_name","PERPRES","subjects",[67,70,73],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"2b0870be-c9e0-41b1-b542-386edbb471f1","Organisasi Komisi & Badan Negara",{"_6":71,"_54":72,"_56":-5},"2bf79628-3333-4ba8-b4c8-3748a648a8df","Kebijakan Umum Pemerintah",{"_6":74,"_54":75,"_56":-5},"b4352a21-9358-435d-b1a9-f4268ae07a7e","Kebijakan Perekonomian Nasional","tags",[],"location","Pemerintah Pusat","place_of_enactment","Jakarta","theme","Strategi Nasional Keuangan Inklusif","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Strategi - Nasional - Keuangan - Inklusif - SNKI
2020
Peraturan Presiden (PERPRES) NO. 114, LN.2020/No.270, jdih.setneg.go.id : 9 hlm
Peraturan Presiden (PERPRES) TENTANG Strategi Nasional Keuangan Inklusif
ABSTRAK:	\n \n Keuangan inklusif merupakan bagian dari upaya memperluas akses dan kesempatan dalam aktivitas ekonomi untuk mencapai pembangunan ekonomi inklusif. Perpres Nomor 82 Tahun 2016 tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif telah mencapai target yang ditetapkan namun diperlukan target baru dan upaya berkelanjutan dalam upaya meningkatkan keuangan inklusif untuk seluruh masyarakat, sehingga perlu diganti. \n Dasar hukum Perpres ini adalah Pasal 4 ayat (1) UUD 1945. \n Perpres ini mengatur mengenai Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI) yang merupakan strategi nasional yang memuat tujuan, cara mencapai tujuan, sasaran, dan target keuangan inklusif dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi, percepatan penanggulangan kemiskinan, dan pengurangan kesenjangan antarindividu dan antardaerah dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Dalam rangka pelaksanaan SNKI dibentuk Dewan Nasional Keuangan Inklusif (DNKI) dengan menunjuk Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Harian DNKI. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Presiden (PERPRES) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Desember 2020. \n Pada saat Perpres ini mulai berlaku, Perpres Nomor 82 Tahun 2016 tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. \n Ketentuan mengenai mekanisme dan tata kerja DNKI diatur dengan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Harian Dewan Nasional Keuangan Inklusif. \n Lampiran 14 hlm. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2016 tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Presiden ini bertujuan untuk melanjutkan upaya pencapaian keuangan inklusif bagi seluruh masyarakat Indonesia, sebagai bagian dari upaya memperluas akses dan kesempatan dalam aktivitas ekonomi untuk mencapai pembangunan ekonomi inklusif. Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI) berfungsi sebagai pedoman bagi kementerian/lembaga dalam menyusun kebijakan sektoral terkait keuangan inklusif, menyinergikan dokumen perencanaan pembangunan nasional dan daerah, serta sebagai bahan penyusunan kebijakan daerah. Dewan Nasional Keuangan Inklusif (DNKI) dibentuk untuk melaksanakan SNKI, dengan Presiden sebagai ketua dan melibatkan berbagai kementerian dan lembaga. SNKI dilaksanakan melalui rencana aksi yang ditetapkan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian. Capaian SNKI diukur melalui indeks keuangan inklusif, dengan target yang ditetapkan oleh Presiden.","transitional_provisions","(-)","sanctions","revokes",[97],{"_98":99,"_100":101,"_36":102},"text","PERPRES No. 82 Tahun 2016 tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/40986/perpres-no-82-tahun-2016","5a8636c0-98f3-47f3-8455-cab7a7790f0d","revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n\n

Article 8

In carrying out the duties as referred to in Article 4 paragraph (2), the DNKI may involve ministries, institutions, Regional Governments, business entities, and stakeholders.

Article 9

The Coordinating Minister for Economic Affairs as the Daily Chairperson of the National Council for Inclusive Finance shall report the implementation of his duties to the President periodically every 1 (one) year or at any time if necessary.

Article 10

The provisions regarding the mechanism and procedures of the DNKI shall be regulated by a Regulation of the Coordinating Minister for Economic Affairs as the Daily Chairperson of the National Council for Inclusive Finance.

Article 11

All costs required in carrying out the duties of the DNKI, Working Groups, and Secretariat shall be charged to:

\n","pdf_url","/proxy/pdf?id=a64037ab-e745-452c-b3a0-fdd36b1a5d8d","actionData","errors"]