[{"_1":2,"_123":-5,"_124":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","a5f5f615-93d1-448e-b8ce-3201c0d3fb0f","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_119":120,"_121":122},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":-5,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":115,"_116":-5,"_117":118},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Tanah Laut Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Pasar di Kabupaten Tanah Laut","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tanah Laut No. 3 Tahun 2012","number","3","year","2012","published_date","2012-02-08","effective_date","status_id","89192b77-602e-484c-89df-4fd3166b732a","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Tidak Berlaku","description","Peraturan yang sudah tidak berlaku karena dicabut, diubah, atau habis masa berlakunya","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"af377e72-159b-4dcd-a99e-3c58b1d68a46","Otonomi & Pemerintahan Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Tanah Laut","place_of_enactment","Pelaihari","theme","Pengelolaan Pasar di Kabupaten Tanah Laut","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah
2012
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 3, LD.2012/NO.3
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Pengelolaan Pasar di Kabupaten Tanah Laut
ABSTRAK:	\n \n bahwa Pasar yang dibangun, dikelola, dimiliki dan dikuasai oleh Pemeinth Daerah, dalam Pengelolaan dan Pemanfaatannya Harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya guna kepentingan Daerah dan Masyarakat kabupaten Tanah Laut;bahwa berdasarkan pertimbangan sebagimana dimaksud huruf a, perlu membentuk peraturan daerah tentang Pengelolaan Pasar di kabupaten Tanah Laut. \n Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1965;Undang-Undang Nomor 8 Tahun\r\n1981;Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004;Undang – Undang Nomor 33\r\nTahun 2004;Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009;Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011;Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007;Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007;Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 13 Tahun 2008;Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 10 Tahun 2011;Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 2 Tahun 2012. \n Peratuan Daerah ini Mengatur tentang Pengelolaan Pasar di Kabupaten Tanah Laut dengan Sistematika;Ketentuan Umum;Kedudukan dan Fungsi Pasar;Asas dan tujuan;Ruang Lingkup dan Wewenang Pengelolaan Kawasan Pasar;Pembangunan Pasar Oleh Swasta;Fasilitas Pasar;Hak Pemakaian Tempat Usaha;Tata Cara Memperoleh Hak Sewa;Berakhirnya / Dicabutnya Hak Sewa;Surat Ijin Pemakian Tempat Usaha;Kartu Tempat Berdagang;Pedagang Kaki Lima;Struktur Tarif Sewa;Tata Cara Pungutan sewa;Tata Cara Pembayaran Sewa;Pemindahan Hak Sewa;Biaya Balik Nama Penyewa;Kewajiban dan Larangan;Pengawasan dan Pembinaan;Sanksi Administrasi;Penyidikan;Ketentuan Pidana;Ketentuan Penutup. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal . \n 36 Halaman \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut Peraturan Daerah sebelumnya yang mengatur hal yang sama.\n\nPeraturan ini tidak mengubah peraturan lain.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Pasar bertujuan untuk meningkatkan perekonomian daerah dan kesejahteraan masyarakat melalui pengelolaan pasar yang efektif dan efisien.

Latar Belakang dan Tujuan: Peraturan ini dibentuk dengan pertimbangan bahwa pasar yang dikelola oleh Pemerintah Daerah harus dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk kepentingan daerah dan masyarakat. Tujuannya adalah menciptakan kesempatan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, memanfaatkan sumber daya daerah, memberikan kesempatan kepada masyarakat atau badan dalam mengelola pasar, dan meningkatkan pendapatan asli daerah.

Ketentuan Substansial:

Kewenangan Pengelolaan: Kantor Pengelolaan Pasar memiliki wewenang untuk menetapkan tempat pasar, pembagian tempat, jam buka tutup, batas wilayah pasar, hak pemakaian tempat usaha, jumlah kepemilikan hak, perpanjangan hak, penggunaan area dan bangunan pasar, serta jenis dan manfaat fasilitas penunjang.
Pembangunan Pasar oleh Swasta: Pembangunan pasar oleh swasta harus mendapatkan izin dari Bupati dan disesuaikan dengan rencana tata ruang kota.
Hak dan Kewajiban: Setiap orang atau badan berhak atas pemakaian tempat di kawasan pasar dengan mengajukan izin hak sewa atau Surat Izin Pemakaian Tempat Usaha. Penyewa wajib membayar sewa dan mematuhi ketentuan yang berlaku.
Pedagang Kaki Lima (PKL): Bupati berwenang menetapkan, memindahkan, dan menghapus lokasi PKL dengan memperhatikan kepentingan sosial, ekonomi, ketertiban, dan kebersihan lingkungan.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","1. Pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan dalam Pasal 31 dapat dikenakan sanksi administrasi berupa teguran, peringatan tertulis, penutupan sementara tempat usaha, pembatalan Surat Izin Pemakaian Tempat Usaha, pembekuan hak pemakaian tempat usaha, dan pembatalan perjanjian pemakaian tempat usaha.\n2. Pelanggaran terhadap Pasal 31 ayat (2) huruf a, b, dan d serta ayat (3) huruf d diancam pidana kurungan paling lama 6 bulan atau denda paling banyak Rp.50.000.000,-","revokes",[],"revoked_by",[94],{"_95":96,"_97":98,"_36":99},"text","PERDA Kab. Tanah Laut No. 1 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Pasar","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/179744/perda-kab-tanah-laut-no-1-tahun-2021","e59e0288-e6b5-43ff-8aa3-a35725f150b5","partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL GAZETTE
OF TANAH LAUT REGENCY, YEAR 2012 NUMBER 3

REGULATION OF TANAH LAUT REGENCY
NUMBER 3 OF 2012
ON
MARKET MANAGEMENT IN TANAH LAUT REGENCY

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

THE REGENT OF TANAH LAUT,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering / Whereas:	\n \n that Markets built, managed, owned and controlled by the Regional Government, in their management and utilization must be carried out in the best possible way for the benefit of the Region and the community of Tanah Laut Regency; \n that based on the considerations as intended in letter a, it is necessary to form a Regional Regulation on Market Management in Tanah Laut Regency; \n \n
Bearing in Mind / Having Regard to:	\n \n Law Number 8 of 1965 on the Establishment of the Second Level Region of Tanah Laut, the Second Level Region of Tapin and the Second Level Region of Tabalong; by amending Law Number 27 of 1959 on

","pdf_url","/proxy/pdf?id=a5f5f615-93d1-448e-b8ce-3201c0d3fb0f","actionData","errors"]