[{"_1":2,"_124":-5,"_125":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","a5ba44d0-eea7-4db0-9c1c-56a31223f46a","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_120":121,"_122":123},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":-5,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":87,"_89":90,"_97":98,"_99":100,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":114,"_115":116,"_117":-5,"_118":119},"title","Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 58 Tahun 2023 tentang Tarif Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, atau Kegiatan Wajib Pajak Orang Pribadi","short_title","Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 58 Tahun 2023","number","58","year","2023","published_date","2023-12-27","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","25005e56-1478-479f-a566-310826679c75","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Pemerintah (PP)","short_name","PP","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"a114b473-388e-41c3-a63a-3e9fd9a6a4a3","Ketentuan Perpajakan","tags",[],"location","Pemerintah Pusat","place_of_enactment","Jakarta","theme","Tarif Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, atau Kegiatan Wajib Pajak Orang Pribadi","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Tarif Pemotongan - Pajak Penghasilan - Pasal 21 - Penghasilan - Pekerjaan - Jasa - Kegiatan - Wajib Pajak Orang Pribadi
2023
Peraturan Pemerintah (PP) NO. 58, LN 2023 (163), TLN (6904): 6 hlm.; jdih.setneg.go.id
Peraturan Pemerintah (PP) TENTANG Tarif Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, atau Kegiatan Wajib Pajak Orang Pribadi
ABSTRAK:	\n \n Dalam rangka memberikan kemudahan dan kesederhanaan pelaksanaan pemenuhan kewajiban perpajakan kepada Wajib Pajak atas pemotongan Penghasilan Pasal 21, termasuk bagi pejabat negara, pegawai negeri sipil, anggota tentara nasional Indonesia, anggota kepolisian negara Republik Indonesia, dan pensiunannya, perlu dilakukan penyesuaian mekanisme pemotongan dan pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 21. \n Dasar hukum PP ini adalah Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan UU Nomor 7 Tahun 1983. \n PP ini mengatur tentang Tarif Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, atau Kegiatan Wajib Pajak Orang Pribadi dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Tarif pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 terdiri atas: 1) tarif berdasarkan Pasal 17 ayat (1) huruf a Undang-Undang Pajak Penghasilan; dan 2) tarif efektif pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21. Tarif sebagaimana diatur dalam PP ini digunakan untuk pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 bagi wajib pajak orang pribadi yang menerima penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan, termasuk pejabat negara, pegawai negeri sipil, anggota tentara nasional Indonesia, anggota kepolisian negara Republik Indonesia, dan pensiunannya. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal . \n Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, Pasal 2 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2010 tentang Tarif Pemotongan dan Pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Penghasilan yang Menjadi Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5174), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. \n PP ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2024. \n Lampiran file: 25 hlm. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Pasal 2 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2010 tentang Tarif Pemotongan dan Pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Penghasilan yang Menjadi Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.","scope_and_parties","policy_content","

Latar Belakang dan Tujuan: Peraturan ini dibuat untuk menyesuaikan tarif pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 bagi Wajib Pajak orang pribadi, sejalan dengan perubahan tarif pajak penghasilan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Tujuannya adalah untuk memberikan kemudahan dan kesederhanaan dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan.

Ketentuan Substansial: Peraturan ini mengatur tarif pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang terdiri dari tarif berdasarkan Pasal 17 ayat (1) huruf a dan tarif efektif yang meliputi tarif efektif bulanan dan harian. Tarif efektif bulanan dikategorikan berdasarkan status perkawinan dan jumlah tanggungan Wajib Pajak. Peraturan ini juga mencakup ketentuan mengenai penghasilan bruto bulanan dan harian yang menjadi dasar penerapan tarif efektif. Selain itu, peraturan ini berlaku bagi berbagai subjek hukum termasuk pejabat negara, pegawai negeri sipil, anggota TNI, anggota Polri, dan pensiunan mereka.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","revokes",[91],{"_92":93,"_94":95,"_36":96},"text","PP No. 80 Tahun 2010 tentang Tarif Pemotongan Dan Pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Penghasilan Yang Menjadi Beban Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Atau Anggaran Pendapatan Dan Belanja DaerahMencabut Pasal 2 ayat (3) PP Nomor 80 Tahun 2010.","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/5104/pp-no-80-tahun-2010","7515d1c9-2936-4d47-aa7d-69f2e3481935","revoked_by",[],"partially_revokes",[101],{"_92":102,"_94":95,"_36":96},"Peraturan Pemerintah (PP) No. 80 Tahun 2010","partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

COPY

GOVERNMENT REGULATION OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 58 OF 2023
CONCERNING
THE TARIFF FOR WITHHOLDING INCOME TAX ARTICLE 21 ON INCOME
RELATED TO WORK, SERVICES, OR ACTIVITIES
OF INDIVIDUAL TAXPAYERS

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

Considering:

that the income tax rates for domestic individual Taxpayers have been amended as stipulated in Article 17 paragraph (1) letter a of Law Number 7 of 1983 concerning Income Tax as amended several times, most recently by Law Number 7 of 2021 concerning Harmonization of Tax Regulations, it is necessary to adjust the withholding tax rates for Income Tax Article 21 on income related to work, services, or activities of individual Taxpayers;
that in order to provide convenience and simplicity in fulfilling tax obligations to Taxpayers for the withholding of Income Tax Article 21, including for state officials, civil servants, members of

","pdf_url","/proxy/pdf?id=a5ba44d0-eea7-4db0-9c1c-56a31223f46a","actionData","errors"]