[{"_1":2,"_123":-5,"_124":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","a57fcc94-dccf-4e30-bcf5-fb97bb57048c","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_119":120,"_121":122},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":-5,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":115,"_116":-5,"_117":118},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bombana Nomor 4 Tahun 2009 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bombana No. 4 Tahun 2009","number","4","year","2009","published_date","2009-08-04","effective_date","status_id","89192b77-602e-484c-89df-4fd3166b732a","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Tidak Berlaku","description","Peraturan yang sudah tidak berlaku karena dicabut, diubah, atau habis masa berlakunya","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"76869513-577e-408d-8a25-e04dbb0c2245","Pajak & Retribusi Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Bombana","place_of_enactment","Rumbia","theme","Retribusi Pelayanan Persampahan","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

PERSAMPAHAN
2009
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 4, LD. 2009/ NO. 4
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Retribusi Pelayanan Persampahan
ABSTRAK:	\n \n Dengan di tetapkannya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000, maka Peraturan tentang retribusi perlu disesuaikan; \r\nDalam upaya mengoptimalkan penerimaan pendapatan daerah melalui pengelolaan Persampahan sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah dipandang perlu menetapkan obyek dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Persampahan; \r\nBerdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b diatas, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Persampahan. \n UU No 8 Tahun 1981; UU No 18 Tahun 1997 sebagaimana telah dirubah dengan UU No 34 Tahun 2000; UU No 28 tahun 1999; UU No 29 Tahun 2003; UU No 10 Tahun 2004; UU No 33 Tahun 2004; UU No 32 Tahun 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No 12 Tahun 2008; UU No 18 Tahun 2008; PP No 6 Tahun 1988; PP No 66 Tahun 2001; PP No 79 Tahun 2005; PP No 38 Tahun 2007; Keputusan Menteri Kehakiman Nomor 04-PW.07.03 Tahun 1984; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 171 Tahun 1997; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1999; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2003; Perda Kabupaten Bombana Nomor 6 Tahun 2008; Perda Kabupaten Bombana Nomor 7 Tahun 2008. \n Perda Ini Berisi tentang: 1. Ketentuan Umum; 2. Nama, Obyek dan Subyek Retribusi; 3. Golongan Retribusi; 4. Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa; 5. Prinsip Dan Sasaran Dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif; 6. Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi; 7. Wilayah Pemungutan Retribusi; 8. Masa Retribusi dan Saat Retribusi Terutang; 9. Tata Cara Pemungutan Retribusi; 10. Tata Cara Pembayaran; 11. Sanksi Administrasi; 12. Tata cara Penagihan; 13. Kedaluarsa Penagihan; 14. Tata Cara Penghapusan Retribusi Yang Kadaluarsa; 15. Pengawasan; 16. Ketentuan Pidana; 17. Ketentuan Penyidikan; 18. Ketentuan Peralihan; 19. Ketentuan Penutup. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal . \n 12 Halaman \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mengubah:\n1. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685), sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048 )\n2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor, 4844)","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 4 Tahun 2009 mengatur tentang Retribusi Pelayanan Persampahan. Latar belakang penetapan peraturan ini adalah untuk mengoptimalkan penerimaan pendapatan daerah melalui pengelolaan persampahan sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah, serta untuk menyesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000.\n\nKetentuan substansial dalam peraturan ini mencakup:\n\n1. Nama, Obyek dan Subyek Retribusi: Retribusi dipungut sebagai pembayaran atas Pelayanan Persampahan. Obyek Retribusi adalah pelayanan persampahan yang disediakan Pemerintah Daerah. Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang mendapat jasa pelayanan persampahan dari Pemerintah Daerah.\n2. Golongan Retribusi: Retribusi pelayanan persampahan termasuk Golongan Retribusi Jasa Umum.\n3. Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa: Tingkat penggunaan jasa retribusi pelayanan persampahan diukur berdasarkan klasifikasi tempat, volume dan waktu pengangkutan.\n4. Prinsip dan Sasaran Penetapan Tarif: Untuk mengganti biaya administrasi, pengangkutan sampah, penampungan sampah, pemusnahan/pengolahan sampah, dan biaya pembinaan.\n5. Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi: Ditetapkan berdasarkan jenis pelayanan yang diberikan, dengan rincian tarif yang berbeda untuk rumah tangga, sosial, pertokoan, usaha, rumah makan, hotel, pertunjukan keramaian, bengkel, industri, kantor pemerintah, kantor BUMN/BUMD/Swasta, dan golongan usaha industri yang mengangkut limbah sendiri.\n6. Wilayah Pemungutan Retribusi: Dipungut di wilayah tempat pelayanan persampahan.\n7. Masa Retribusi dan Saat Terutang: Masa retribusi adalah 1 bulan, dan saat terutang adalah saat diterbitkannya Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD).\n8. Tata Cara Pemungutan dan Pembayaran: Pemungutan tidak dapat diborongkan, menggunakan SKRD, dan disetor ke Kas Daerah. Pembayaran harus dilunasi sekaligus selambat-lambatnya 15 hari sejak SKRD diterbitkan.","transitional_provisions","1. Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.\n2. Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua ketentuan yang mengatur hal yang sama masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.","sanctions","1. Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (2) sehingga merugikan keuangan daerah diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 3.000.000 (Tiga Juta Rupiah).","revokes",[],"revoked_by",[94],{"_95":96,"_97":98,"_36":99},"text","PERDA Kab. Bombana No. 3 Tahun 2013 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/16580/perda-kab-bombana-no-3-tahun-2013","ac31718e-88fb-4fc8-8e83-edf7eec75e63","partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL REGULATION OF BOMBANA REGENCY
NUMBER 4 OF 2009
ON
WASTE MANAGEMENT SERVICE FEE

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF BOMBANA,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering / Whereas :

that with the enactment of Law Number 18 of 1997 on Regional Taxes and Regional Retribution as amended by Law Number 34 of 2000, the Regulation on Retribution needs to be adjusted; that in an effort to optimize the receipt of regional income through Waste Management as a source of Local Own-Source Revenue, it is deemed necessary to stipulate the object and amount of the Waste Management Service Fee;
that based on the considerations as referred to in letters a and b above, it is necessary to form a Regional Regulation on Waste Management Service Fee;

Bearing in Mind / Having Regard to :

Law Number 8 of 1981 concerning the Criminal Procedure Code (State Gazette of the

","pdf_url","/proxy/pdf?id=a57fcc94-dccf-4e30-bcf5-fb97bb57048c","actionData","errors"]