[{"_1":2,"_127":-5,"_128":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","a54a973b-0370-43a2-bb54-a864406a9820","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_123":124,"_125":126},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":81,"_82":-5,"_83":84,"_85":86,"_87":-5,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":115,"_116":117,"_118":119,"_120":-5,"_121":122},"title","Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 58 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur Transportasi Di Lingkungan Kementerian Perhubungan","short_title","Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 58 Tahun 2018","number","58","year","2018","published_date","2018-06-21","effective_date","2018-07-12","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":52,"_55":56,"_57":58},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","5e75b48c-9b41-41d0-9e99-54e358ec6d19","type",{"_6":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Menteri Perhubungan","short_name","Permenhub","subjects",[68,71],{"_6":69,"_55":70,"_57":-5},"646cdc0b-6f29-486d-bc93-efbed25e3703","Aset Milik Negara & Daerah",{"_6":72,"_55":73,"_57":-5},"f79a5511-d11e-4751-9dce-a00910dd74ab","Konstruksi & Infrastruktur","tags",[],"location","Kementerian Perhubungan","place_of_enactment","Jakarta","theme","Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur Transportasi Di Lingkungan Kementerian Perhubungan","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n


2018
Peraturan Menteri Perhubungan NO. 58, BN. 2018 No. 885, jdih.kemenhub.go.id : 41 Hlm
Peraturan Menteri Perhubungan TENTANG Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur Transportasi Di Lingkungan Kementerian Perhubungan
ABSTRAK:	\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Menteri Perhubungan ini mulai berlaku pada tanggal 12 Juli 2018. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut: 1. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 83 Tahun 2010 tentang Panduan Pelaksanaan Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam penyediaan infrastruktur. Peraturan ini mengubah: (-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 58 Tahun 2018 ini disusun untuk memberikan pedoman dalam pelaksanaan Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) dalam penyediaan infrastruktur transportasi. Tujuan utama dari peraturan ini adalah untuk mengoptimalkan pemanfaatan infrastruktur transportasi dengan melibatkan badan usaha dalam pembangunannya. Peraturan ini mengatur berbagai aspek penting, termasuk jenis infrastruktur yang dapat dikerjasamakan, organisasi pengadaan KPBU, tahap pelaksanaan KPBU, tata cara pengadaan badan usaha pelaksana, dukungan pemerintah, serta pengawasan dan evaluasi. Dalam pelaksanaannya, KPBU harus memperhatikan kepentingan negara, kepentingan umum, fungsi sosial, dan lingkungan hidup, serta menjamin keselamatan dan keamanan di bidang transportasi. KPBU dapat dilakukan melalui prakarsa pemerintah atau badan usaha, dengan syarat tidak mengubah status kepemilikan infrastruktur dan tidak boleh dijaminkan atau digadaikan.

","transitional_provisions","1. KPBU di bidang transportasi yang telah berada pada tahap perencanaan sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini wajib menyesuaikan dan mengikuti ketentuan dalam Peraturan Menteri ini. 2. KPBU di bidang transportasi yang telah berada pada tahap penyiapan kajian awal prastudi kelayakan sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, tetap dapat dilanjutkan dengan mengikuti ketentuan dalam Peraturan Menteri ini. 3. KPBU di bidang transportasi yang sedang dilaksanakan dan masih dalam proses pengadaan badan usaha pelaksana sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, proses tetap dilanjutkan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini. 4. KPBU di bidang transportasi yang sedang dilaksanakan dan sudah ditetapkan badan usaha pelaksananya sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, proses tetap dilanjutkan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini.","sanctions","(-)","revokes",[96],{"_97":98,"_99":100,"_36":101},"text","Permenhub No. 83 Tahun 2010 tentang Panduan Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur Transportasi","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/105590/permenhub-no-83-tahun-2010","7f4402c5-802a-402d-aa38-addda580f711","revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGULATION OF THE MINISTER OF TRANSPORTATION OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER PM 58 OF 2018
CONCERNING
PROCEDURES FOR IMPLEMENTING GOVERNMENT COOPERATION WITH BUSINESS ENTITIES IN THE PROVISION OF TRANSPORTATION INFRASTRUCTURE
WITHIN THE MINISTRY OF TRANSPORTATION

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE MINISTER OF TRANSPORTATION OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

Considering:

that to implement the provisions of Article 46 paragraph (1) of Presidential Regulation Number 38 of 2015 concerning Government Cooperation with Business Entities in Infrastructure Provision and Article 2 of Regulation of the Minister of National Development Planning/Head of the National Development Planning Agency Number 4 of 2015 concerning Procedures for Implementing Government Cooperation with Business Entities in Infrastructure Provision, it is necessary to formulate procedures for implementing Government Cooperation with Business Entities;
that

","pdf_url","/proxy/pdf?id=a54a973b-0370-43a2-bb54-a864406a9820","actionData","errors"]