[{"_1":2,"_124":-5,"_125":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","a43d4c00-3ebe-4e77-b208-81d99eb6a235","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_120":121,"_122":123},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":114,"_115":116,"_117":-5,"_118":119},"title","Peraturan Badan Pengelola Keuangan Haji Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengelola Keuangan Haji Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Cara dan Bentuk Penempatan Keuangan Haji","short_title","Peraturan Badan Pengelola Keuangan Haji Nomor 3 Tahun 2021","number","3","year","2021","published_date","2021-05-17","effective_date","2021-05-21","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":52,"_55":56,"_57":58},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","577693f7-1c4b-42f9-8af4-92ae07fc6d8d","type",{"_6":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Badan Pengelola Keuangan Haji","short_name","Peraturan BPKH","subjects",[68],{"_6":69,"_55":70,"_57":-5},"494821e7-dcec-40a4-8554-58ceda8fc587","Keagamaan & Penyelenggaraan Ibadah","tags",[],"location","Badan Pengelola Keuangan Haji","place_of_enactment","Jakarta","theme","Perubahan atas Peraturan Badan Pengelola Keuangan Haji Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Cara dan Bentuk Penempatan Keuangan Haji","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

penempatan-keuangan-haji
2021
Peraturan Badan Pengelola Keuangan Haji NO. 3, BN 2021 (543) : 37 hlm
Peraturan Badan Pengelola Keuangan Haji TENTANG Perubahan atas Peraturan Badan Pengelola Keuangan Haji Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Cara dan Bentuk Penempatan Keuangan Haji
ABSTRAK:	\n \n - untuk mengoptimalkan proses transaksi penempatan keuangan haji pada Bank Penerima Setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji perlu dilakukan perubahan atas Peraturan Badan Pengelola Keuangan Haji Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Cara dan Bentuk\r\nPenempatan Keuangan Haji;\r\n- berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Badan Pengelola Keuangan Haji tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengelola Keuangan Haji Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Cara dan Bentuk Penempatan Keuangan Haji; \n UU No. 34 Tahun 2014; PP No. 5 Tahun 2018; Perpres No. 110 Tahun 2017 \n Mengubah ketentuan Pasal 4 tentang penempatan keuangan haji;\r\nMengubah ketentuan Pasal 8 tentang penempatan dana setoran awal\r\nMengubah ketentuan Pasal 10 tentang penempatan dana di kas haji\r\nMwngubah ketentuan Pasal 12 ayat (2) tentang jangka waktu \r\nMengubah ketentuan pasal 14 ayat (2) tentang penarikan atas penempatan keuangan haji\r\nmengubah ketentuan Pasal 15 \r\nMenyisipkan Bab VA tentang Pelaksanaan Monitoring\r\nMengubah Lampiran I,II,III \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Badan Pengelola Keuangan Haji ini mulai berlaku pada tanggal 21 Mei 2021. \n Mengubah Peraturan Badan Pengelola Keuangan Haji Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Cara dan Bentuk Penempatan Keuangan Haji (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 615) \n 37 hlm \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mengubah:\n\n1. Peraturan Badan Pengelola Keuangan Haji Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Cara dan Bentuk Penempatan Keuangan Haji (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 615)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Badan Pengelola Keuangan Haji ini mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan BPKH Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Cara dan Bentuk Penempatan Keuangan Haji. Perubahan tersebut meliputi definisi Keuangan Haji, Dana Haji, Dana Abadi Umat (DAU), BPKH, BUS, UUS, BPS BPIH, Kas Haji, Kas BPKH, Kas Badan Pengelola Keuangan Haji Umum, Rekening Nilai Manfaat, Anggota Pelaksana Penempatan, Badan Pelaksana, Komite Pengembangan Keuangan Haji, dan Instruksi BPKH.

Selain itu, peraturan ini mengubah ketentuan mengenai penempatan Keuangan Haji yang wajib dilakukan sesuai prinsip syariah dengan mempertimbangkan aspek keamanan, kehati-hatian, nilai manfaat, dan likuiditas. Penempatan meliputi giro, deposito, dan/atau tabungan dengan mengutamakan nilai manfaat optimal. Besaran penempatan di giro pada masing-masing BPS BPIH ditetapkan sesuai metode perhitungan dalam Lampiran I peraturan ini.

BPKH dapat menempatkan dana setoran awal, setoran lunas, dan nilai manfaat di BPS BPIH dengan mekanisme over the counter dalam bentuk tabungan dan/atau deposito atas nama BPKH q.q. Jemaah haji. BPS BPIH wajib menyampaikan informasi mengenai tabungan dan/atau deposito yang dibuka paling lambat pukul 17.00 pada hari yang sama. Jangka waktu pembukaan tabungan dan/atau deposito adalah 1 bulan dan diperpanjang otomatis kecuali ada instruksi lain dari BPKH. BPS BPIH wajib membuka deposito untuk semua besaran di atas batas maksimal yang telah ditetapkan.

BPKH dapat menempatkan dana di Kas Haji dan Kas BPKH di BPS BPIH berdasarkan mekanisme lelang dan/atau over the counter. Jangka waktu penempatan Keuangan Haji di BPS BPIH Pengelola Nilai Manfaat dan BPS BPIH Operasional BPKH berakhir tanggal 31 Desember tahun berjalan. Penempatan Keuangan Haji dilakukan untuk jangka waktu paling lama 12 bulan, namun dapat melebihi 12 bulan dengan mematuhi tata cara dan syarat yang diatur dalam Peraturan Kepala Badan Pelaksana.

BPS BPIH memberikan nilai manfaat atas penempatan Keuangan Haji berupa imbal hasil. Penetapan imbal hasil dari penempatan over the counter paling sedikit sama dengan tingkat penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan. Monitoring atas penempatan dilakukan oleh Anggota Badan Pelaksana yang membawahkan bidang penempatan dan bidang kepatuhan.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","Pelanggaran terhadap ketentuan penempatan Keuangan Haji di atas batas maksimal oleh BPS BPIH dikenakan sanksi berupa pembayaran nilai manfaat yang seharusnya dibayarkan jika penempatan dilakukan sesuai ketentuan, dan nilai tersebut akan dimasukkan ke dalam DAU.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[101],{"_102":103,"_104":105,"_36":106},"text","Peraturan BPKH No. 1 Tahun 2019 tentang Tata Cara dan Bentuk Penempatan Keuangan Haji","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/301607/peraturan-bpkh-no-1-tahun-2019","8c407151-14c1-4289-be06-e50f5ab9bac5","amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

STATE GAZETTE
REPUBLIC OF INDONESIA

No. 543, 2021

BPKH. Hajj Finance. Amendment.

REGULATION OF HAJJ FINANCE MANAGEMENT AGENCY
REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 3 OF 2021
CONCERNING
AMENDMENT TO REGULATION OF HAJJ FINANCE MANAGEMENT AGENCY
NUMBER 1 OF 2019 CONCERNING PROCEDURES AND FORMS FOR
HAJJ FINANCE PLACEMENT

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

HEAD OF THE IMPLEMENTING AGENCY OF THE HAJJ FINANCE MANAGEMENT AGENCY,

\n\n \n \n

Considering:

that in order to optimize the transaction process of placing hajj finance at the Hajj Pilgrimage Implementation Cost Deposit Recipient Bank, it is necessary to amend the Regulation of the Hajj Finance Management Agency Number 1 of 2019 concerning Procedures and Forms for Hajj Finance Placement;
that based on the considerations as referred to in letter a, it is necessary to stipulate a Regulation of the Hajj Finance Management Agency concerning Amendments to the

","pdf_url","/proxy/pdf?id=a43d4c00-3ebe-4e77-b208-81d99eb6a235","actionData","errors"]