[{"_1":2,"_127":-5,"_128":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","a40bfa2f-329e-4fc5-93ee-92176a87f2f1","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_123":124,"_125":126},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":81,"_82":-5,"_83":84,"_85":86,"_87":-5,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":115,"_116":117,"_118":119,"_120":-5,"_121":122},"title","Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Internasional","short_title","Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 1 Tahun 2022","number","1","year","2022","published_date","2022-02-08","effective_date","2022-02-11","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":52,"_55":56,"_57":58},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","13117af8-c8bd-41ce-ada8-ca4c9c132829","type",{"_6":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah","short_name","Peraturan LKPP","subjects",[68,71],{"_6":69,"_55":70,"_57":-5},"52ab02bc-b4c7-47db-becc-c90c58185c43","Standar & Pedoman Teknis",{"_6":72,"_55":73,"_57":-5},"b5c5dd8f-2ef3-4f5c-bbaa-423f933e7011","Pengadaan Barang & Jasa Pemerintah","tags",[],"location","Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah","place_of_enactment","Jakarta","theme","Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Internasional","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n


2022
Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah NO. 1, BN.2022/No.175, jdih.lkpp.go.id: 16 hlm.
Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah TENTANG Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Internasional
ABSTRAK:	\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal 11 Februari 2022. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Tender/Seleksi Internasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 762)\n\nPeraturan ini mengubah:\n(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan ini bertujuan untuk menetapkan pedoman pelaksanaan pengadaan barang/jasa internasional guna memenuhi perkembangan dan kebutuhan hukum. Kebijakan ini mengatur pengadaan barang/jasa internasional yang dibiayai oleh APBN/APBD, termasuk yang sumber pendanaannya melalui pinjaman atau hibah luar negeri. Pengadaan ini dapat dilakukan melalui tender internasional, seleksi internasional, atau penunjukan langsung. Peraturan ini juga menetapkan bahwa pengadaan barang/jasa internasional harus meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan kualitas pengadaan serta mewujudkan value for money. Selain itu, peraturan ini mengatur penyusunan rencana strategis pengadaan, metode pemilihan penyedia, dan penggunaan sistem pengadaan secara elektronik.

","transitional_provisions","1. Pelaksanaan Pemilihan melalui Tender/Seleksi Internasional sebelum berlakunya Peraturan Lembaga ini dapat dilakukan berdasarkan ketentuan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Tender/Seleksi Internasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 762).\n2. Kontrak Pengadaan yang ditandatangani berdasarkan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Tender/Seleksi Internasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 762), tetap berlaku sampai dengan berakhirnya Kontrak.","sanctions","1. Peserta Pemilihan yang mengundurkan diri setelah menerima Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) sebelum penandatanganan Kontrak akan dikenakan sanksi Daftar Hitam.\n2. Peserta Pemilihan yang mengundurkan diri dengan menarik penawaran selama masa berlaku penawaran akan dikenakan sanksi Daftar Hitam.\n3. Peserta Pemilihan yang mengundurkan diri dengan tidak memberikan jaminan pelaksanaan sebagaimana yang ditentukan dalam Dokumen Pemilihan akan dikenakan sanksi Daftar Hitam.","revokes",[96],{"_97":98,"_99":100,"_36":101},"text","Peraturan LKPP No. 10 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Tender/Seleksi Internasional","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/158208/peraturan-lkpp-no-10-tahun-2018","69a35311-ff7f-4654-874e-b1d4ecca6709","revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

GOVERNMENT GOODS/SERVICES PROCUREMENT POLICY INSTITUTION

REGULATION
GOVERNMENT GOODS/SERVICES PROCUREMENT POLICY INSTITUTION
REPUBLIC OF INDONESIA

NUMBER 1 OF 2022

GUIDELINES FOR THE IMPLEMENTATION OF INTERNATIONAL GOODS/SERVICES PROCUREMENT

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

HEAD OF THE GOVERNMENT GOODS/SERVICES PROCUREMENT POLICY INSTITUTION

\n\n \n \n \n \n \n \n

Menimbang :

Considering / Whereas to prepare and formulate policies and
standard procedures for government goods/services procurement
including the implementation of international goods/services procurement
as well as to meet legal developments and needs,
it is necessary to stipulate a Regulation of the Government Goods/Services Procurement Policy
Institution on Guidelines for the Implementation of
International Goods/Services Procurement;

Mengingat :

Government Regulation Number 10 of 2011 on Procedures
for

","pdf_url","/proxy/pdf?id=a40bfa2f-329e-4fc5-93ee-92176a87f2f1","actionData","errors"]