Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 8 Tahun 2023

Peraturan ini bertujuan untuk menyesuaikan Rencana Strategis Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Tahun 2020-2024 dengan perubahan nomenklatur, struktur, organisasi, dan tata kerja yang ada. Penyesuaian ini dilakukan untuk memastikan bahwa rencana strategis tersebut tetap relevan dan efektif dalam mengawal tercapainya perencanaan dan pembangunan nasional. Peraturan ini mengatur pembagian kewenangan antar lembaga pemerintah, termasuk pembentukan otoritas baru dan pelimpahan kewenangan. Selain itu, peraturan ini juga menetapkan ruang lingkup kegiatan yang diatur, serta hak dan kewajiban subjek hukum terkait kewajiban perizinan, pendaftaran, persetujuan, pelaporan, atau notifikasi. Peraturan ini juga menetapkan persyaratan khusus bagi badan hukum, seperti modal minimum, aset minimum, kompetensi pejabat, pembentukan fungsi tertentu, pengalokasian anggaran/dana, atau kewajiban pembayaran.