Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 21 Tahun 2018 ini bertujuan untuk mengatur organisasi dan tata kerja Kantor Wilayah Kementerian Pertahanan (Kanwil Kemhan) sesuai dengan ketentuan Pasal 48 Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2015. Kanwil Kemhan adalah instansi vertikal yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Pertahanan. Kepala Kanwil Kemhan bertugas menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang pertahanan di wilayah provinsi berdasarkan kebijakan Menteri. Organisasi Kanwil Kemhan terdiri dari beberapa bidang, termasuk Bidang Kebijakan Pertahanan dan Bidang Pembinaan Potensi Pertahanan dan Badan Kemhan, serta Subbagian Tata Usaha. Setiap bidang memiliki tugas dan fungsi spesifik, seperti penyiapan koordinasi, pembinaan, pengendalian, dan kerja sama di bidang kebijakan dan analisa pertahanan, serta pembinaan sumber daya pertahanan. Struktur organisasi ini diatur dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.
di desktop Anda.