[{"_1":2,"_123":-5,"_124":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","a38bcacf-072d-4fa1-94de-d63991cfb9b4","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_119":120,"_121":122},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":115,"_116":-5,"_117":118},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kota Bekasi Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Barang Daerah","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kota Bekasi Nomor 4 Tahun 2009","number","4","year","2009","published_date","2009-07-03","effective_date","status_id","89192b77-602e-484c-89df-4fd3166b732a","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Tidak Berlaku","description","Peraturan yang sudah tidak berlaku karena dicabut, diubah, atau habis masa berlakunya","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"646cdc0b-6f29-486d-bc93-efbed25e3703","Aset Milik Negara & Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kota Bekasi","place_of_enactment","Bekasi","theme","Pengelolaan Barang Daerah","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n


2009
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 4, LD 2009/No.4 Seri E
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Pengelolaan Barang Daerah
ABSTRAK:	\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Juli 2009. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 73 Tahun 1999 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 1999 Nomor 75 Seri B) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 09 Tahun 2001 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 73 Tahun 1999 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 9 Seri B).\n","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah Kota Bekasi ini mengatur tentang pengelolaan barang daerah. Latar belakangnya adalah pentingnya pengelolaan barang daerah yang tertib, transparan, dan akuntabel untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Tujuannya adalah untuk mengamankan barang daerah, menyeragamkan langkah-langkah pengelolaan, memberikan jaminan kepastian, menunjang kelancaran pemerintahan dan pembangunan, mewujudkan akuntabilitas, serta pengelolaan yang tertib, efektif, dan efisien.\n\nKetentuan substansial mencakup:\n\n1. **Pejabat Pengelolaan Barang Daerah:** Walikota sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan barang daerah memiliki kewenangan menetapkan kebijakan, penggunaan, pemanfaatan, dan pemindahtanganan. Sekretaris Daerah sebagai pengelola barang berwenang menetapkan pejabat pengurus barang, menyetujui rencana kebutuhan dan pemeliharaan, mengatur pemanfaatan, penghapusan, dan pemindahtanganan, serta melakukan koordinasi inventarisasi dan pengawasan.\n2. **Perencanaan Kebutuhan dan Penganggaran:** Perencanaan kebutuhan barang daerah disusun dalam rencana kerja dan anggaran SKPD dengan memperhatikan ketersediaan barang dan berpedoman pada standar barang, kebutuhan, dan harga.\n3. **Pengadaan:** Pengadaan barang dilaksanakan berdasarkan prinsip efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel. Pelaksanaannya dapat melalui pelelangan, pemilihan langsung, penunjukan langsung, atau swakelola.\n4. **Penggunaan:** Status penggunaan barang ditetapkan oleh Walikota untuk penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi SKPD atau untuk dioperasikan oleh pihak lain dalam rangka pelayanan umum.\n5. **Pemanfaatan:** Pemanfaatan barang daerah dapat berupa sewa, pinjam pakai, kerjasama pemanfaatan, bangun guna serah, dan bangun serah guna. Setiap bentuk pemanfaatan memiliki ketentuan yang berbeda terkait jangka waktu, persetujuan, dan kewajiban pihak yang memanfaatkan.\n6. **Pengamanan dan Pemeliharaan:** Pengelola barang, pengguna barang, dan kuasa pengguna barang wajib melakukan pengamanan administrasi, fisik, dan hukum. Barang berupa tanah harus disertifikatkan, bangunan dilengkapi bukti kepemilikan, dan bukti kepemilikan disimpan dengan tertib. Pemeliharaan menjadi tanggung jawab pengguna barang dan kuasa pengguna barang.\n7. **Penilaian:** Penilaian dilakukan untuk penyusunan neraca pemerintah daerah dan dalam rangka pemanfaatan atau pemindahtanganan. Penilaian dilakukan oleh tim yang ditetapkan oleh Walikota atau pengelola barang, dan dapat melibatkan penilai independen.\n8. **Penghapusan:** Penghapusan dilakukan jika barang sudah tidak berada dalam penguasaan pengguna, beralih kepemilikan, terjadi pemusnahan, atau karena sebab lain. Penghapusan memerlukan keputusan Walikota dan persetujuan DPRD untuk barang dengan nilai tertentu.\n9. **Pemindahtanganan:** Pemindahtanganan meliputi penjualan, tukar menukar, hibah, dan penyertaan modal pemerintah daerah. Persetujuan DPRD diperlukan untuk pemindahtanganan tanah dan/atau bangunan atau barang selain tanah dan/atau bangunan yang bernilai lebih dari Rp5.000.000.000,00.\n10. **Penatausahaan:** Penatausahaan meliputi pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan barang milik daerah. Kuasa pengguna barang/pengguna harus melakukan pendaftaran dan pencatatan barang milik negara/daerah ke dalam Daftar Barang Kuasa Pengguna (DBKP)/Daftar Barang Pengguna (DBP) menurut penggolongan dan kodefikasi barang.\n11. **Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian:** Walikota menetapkan kebijakan umum pengelolaan barang milik daerah dan ditetapkan dalam Peraturan Walikota. Pengguna barang melakukan pemantauan dan penertiban terhadap penggunaan, pemanfaatan, pemindahtanganan, penatausahaan, pemeliharaan, dan pengamanan barang milik daerah yang berada di bawah penguasaannya.","transitional_provisions","1. Barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini wajib dilakukan inventarisasi dan diselesaikan dokumen kepemilikannya.\n2. Inventarisasi dan penyelesaian dokumen kepemilikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh pengelola barang berkoordinasi dengan instansi yang bertanggung jawab di bidang pertanahan nasional dan instansi teknis terkait.\n3. Semua biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan ketentuan pada ayat (2) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.","sanctions","1. Setiap pihak yang mengakibatkan kerugian daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan sanksi administratif dan/atau sanksi pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan.","revokes",[],"revoked_by",[94],{"_95":96,"_97":98,"_36":99},"text","PERDA Kota Bekasi No. 16 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/161569/perda-kota-bekasi-no-16-tahun-2018","1bebabc4-189f-4384-90c3-12c3075b91c6","partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL REGULATION OF BEKASI CITY
NUMBER 04 YEAR 2009
CONCERNING
MANAGEMENT OF REGIONAL ASSETS

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

MAYOR OF BEKASI,

Considering:

that regional assets are an important element in the administration of government and regional development, regional assets need to be managed in an orderly, transparent and accountable manner so that they can be utilized optimally in order to support the implementation of regional autonomy;
that in order to secure regional assets, it is necessary to establish professional management administration;
that based on the considerations in letters a and b above, it is necessary to stipulate a Regional Regulation regarding the Management of Regional Assets.

In View of:

Law Number 5 of 1960 concerning Basic Regulations on Agrarian Principles (State Gazette of the Republic of Indonesia Year 1960 Number 104, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number

","pdf_url","/proxy/pdf?id=a38bcacf-072d-4fa1-94de-d63991cfb9b4","actionData","errors"]