[{"_1":2,"_124":-5,"_125":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","a315774b-6b8e-4005-abea-5b923be8fe54","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_120":121,"_122":123},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":114,"_115":116,"_117":-5,"_118":119},"title","Peraturan Menteri Sosial Nomor 8 Tahun 2025 tentang Akreditasi Lembaga di Bidang Kesejahteraan Sosial","short_title","Peraturan Menteri Sosial Nomor 8 Tahun 2025","number","8","year","2025","published_date","2025-08-07","effective_date","2025-08-11","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":52,"_55":56,"_57":58},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","5cc66a70-7396-4f6b-a2a0-c4ad93e79d1f","type",{"_6":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Menteri Sosial","short_name","Permensos","subjects",[68],{"_6":69,"_55":70,"_57":-5},"558f89d6-fe35-4a3d-a69d-1015ae0b0ebb","Statuta Kelembagaan","tags",[],"location","Kementerian Sosial","place_of_enactment","Jakarta","theme","Akreditasi Lembaga di Bidang Kesejahteraan Sosial","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Akreditasi - Lembaga - Bidang Kesejahteraan Sosial
2025
Peraturan Menteri Sosial NO. 8, BN 2025 (588); 12 hlm
Peraturan Menteri Sosial TENTANG Akreditasi Lembaga di Bidang Kesejahteraan Sosial
ABSTRAK:	\n \n bahwa Peraturan Menteri Sosial Nomor 17 Tahun 2012\r\ntentang Akreditasi Lembaga Kesejahteraan Sosial sudah\r\ntidak sesuai dengan perkembangan hukum dan\r\nkebutuhan organisasi, sehingga perlu diganti \n Dasar hukum peraturan ini adalah Pasal 17 ayat (3) UUD 1945; UU Nomor 39 Tahun 2009 sebagaimana\r\ntelah diubah dengan UU Nomor 61 Tahun 2024; UU Nomor 11 Tahun 2009; PP Nomor 39 Tahun 2012; Perpres Nomor 162 Tahun 2024; Permensos Nomor 2 Tahun 2025 sebagaimana telah diubah dengan Permensos Nomor 6 Tahun 2025 \n Peraturan ini mengatur mengenai syarat akreditasi, tahapan akreditasi, peringkat akreditasi; Badan Akreditasi Lembaga di Bidang Kesejahteraan Sosial; serta pemantauan da evaluasi \r\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Menteri Sosial ini mulai berlaku pada tanggal 11 Agustus 2025. \n 12 hlm \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Menteri Sosial Nomor 17 Tahun 2012 tentang Akreditasi Lembaga Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 726).","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Menteri Sosial ini mengatur tentang akreditasi lembaga di bidang kesejahteraan sosial. Latar belakangnya adalah bahwa Peraturan Menteri Sosial Nomor 17 Tahun 2012 sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan organisasi. Tujuan dari akreditasi ini adalah untuk melindungi masyarakat dari penyalahgunaan praktik pekerjaan sosial, meningkatkan kualitas pelayanan kesejahteraan sosial, dan meningkatkan peran aktif pemerintah dan masyarakat.

Akreditasi diselenggarakan oleh Menteri Sosial dengan menetapkan Badan Akreditasi Lembaga di Bidang Kesejahteraan Sosial (BALKS). Lembaga yang wajib mengikuti akreditasi meliputi unit pelaksana teknis pemerintah, unit pelaksana teknis pemerintah daerah, dan Lembaga Kesejahteraan Sosial. Proses akreditasi meliputi pendaftaran, seleksi administrasi, visitasi, rapat pleno, dan penetapan akreditasi. Peringkat akreditasi terdiri atas terakreditasi baik sekali/A, terakreditasi baik/B, terakreditasi cukup/C, terakreditasi kurang/D, dan tidak memenuhi standar.

BALKS bertugas menyusun instrumen akreditasi, mengangkat dan memberhentikan asesor, melaksanakan supervisi, menyusun pedoman teknis, mengusulkan peringkat akreditasi, dan menyampaikan laporan hasil akreditasi. Keanggotaan BALKS harus memenuhi persyaratan tertentu dan diangkat oleh Menteri. Pendanaan kegiatan akreditasi berasal dari anggaran pendapatan belanja negara, anggaran pendapatan belanja daerah, dan/atau sumber lain yang sah.

","transitional_provisions","1. Status Akreditasi yang telah ditetapkan sebelum Peraturan Menteri ini mulai berlaku, dinyatakan masih tetap berlaku sampai dengan berakhirnya jangka waktu status Akreditasi.","sanctions","(-)","revokes",[93],{"_94":95,"_96":97,"_36":98},"text","Permensos No. 17 Tahun 2012 tentang Akreditasi Lembaga Kesejahteraan Sosial","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/130213/permensos-no-17-tahun-2012","a7e43b40-5768-4a7d-8e88-99820eb43249","revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

COPY
MINISTER OF SOCIAL AFFAIRS OF THE REPUBLIC OF INDONESIA

REGULATION OF THE MINISTER OF SOCIAL AFFAIRS OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 8 OF 2025
CONCERNING
ACCREDITATION OF INSTITUTIONS IN THE FIELD OF SOCIAL WELFARE

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE MINISTER OF SOCIAL AFFAIRS OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

Considering:

that Regulation of the Minister of Social Affairs Number 17 of 2012 concerning Accreditation of Social Welfare Institutions is no longer in accordance with legal developments and organizational needs, so it needs to be replaced;
that based on the considerations as referred to in letter a and to implement the provisions of Article 53 of Law Number 11 of 2009 concerning Social Welfare, it is necessary to stipulate a Regulation of the Minister of Social Affairs concerning Accreditation of Institutions in the Field of Social Welfare;

In view of:

Article 17 paragraph (3) of the 1945 Constitution of the

","pdf_url","/proxy/pdf?id=a315774b-6b8e-4005-abea-5b923be8fe54","actionData","errors"]