[{"_1":2,"_122":-5,"_123":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","a2a37507-1d17-47f3-b208-5fddf99048df","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_118":119,"_120":121},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":87,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":114,"_115":-5,"_116":117},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bantul Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul No. 4 Tahun 2013 tentang Pembinaan Jasa Konstruksi","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bantul No. 1 Tahun 2016","number","1","year","2016","published_date","2016-04-15","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"f79a5511-d11e-4751-9dce-a00910dd74ab","Konstruksi & Infrastruktur","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Bantul","place_of_enactment","Bantul","theme","Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul No. 4 Tahun 2013 tentang Pembinaan Jasa Konstruksi","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

KONSTRUKSI – PEMBINAAN – PERUBAHAN
2016
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 1, LD.2016/NO.1
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul No. 4 Tahun 2013 tentang Pembinaan Jasa Konstruksi
ABSTRAK:	\n \n Untuk mewujudkan tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan pembinaan jasa konstruksi, memberikan perlindungan kepada masyarakat pengguna jasa konstruksi, serta menyesuaikan dengan peraturan perundang - undangan yang mengatur jasa konstruksi, maka beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pembinaan Jasa Konstruksi perlu dilakukan penyempurnaan \n Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah :\r\nPasal 18 ayat (6) Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang - Undang Nomor 15 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950, Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000, Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000, Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 13 Tahun 2012, Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 04 Tahun 2013, \r\n \n Jasa Konstruksi merupakan salah satu kegiatan dalam bidang ekonomi, sosial, dan budaya yang mempunyai peranan penting dalam pencapaian berbagai sasaran guna menunjang terwujudnya tujuan masyarakat Bantul yang sejahtera. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 15 April 2016. \n 9 HLM; Penjelasan : 3 Halaman \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mengubah:\n\n1. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 04 Tahun 2013 tentang Pembinaan Jasa Konstruksi (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2013 Nomor 04, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 19).","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 01 Tahun 2016 ini mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 04 Tahun 2013 tentang Pembinaan Jasa Konstruksi. Latar belakang perubahan ini adalah untuk mewujudkan tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan pembinaan jasa konstruksi, memberikan perlindungan kepada masyarakat pengguna jasa konstruksi, serta menyesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur jasa konstruksi.\n\nPerubahan meliputi:\n\n1. **Pasal 1:** Perubahan dan penambahan definisi terkait Sertifikat Badan Usaha (SBU), Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK), Penanggung Jawab Teknis Tetap (PJT Tetap), Klinik Konstruksi, dan Tim Pembina Jasa Konstruksi.\n2. **Pasal 5:** Perubahan pada sasaran penyelenggaraan pembinaan jasa konstruksi, meliputi penyedia jasa (usaha orang perseorangan dan badan usaha), pengguna jasa (Pemerintah, Pemerintah Daerah, badan usaha, dan orang perseorangan), dan masyarakat jasa konstruksi (orang perseorangan, badan usaha, dan kelompok masyarakat). Penghapusan ayat (6) dan (7).\n3. **BAB III:** Perubahan judul dan isi BAB III mengenai Bentuk Pembinaan Jasa Konstruksi.\n4. **Pasal 7:** Pemerintah Daerah melakukan pembinaan jasa konstruksi dalam bentuk pengaturan, pemberdayaan, dan pengawasan. Pengaturan meliputi mekanisme dan sistem penyelenggaraan, standar keteknikan, keamanan, keselamatan dan kesehatan kerja serta tata lingkungan, dan persyaratan penyelenggaraan jasa konstruksi. Pemberdayaan meliputi pengembangan sistem informasi, penelitian dan pengembangan, pengembangan SDM, dan pelaksanaan pelatihan teknis. Pengawasan meliputi persyaratan, mekanisme, sistem, standar keteknikan, dan tertib usaha serta penyelenggaraan jasa konstruksi.\n5. **Pasal 8:** Pembinaan Jasa Konstruksi dilaksanakan oleh Tim Pembina Jasa Konstruksi yang dibentuk dengan Keputusan Bupati. Penyelenggaraan pembinaan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.\n6. **Pasal 11:** Peningkatan efisiensi dan akuntabilitas pengadaan jasa konstruksi dilakukan dengan menyebarluaskan kebijakan dan peraturan perundang-undangan, meminta hasil klarifikasi kepada kelompok kerja dari unit layanan pengadaan barang/jasa, melaksanakan peningkatan kapasitas asosiasi profesi dan perusahaan, serta memberikan dukungan terhadap penyediaan informasi Badan Usaha, Keahlian dan tertib perizinan usaha Jasa Konstruksi.\n7. **Pasal 16:** Hasil Forum Jasa Konstruksi dijadikan dasar pertimbangan oleh Pemerintah Daerah, Lembaga dan Asosiasi untuk pembinaan dan pengembangan jasa konstruksi.\n8. **Pasal 16A:** Pembentukan Klinik Konstruksi dengan Keputusan Bupati untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat jasa konstruksi dan dunia usaha, bertugas memberikan informasi, konsultasi, saran, dan pengaduan terkait pekerjaan konstruksi.","transitional_provisions","(-)","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[99],{"_100":101,"_102":103,"_36":104},"text","PERDA Kab. Bantul No. 4 Tahun 2013 tentang Pembinaan Jasa Konstruksi","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/12291/perda-kab-bantul-no-4-tahun-2013","82cb2ece-f790-427f-9031-905edf081732","amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL GAZETTE
ΒΑΝTUL REGENCY

Public Works Department of Bantul Regency.
INFRASTRUCTURE. DEVELOPMENT. CONSTRUCTION. SERVICES.
Amendment, Regional Regulation of Bantul Regency
Number 04 of 2013 (Explanation in
Supplement to the Regional Gazette of Bantul Regency
Number 63)

REGENT OF BANTUL
SPECIAL REGION OF YOGYAKARTA

REGIONAL REGULATION OF BANTUL REGENCY
NUMBER 01 OF 2016
CONCERNING
AMENDMENT TO REGIONAL REGULATION OF BANTUL REGENCY NUMBER
04 OF 2013 CONCERNING DEVELOPMENT OF CONSTRUCTION SERVICES

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF BANTUL,

\n\n \n \n

Considering:

that in order to realize the responsibility of the
Regional Government in organizing
the development of construction services, providing protection
to the public as users of construction services, and
to adjust to laws and regulations
governing construction services, then
several provisions in the Regional Regulation
of Bantul Regency Number 04

","pdf_url","/proxy/pdf?id=a2a37507-1d17-47f3-b208-5fddf99048df","actionData","errors"]