Untuk pengalaman terbaik, bukaVeritaskdi desktop Anda.

Free Trial aktif — Akses penuh AIYU selama 7 hari, tanpa kartu kredit.

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 127/PMK.07/2012

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 127/PMK.07/2012 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Bersama Menteri Keuangan Dan Menteri Dalam Negeri Nomor 186/PMK.07/2010 Dan Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Tahapan Persiapan Pengalihan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan Sebagai Pajak Daerah

Juga dikenal sebagai: PMK 127/PMK.07/2012 · PMK No. 127/PMK.07/2012

Status:
Berlaku
Tanggal Berlaku:20 Desember 2019Tanggal Penetapan:6 Juli 2012
Pajak & Retribusi Daerah

Informasi

TipePeraturan Menteri Keuangan
TemaPerubahan Atas Peraturan Bersama Menteri Keuangan Dan Menteri Dalam Negeri Nomor 186/PMK.07/2010 Dan Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Tahapan Persiapan Pengalihan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan Sebagai Pajak Daerah
LokasiKementerian Keuangan
Tanggal Berlaku20 Desember 2019
Tanggal Penetapan06 Juli 2012
Tempat PenetapanJakarta

Riwayat Peraturan

Mengubah

Peraturan ini mengubah: 1. Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 186/PMK.07/2010 dan Nomor 53 Tahun 2010 tentang Tahapan Persiapan Pengalihan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Sebagai Pajak Daerah

Peraturan ini bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan pelayanan dan penanganan upaya hukum terkait Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) hingga 31 Desember 2010. Perubahan ini dilakukan untuk memastikan bahwa proses pengajuan dan pemberian keputusan atas pelayanan, keberatan, banding, atau gugatan, serta peninjauan kembali terhadap BPHTB dapat diselesaikan sesuai ketentuan yang berlaku. Direktorat Jenderal Pajak bertanggung jawab menyelesaikan pengajuan keberatan dan permohonan pelayanan BPHTB yang diterima sebelum batas waktu tersebut. Selain itu, peraturan ini mengatur bahwa pengeluaran keuangan terkait penyelesaian ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, sementara penerimaan BPHTB menjadi penerimaan pemerintah daerah. Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan diatur oleh Peraturan Direktur Jenderal Pajak.

1. Direktorat Jenderal Pajak menyelesaikan pengajuan keberatan BPHTB dan permohonan pelayanan BPHTB lainnya yang diterima sampai dengan tanggal 31 Desember 2010. 2. Direktorat Jenderal Pajak menindaklanjuti keputusan keberatan BPHTB atau keputusan pelayanan BPHTB lainnya yang belum ditindaklanjuti sampai dengan tanggal 31 Desember 2010. 3. Direktorat Jenderal Pajak menindaklanjuti Peninjauan Kembali atas putusan Pengadilan Pajak terkait BPHTB yang diajukan sebelum tanggal 31 Desember 2010 dan belum diputus oleh Mahkamah Agung. 4. Jangka waktu sejak tanggal 1 Januari 2011 sampai dengan diberlakukannya Peraturan Bersama ini, tidak diperhitungkan dalam penentuan jangka waktu pengajuan dan penyelesaian Pelayanan BPHTB.

(-)