[{"_1":2,"_125":-5,"_126":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","a26bc4ff-3fdd-4cc9-a5e5-bf0535698f11","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_121":122,"_123":124},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":80,"_81":-5,"_82":83,"_84":85,"_86":-5,"_87":88,"_89":85,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":115,"_116":117,"_118":-5,"_119":120},"title","Undang-undang (UU) Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan Dan Pembangunan Keluarga Sejahtera","short_title","Undang-undang (UU) No. 10 Tahun 1992","number","10","year","1992","published_date","1992-04-16","effective_date","status_id","89192b77-602e-484c-89df-4fd3166b732a","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Tidak Berlaku","description","Peraturan yang sudah tidak berlaku karena dicabut, diubah, atau habis masa berlakunya","type_id","ddc1b3d4-1a6f-400a-a0d3-4bbc9f4612dc","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Undang-undang (UU)","short_name","UU","subjects",[67,70],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"f4b86401-f3d3-4f51-840b-679bbbde321b","Kependudukan & Catatan Sipil",{"_6":71,"_54":72,"_56":-5},"ff544f02-c9c5-423b-aa1c-2632898df3bd","Bantuan Sosial & Penanggulangan Bencana","tags",[],"location","Pemerintah Pusat","place_of_enactment","Jakarta","theme","Perkembangan Kependudukan Dan Pembangunan Keluarga Sejahtera","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n


1992
Undang-undang (UU) NO. 10, LN. 1992, LL SETNEG : 18 HLM
Undang-undang (UU) TENTANG Perkembangan Kependudukan Dan Pembangunan Keluarga Sejahtera\r\n
ABSTRAK:	\n \n \n
CATATAN:	\n \n Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 16 April 1992. \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Undang-Undang ini mengatur tentang perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga sejahtera di Indonesia. Latar belakangnya adalah hakikat pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila, yang mencakup pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan seluruh masyarakat Indonesia. Tujuan dari kebijakan ini adalah untuk mewujudkan keserasian, keselarasan, dan keseimbangan antara kuantitas, kualitas, dan persebaran penduduk dengan lingkungan hidup, serta mengembangkan kualitas keluarga agar tercipta rasa aman, tenteram, dan harapan masa depan yang lebih baik.

Ketentuan substansial dalam undang-undang ini meliputi:

Pengendalian kuantitas penduduk melalui penurunan angka kematian, pengaturan kelahiran, dan pengarahan mobilitas penduduk.
Pengembangan kualitas penduduk melalui peningkatan kualitas fisik dan nonfisik, termasuk pendidikan, kesehatan, dan kualitas lingkungan hidup.
Pengarahan mobilitas penduduk untuk mencapai persebaran yang optimal, didasarkan pada keseimbangan antara jumlah penduduk dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan.
Pembinaan dan pengembangan kualitas keluarga melalui upaya keluarga berencana, dengan membudayakan norma keluarga kecil, bahagia, dan sejahtera.

Undang-undang ini juga mengatur hak dan kewajiban penduduk dalam upaya perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga sejahtera, serta peran serta masyarakat dalam upaya tersebut. Pemerintah memiliki kewenangan untuk menetapkan kebijakan, melakukan pembinaan, dan mengambil tindakan untuk mendorong upaya perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga sejahtera.

","transitional_provisions","sanctions","1. Pelanggaran terhadap ketentuan Undang-Undang ini dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.","revokes",[],"revoked_by",[96],{"_97":98,"_99":100,"_36":101},"text","UU No. 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/38852/uu-no-52-tahun-2009","910249ac-700a-4d75-a34f-123ee8f763ad","partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA

LAW OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 10 YEAR 1992
ON
POPULATION DEVELOPMENT AND PROSPEROUS FAMILY DEVELOPMENT

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

","pdf_url","/proxy/pdf?id=a26bc4ff-3fdd-4cc9-a5e5-bf0535698f11","actionData","errors"]