[{"_1":2,"_126":-5,"_127":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","a24fe1ff-4e37-4dc8-b8f5-0fa6a3d82401","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_122":123,"_124":125},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":80,"_81":-5,"_82":83,"_84":85,"_86":-5,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":114,"_115":116,"_117":118,"_119":-5,"_120":121},"title","Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 16 Tahun 2023 tentang Pembiayaan Proyek Melalui Penerbitan Surat Berharga Syariah Negara","short_title","Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 16 Tahun 2023","number","16","year","2023","published_date","2023-04-03","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","25005e56-1478-479f-a566-310826679c75","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Pemerintah (PP)","short_name","PP","subjects",[67,70],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"08d47910-8898-4f93-abec-3bdaafd3376a","Investasi & Penanaman Modal",{"_6":71,"_54":72,"_56":-5},"f79a5511-d11e-4751-9dce-a00910dd74ab","Konstruksi & Infrastruktur","tags",[],"location","Pemerintah Pusat","place_of_enactment","Jakarta","theme","Pembiayaan Proyek Melalui Penerbitan Surat Berharga Syariah Negara","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Pembiayaan Proyek - Penerbitan - Surat Berharga Syariah Negara - sbsn
2023
Peraturan Pemerintah (PP) NO. 16, LN.2023/No.42, TLN No.6857, jdih.setneg.go.id: 34 hlm.
Peraturan Pemerintah (PP) TENTANG Pembiayaan Proyek Melalui Penerbitan Surat Berharga Syariah Negara
ABSTRAK:	\n \n Untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan pembiayaan proyek melalui penerbitan surat berharga syariah negara dan menyesuaikan dengan perkembangan kondisi dan kebijakan pemerintah dalam bidang investasi guna mendukung percepatan pembangunan nasional khususnya dalam penyediaan infrastruktur, diperlukan ketentuan yang dapat mengakomodir mengenai perluasan pemanfaatan hasil penerbitan surat berharga syariah negara. \n Dasar hukum PP ini adalah Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan UU Nomor 19 Tahun 2008. \n PP ini mengatur mengenai kewenangan pemerintah yang dapat menerbitkan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) untuk membiayai proyek. Dasar penerbitan SBSN oleh pemerintah tersebut dengan menggunakan dasar berupa proyek dan/atau jenis dasar penerbitan SBSN lainnya, sesuai dengan prinsip syariah dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penerbitan SBSN dalam rangka pembiayaan Proyek dapat dilakukan secara langsung oleh Pemerintah atau melalui Perusahaan Penerbit SBSN. Proyek yang dibiayai melalui penerbitan SBSN meliputi: 1) pembangunan infrastruktur; 2) penyediaan pelayanan umum; 3) pemberdayaan industri dalam negeri; dan/atau pembangunan lain sesuai dengan kebijakan strategis pemerintah. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 April 2023. \n Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2011 tentang Pembiayaan Proyek Melalui Penerbitan Surat Berharga Syariah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5265), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. \n Lampiran file: 52 hlm. (batang tubuh hlm 1 sd 34, penjelasan hlm 35 sd 52) \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2011 tentang Pembiayaan Proyek Melalui Penerbitan Surat Berharga Syariah Negara","scope_and_parties","policy_content","

Latar Belakang dan Tujuan: Peraturan ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan pembiayaan proyek melalui penerbitan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) dan menyesuaikan dengan perkembangan kebijakan pemerintah dalam investasi guna mendukung percepatan pembangunan nasional, khususnya infrastruktur. Peraturan ini menggantikan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2011 yang dianggap tidak lagi sesuai dengan kebutuhan saat ini.

Ketentuan Substansial: Peraturan ini mengatur penerbitan SBSN untuk membiayai proyek yang telah mendapatkan alokasi dalam APBN. Proyek yang dapat dibiayai meliputi pembangunan infrastruktur, penyediaan pelayanan umum, pemberdayaan industri dalam negeri, dan pembangunan lain sesuai kebijakan strategis pemerintah. Penerbitan SBSN dilakukan oleh Menteri Keuangan dan dapat dilakukan langsung oleh pemerintah atau melalui perusahaan penerbit SBSN. Proyek harus sesuai dengan prinsip syariah dan kriteria yang ditetapkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Pemrakarsa proyek meliputi kementerian/lembaga, pemerintah daerah, dan BUMN, yang bertanggung jawab atas perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan proyek.

","transitional_provisions","1. Perencanaan, pengusulan, dan penilaian kelayakan Proyek, serta DPP SBSN yang telah ditetapkan oleh Menteri Perencanaan sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini, dinyatakan tetap berlaku sampai dengan Proyek dimaksud selesai dilaksanakan.","sanctions","1. Dalam hal Pemerintah Daerah sebagai Penerima Penerusan SBSN tidak memenuhi kewajiban sesuai Perjanjian Penerusan SBSN, Menteri mengenakan sanksi berupa pemotongan dana alokasi umum dan/atau dana bagi hasil yang menjadi hak daerah tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.\n2. Dalam hal BUMN sebagai Penerima Penerusan SBSN tidak memenuhi kewajiban sesuai dengan Perjanjian Penerusan SBSN, Menteri mengenakan sanksi berupa denda, sanksi administratif, dan/atau sanksi lain sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Penerusan SBSN.","revokes",[95],{"_96":97,"_98":99,"_36":100},"text","PP No. 56 Tahun 2011 tentang Pembiayaan Proyek Melalui Penerbitan Surat Berharga Syariah Negara","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/5189/pp-no-56-tahun-2011","bf5e7005-356a-497c-8079-a5578c87ebb8","revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

GOVERNMENT REGULATION OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 16 OF 2023
REGARDING
PROJECT FINANCING THROUGH ISSUANCE OF
STATE SHARIA SECURITIES

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

Considering:

that to improve the effectiveness of managing project financing through the issuance of State Sharia Securities and to adjust to the development of conditions and government policies in the field of investment to support the acceleration of national development, especially in the provision of infrastructure, it is necessary to have provisions that can accommodate the expansion of the utilization of proceeds from the issuance of State Sharia Securities;
that Government Regulation Number 56 of 2011 concerning Project Financing Through the Issuance of State Sharia Securities has not accommodated the development of Government and public needs regarding the expansion of the utilization of proceeds from

","pdf_url","/proxy/pdf?id=a24fe1ff-4e37-4dc8-b8f5-0fa6a3d82401","actionData","errors"]