[{"_1":2,"_126":-5,"_127":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","a22d02f5-ce7c-42fe-859e-d0c15d5c0972","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_122":123,"_124":125},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":80,"_81":-5,"_82":83,"_84":85,"_86":-5,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_111":112,"_113":114,"_115":116,"_117":118,"_119":-5,"_120":121},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 5 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Usaha Tempat Hiburan","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Ogan Komering Ilir No. 5 Tahun 2017","number","5","year","2017","published_date","2017-04-11","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67,70],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"76869513-577e-408d-8a25-e04dbb0c2245","Pajak & Retribusi Daerah",{"_6":71,"_54":72,"_56":-5},"994fffcc-f39f-4362-a0b4-e56f5bfe64e3","Pariwisata & Kebudayaan","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir","place_of_enactment","Kayu Agung","theme","Penyelenggaraan Usaha Tempat Hiburan","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

PENYELENGGARAAN-USAHA-TEMPAT-HIBURAN
2017
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 5, LD.2017/NO.5
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Penyelenggaraan Usaha Tempat Hiburan
ABSTRAK:	\n \n bahwa pengembangan penyelenggaraan usaha hiburan merupakan salah satu potensi yang perkembangannya harus selaras dengan rencana tata ruang Kabupaten dan sebagai upaya pembinaan, penertiban, pengawasan dan pengendalian tempat penyelenggaraan usaha hiburan tersebut, maka dipandang perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Usaha Tempat Hiburan. \n Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU Nomor 28 Tahun 1959; UU Nomor 10 Tahun 2009; UU Nomor 28 Tahun 2009; UU Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU Nomor 9 Tahun 2015; PP Nomor 67 Tahun 1996; Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.91/HK.501/MKP/2010; Perda Nomor 14 Tahun 2002; Perda Nomor 4 Tahun 2007; Perda Nomor 13 tahun 2010; Perda Nomor 7 Tahun 2011. \n Hiburan adalah semua jenis pertunjukan, permainan dan atau keramaian dengan nama dan bentuk apapun, yang ditonton atau dinikrnati oleh setiap orang dengan dipungut atau tidak dipungut biaya. Dalam wilayah Kabupaten Ogan Komering Ilir, dapat diadakan tempat penyelenggaraan usaha hiburan dengan syarat wajib mendapatkan izin dari Kepala Daerah dan sesuai dengan persyaratan yang telah dicantumkan dalam peraturan daerah. Izin Usaha Tempat Hiburan berlaku dalam jangka waktu 1 (satu) tahun. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 11 April 2017. \n 10 hlm \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Daerah Ogan Komering Ilir Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pajak Hiburan (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2002 Nomor 14)\n2. Peraturan Daerah Ogan Komering Ilir Nomor 4 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pajak Hiburan (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2007 Nomor 24)\n3. Peraturan Daerah Ogan Komering Ilir Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pajak Hiburan (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2011 Nomor 7)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang penyelenggaraan usaha tempat hiburan di Kabupaten Ogan Komering Ilir. Latar belakang pembentukan peraturan ini adalah untuk mengembangkan potensi usaha hiburan yang selaras dengan rencana tata ruang kabupaten serta untuk melakukan pembinaan, penertiban, pengawasan, dan pengendalian tempat penyelenggaraan usaha hiburan.

Ketentuan substansial dalam peraturan ini mencakup:

Perizinan: Setiap penyelenggaraan usaha hiburan harus mendapatkan izin dari Bupati berupa Izin Tempat Usaha (SITU) dan Izin Operasional (SIU), yang berlaku selama 1 tahun.
Lokalisasi dan Zonasi: Usaha hiburan dapat diselenggarakan di lokalisasi atau zona tertentu yang ditetapkan oleh Kepala Daerah, dengan memperhatikan Rencana Umum Tata Ruang Wilayah (RUTRW) dan harus jauh dari rumah ibadah, tempat pendidikan, pemukiman penduduk, perkantoran, rumah sakit, dan puskesmas.
Jenis Usaha Hiburan: Peraturan ini mengatur berbagai jenis usaha hiburan seperti karaoke keluarga, pub/cafe, panti mandi uap/sauna/spa, pertunjukan show biz, karaoke VIP room & hall, dan bioskop.
Bentuk Usaha dan Permodalan: Usaha hiburan dapat berbentuk badan usaha atau usaha perseorangan jika modalnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah atau Warga Negara Indonesia. Usaha patungan dengan Warga Negara Asing harus berbentuk badan hukum. Setiap usaha hiburan harus memiliki kantor yang berdomisili di daerah.
Kewajiban Pemegang Izin: Pengusaha wajib memasang tanda izin, mengadakan tata buku perusahaan, menjaga martabat usaha hiburan, bertanggung jawab atas sanitasi dan kebersihan, mentaati perjanjian kerja karyawan, dan memberikan laporan statistik kunjungan.
Penyelenggaraan Usaha: Pimpinan usaha hiburan berkewajiban mengadakan pembukuan, mentaati ketentuan perizinan, menjamin keselamatan dan kesejahteraan karyawan, memelihara kebersihan, mencegah peredaran narkoba, dan mencegah perjudian serta prostitusi. Terdapat larangan mempekerjakan tenaga kerja di bawah umur dan menerima pengunjung di bawah umur tanpa pendampingan.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","1. Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Peraturan Daerah ini dapat dikenakan sanksi administrasi berupa teguran lisan, teguran tertulis, penghentian tempat usaha, atau pencabutan izin usaha.\n2. Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Peraturan Daerah ini dapat diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[105],{"_106":107,"_108":109,"_36":110},"text","PERDA Kab. Ogan Komering Ilir No. 14 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Usaha Tempat Hiburan","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/212754/perda-kab-ogan-komering-ilir-no-14-tahun-2021","5a9d1534-d262-4f23-a0b7-ad68e5bcd9cd","partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF OGAN KOMERING ILIR
REGIONAL REGULATION OF OGAN KOMERING ILIR REGENCY
NUMBER 5 OF 2017
ABOUT
ORGANIZATION OF ENTERTAINMENT VENUE BUSINESS

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF OGAN KOMERING ILIR,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering:	\n \n that the development of entertainment business operations is one of the potentials whose development must be in line with the spatial plan of the Regency; \n that as an effort to foster, control, supervise and control the place of entertainment business, it is deemed necessary to form a Regional Regulation on the Implementation of Entertainment Venue Business. \n \n
Remembering:	\n \n Article 18 paragraph (6) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia; \n Law Number 28 of 1959 concerning the Establishment of Level II Regions and Municipalities in South Sumatra (State Gazette of the Republic of Indonesia of 1959 Number 73,

","pdf_url","/proxy/pdf?id=a22d02f5-ce7c-42fe-859e-d0c15d5c0972","actionData","errors"]