Peraturan Presiden (PERPRES) No. 111 Tahun 2016

Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2016 ini bertujuan untuk meningkatkan mutu, prestasi, pengabdian, dan produktivitas kerja Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam Jabatan Fungsional Assessor Sumber Daya Manusia Aparatur. Kebijakan ini memberikan tunjangan jabatan fungsional yang disesuaikan dengan beban kerja dan tanggung jawab pekerjaan. Tunjangan ini diberikan setiap bulan kepada PNS yang memenuhi syarat dan diatur dalam lampiran peraturan ini. Besaran tunjangan bervariasi berdasarkan tingkat keahlian, mulai dari Rp450.000,00 hingga Rp1.400.000,00. Pemberian tunjangan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk PNS di pemerintah pusat dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk PNS di pemerintah daerah. Tunjangan akan dihentikan jika PNS diangkat dalam jabatan struktural atau fungsional lain, atau karena alasan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.