[{"_1":2,"_128":-5,"_129":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","a1a402c9-2f64-4a88-bd7d-99b0f81d8210","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_124":125,"_126":127},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":114,"_115":116,"_117":118,"_119":120,"_121":-5,"_122":123},"title","Peraturan Menteri Keuangan Nomor 127/PMK.05/2021 Tahun 2021 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah pada Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah","short_title","Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 127/PMK.05/2021","number","127/PMK.05/2021","year","2021","published_date","2021-09-15","effective_date","2021-10-07","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":52,"_55":56,"_57":58},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","5f387f21-3aa6-45f8-9d3a-4d744ce19d10","type",{"_6":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Menteri Keuangan","short_name","PMK","subjects",[68],{"_6":69,"_55":70,"_57":-5},"b2a58e98-0a7f-43b0-b4c1-8b4641d0209e","Layanan Umum Pemerintah","tags",[],"location","Kementerian Keuangan","place_of_enactment","Jakarta","theme","Tarif Layanan Badan Layanan Umum Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah pada Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n


2021
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) NO. 127/PMK.05/2021, BN.2021/NO. 1071; https:jdih.kemenkeu.go.id : 11 Hlm
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) TENTANG Tarif Layanan Badan Layanan Umum Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah pada Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
ABSTRAK:	\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Menteri Keuangan (PMK) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Oktober 2021. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 77/PMK.05/2010 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah pada Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.\n2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 75/PMK.05/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 77/PMK.05/2010 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah pada Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan ini bertujuan untuk mengatur kembali tarif layanan yang dikenakan oleh Badan Layanan Umum Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (LPDB KUMKM) pada Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah. Kebijakan ini diambil setelah adanya usulan perubahan tarif dari Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, yang kemudian dibahas oleh Tim Penilai. Tarif layanan ini mencakup pinjaman dan pembiayaan dana bergulir dengan pola konvensional dan syariah. Tarif konvensional ditetapkan dalam bentuk persentase tingkat suku bunga menurun, sedangkan tarif syariah dalam bentuk persentase nisbah atau margin. Penetapan tarif mempertimbangkan evaluasi periodik yang meliputi kinerja penerima, suku bunga atau imbal hasil, tujuan, dan wilayah penyaluran. Perjanjian antara LPDB KUMKM dan penerima dana harus memuat ketentuan seperti jangka waktu, pengembalian, pembayaran bunga atau bagi hasil, dan sanksi.

","transitional_provisions","1. Perjanjian/kerja sama antara Badan Layanan Umum Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah pada Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah dengan pihak penerima pinjaman atau pembiayaan dana bergulir sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, dinyatakan masih tetap berlaku sampai dengan berakhirnya perjanjian/kerja sama.","sanctions","1. Perjanjian antara LPDB KUMKM dan penerima dana harus memuat ketentuan mengenai sanksi.","revokes",[93,99],{"_94":95,"_96":97,"_36":98},"text","PMK No. 75/PMK.05/2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 77/PMK.05/2010 Tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi Dan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah Pada Kementerian Negara Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/127155/pmk-no-75pmk052011","d5e48f5c-7a54-4e45-813b-f2a1e43a537b",{"_94":100,"_96":101,"_36":102},"PMK No. 77/PMK.05/2010 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah pada Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah","https://peraturan.bpk.go.id/Details/174038/pmk-no-77pmk052010","23524fa3-fe70-4e3b-a4b6-b57e87a23772","revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGULATION OF THE MINISTER OF FINANCE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 127/PMK.05/2021
CONCERNING
TARIFFS FOR PUBLIC SERVICE AGENCY SERVICES
REVOLVING FUND MANAGEMENT INSTITUTION
COOPERATIVES AND MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES
AT THE MINISTRY OF COOPERATIVES AND SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE MINISTER OF FINANCE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

Considering:

that to implement the provisions of Article 9 of Government Regulation Number 23 of 2005 concerning Public Service Agency Financial Management as amended by Government Regulation Number 74 of 2012 concerning Amendments to Government Regulation Number 23 of 2005 concerning Public Service Agency Financial Management, tariffs have been established for the Public Service Agency Revolving Fund Management Institution for Cooperatives and Micro, Small and Medium Enterprises at the Ministry of Cooperatives and Small and Medium Enterprises

","pdf_url","/proxy/pdf?id=a1a402c9-2f64-4a88-bd7d-99b0f81d8210","actionData","errors"]