[{"_1":2,"_139":-5,"_140":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","a17eb29d-c71a-4cca-9c12-c15b5561b126","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_135":136,"_137":138},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_111":112,"_117":118,"_119":120,"_121":122,"_123":124,"_125":126,"_133":134},"title","Undang-undang (UU) Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa\r\ndan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah","short_title","Undang-undang (UU) No. 42 Tahun 2009","number","42","year","2009","published_date","2009-10-15","effective_date","2010-04-01","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":52,"_55":56,"_57":58},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","ddc1b3d4-1a6f-400a-a0d3-4bbc9f4612dc","type",{"_6":60,"_55":63,"_64":65},"Undang-undang (UU)","short_name","UU","subjects",[68],{"_6":69,"_55":70,"_57":-5},"a114b473-388e-41c3-a63a-3e9fd9a6a4a3","Ketentuan Perpajakan","tags",[],"location","Pemerintah Pusat","place_of_enactment","Jakarta","theme","Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa\r\ndan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

pAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG, JASA, DAN PAJAK - PENJUALAN BARANG MEWAH - perubahan ketiga
2009
Undang-undang (UU) NO. 42, LN. 2009/ No. 150, TLN NO. 5069, LL SETNEG : 25 HLM
Undang-undang (UU) TENTANG Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa\r\ndan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah\r\n
ABSTRAK:	\n \n Dalam rangka lebih meningkatkan kepastian hukum dan keadilan, menciptakan sistem perpajakan yang lebih sederhana, serta mengamankan penerimaan negara agar pembangunan nasional dapat dilaksanakan secara mandiri perlu dilakukan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah. \n Dasar Hukum Undang-Undang ini adalah Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, dan Pasal 23A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, UU No. 6 Tahun 1983, dan UU No. 8 Tahun 1983. \n Dalam Undang-Undang ini mengatur tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah. Perubahan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai ini mencakup; ketentuan mengenai perkembangan transaksi bisnis, terutama jasa, telah menciptakan jenis dan pola transaksi baru yang ditegaskan lebih lanjut, penyederhanaan sistem pajak pertambahan nilai, menegaskan fungsi pajak sebagai sumber penerimaan negara yang akan menunjang proses pembangunan dan pertumbuhan negara serta meningkatkan kepatuhan wajib pajak. \n \n
CATATAN:	\n \n Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 01 April 2010. \n Undang-Undang ini mengubah UU No. 8 Tahun 1983 dan UU No. 11 Tahun 1994. \n Lampiran file: 73 hlm (batang tubuh hlm 1 sd 25 dan penjelasan hlm 26 sd 73) \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mengubah: 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000.","scope_and_parties","policy_content","Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 ini bertujuan untuk meningkatkan kepastian hukum dan keadilan dalam pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), menyederhanakan sistem perpajakan, dan mengurangi biaya kepatuhan. Perubahan ini dilakukan untuk menyesuaikan dengan perkembangan transaksi bisnis dan pola konsumsi masyarakat yang dinamis. Kebijakan ini mengatur pembaruan definisi dan ketentuan terkait PPN dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), termasuk penyesuaian tarif, pengaturan pengkreditan pajak masukan, dan pengenaan pajak atas barang dan jasa tertentu. Selain itu, kebijakan ini juga mengatur kewajiban pengusaha untuk melaporkan dan memungut pajak, serta memberikan fasilitas perpajakan untuk kegiatan tertentu.","transitional_provisions","(-)","sanctions","1. Pelanggaran terhadap ketentuan pengkreditan Pajak Masukan dapat dikenai sanksi administrasi berupa bunga. 2. Pengusaha Kena Pajak yang terlambat menyetor pajak terutang dikenai sanksi administrasi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[101,107],{"_102":103,"_104":105,"_36":106},"text","UU No. 11 Tahun 1994 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/46235/uu-no-11-tahun-1994","0aaccc41-cf24-45f0-932a-45b9fce5826c",{"_102":108,"_104":109,"_36":110},"UU No. 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah","https://peraturan.bpk.go.id/Details/46990/uu-no-8-tahun-1983","cc5596c7-ef47-4e8b-979b-cda743033f4c","amended_by",[113],{"_102":114,"_104":115,"_36":116},"UU No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan","https://peraturan.bpk.go.id/Details/185162/uu-no-7-tahun-2021","e828a4ea-f37e-4b76-bf9d-4135d10e4f13","partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review",[127],{"_128":129,"_104":130,"_131":132},"nomor_putusan","39/PUU-XIV/2016","https://peraturan.bpk.go.id/DownloadUjiMateri/7/39_PUU-XIV_2016.pdf","teks","Penjelasan Pasal 4A ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang rincian \"barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan rakyat banyak\" yang termuat dalam Penjelasan Pasal 4A ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tersebut diartikan limitatif.","is_verified",false,"english_excerpt","\n

LAW OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 42 OF 2009
on
THIRD AMENDMENT TO LAW NUMBER 8 OF 1983
on VALUE ADDED TAX ON GOODS AND SERVICES
AND SALES TAX ON LUXURY GOODS

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

THE PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

Considering / Whereas:

that in order to further enhance legal certainty
and justice, create a simpler taxation system, and
secure state revenue so that
national development can be carried out independently,
it is necessary to amend the Law
Number 8 of 1983 on Value Added Tax
on Goods and Services and Sales Tax on Luxury Goods
as amended several times, most recently by
Law Number 18 of 2000 on the Second Amendment to
Law Number 8 of 1983 on
Value Added Tax on Goods and Services and Sales Tax
on Luxury Goods;
that based on the considerations as intended
in letter a, it is necessary to enact a Law on
the Third Amendment to Law Number 8 of 1983
on Value Added Tax on Goods and Services and
Sales Tax

","pdf_url","/proxy/pdf?id=a17eb29d-c71a-4cca-9c12-c15b5561b126","actionData","errors"]