[{"_1":2,"_127":-5,"_128":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","a15bb46a-7738-4264-9314-02a88eecab2a","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_123":124,"_125":126},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":81,"_82":-5,"_83":84,"_85":86,"_87":-5,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":115,"_116":117,"_118":119,"_120":-5,"_121":122},"title","Peraturan Kepala Otorita Ibukota Nusantara Nomor 6 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara Nomor 12 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pertanahan di Ibu Kota Nusantara","short_title","Peraturan Kepala Otorita Ibukota Nusantara Nomor 6","number","6","year","2025","published_date","2025-07-14","effective_date","2025-07-25","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":52,"_55":56,"_57":58},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","8c10750c-beae-4e95-88a9-2e512f474d5c","type",{"_6":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Kepala Otorita Ibukota Nusantara","short_name","Perka OIKN","subjects",[68,71],{"_6":69,"_55":70,"_57":-5},"6be45f00-69f0-431b-a1b7-465686617b78","Ibu Kota Nusantara",{"_6":72,"_55":73,"_57":-5},"a71c0dae-9206-440e-b83a-f6837e04af6c","Pertanahan & Penataan Ruang","tags",[],"location","Otorita Ibu kota Nusantara","place_of_enactment","","theme","Perubahan atas Peraturan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara Nomor 12 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pertanahan di Ibu Kota Nusantara","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

AGRARIA – PERTANAHAN – TATA RUANG
2025
Peraturan Kepala Otorita Ibukota Nusantara NO. 6, BN 2025 (544) / 18 hlm
Peraturan Kepala Otorita Ibukota Nusantara TENTANG Perubahan atas Peraturan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara Nomor 12 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pertanahan di Ibu Kota Nusantara
ABSTRAK:	\n \n a. bahwa untuk meningkatkan pelayanan yang mendukung kemudahan investasi dalam perolehan hak atas tanah serta memberikan kepastian hukum dalam pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum di wilayah Ibu Kota Nusantara, perlu mengubah Peraturan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara Nomor 12 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pertanahan di Ibu Kota Nusantara; \r\nb. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara Nomor 12 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pertanahan di Ibu Kota Nusantara; \n UU No. 3 Tahun 2022 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 21 Tahun 2023, PP No. 17 Tahun 2022, PP No. 12 Tahun 2023 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 29 Tahun 2024, Perpres No. 62 Tahun 2022, Perpres No. 65 Tahun 2022, Perpres No. 75 Tahun 2024, Perka OIKN No. 1 Tahun 2022, dan Perka OIKN No. 12 Tahun 2023. \n Peraturan ini mengatur mengenai Perubahan atas Peraturan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara Nomor 12 Tahun 2023, dengan perubahan antara lain sebagai berikut: menyisip atau menambah angka 22a Pasal 1, angka 43a Pasal 1, Pasal 52A, Pasal 59A, Pasal 72A, Pasal 72B, dan Pasal 188A. Ketentuan pasal yang diubah: Pasal 2, ayat (4) Pasal 3, Pasal 7 sampai dengan Pasal 10, Pasal 34, ayat (1) Pasal 40, Pasal 58, Pasal 59, Pasal 60, dan Pasal 72. Ketentuan pasal yang dihapus: Pasal 6, Pasal 11 sampai dengan Pasal 19, Pasal 36 sampai dengan Pasal 39, ayat (2) Pasal 56, dan Pasal 73. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Kepala Otorita Ibukota Nusantara ini mulai berlaku pada tanggal 25 Juli 2025. \n Peraturan ini mencabut Peraturan Kepala OIKN Nomor 12 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pertanahan di Ibu Kota Nusantara \n 18 hlm \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mengubah:\n\n1. Peraturan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara Nomor 12 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pertanahan di Ibu Kota Nusantara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 709)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara ini dibuat dengan tujuan untuk meningkatkan pelayanan yang mendukung kemudahan investasi dalam perolehan hak atas tanah serta memberikan kepastian hukum dalam pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum di wilayah Ibu Kota Nusantara. Peraturan ini mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara Nomor 12 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pertanahan di Ibu Kota Nusantara.

\n\n

Ketentuan substansial yang diatur dalam peraturan ini meliputi:

\n\n

Perolehan Tanah di Ibu Kota Nusantara: Melalui mekanisme pelepasan Kawasan Hutan dan/atau pengadaan Tanah (bagi pembangunan untuk kepentingan umum atau pengadaan tanah secara langsung).
Pengalihan Hak Atas Tanah (HAT) selain di atas Hak Pengelolaan di Ibu Kota Nusantara: Otorita Ibu Kota Nusantara memiliki hak untuk diutamakan dalam pembelian Tanah di Ibu Kota Nusantara.
Pengelolaan Tanah di Ibu Kota Nusantara: Deputi dapat melakukan Stake Out terhadap seluruh lahan ADP untuk membagi ADP ke dalam bidang-bidang tanah dengan memasang patok. Pengalokasian lahan dapat diberikan atas ADP yang telah terbit hak pengelolaannya dan berada dalam area kawasan yang akan dikembangkan.

\n\n

Peraturan ini juga mengatur mengenai kontribusi yang dapat dipungut oleh Pengguna ADP atas berbagai hal terkait pengelolaan ADP, serta persyaratan dan prosedur pengalokasian ADP.

","transitional_provisions","1. Pemberian alokasi lahan ADP yang telah ditetapkan dinyatakan tetap berlaku.\n2. Pemberian alokasi lahan ADP yang sedang dalam proses permohonan sebelum tahapan pemberian rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (5), disesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Kepala ini.","sanctions","(-)","revokes",[96],{"_97":98,"_99":100,"_36":101},"text","Perka OIKN No. 12 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pertanahan di Ibu Kota Nusantara","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/329281/perka-oikn-no-12","3b89ed9f-c7e7-4826-95a3-627164b271fb","revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGULATION OF THE HEAD OF THE NUSANTARA CAPITAL CITY AUTHORITY
REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 6 OF 2025
CONCERNING
AMENDMENT TO REGULATION OF THE HEAD OF THE NUSANTARA CAPITAL CITY AUTHORITY
NUMBER 12 OF 2023 CONCERNING PROCEDURES FOR ORGANIZING
LAND AFFAIRS IN THE NUSANTARA CAPITAL CITY

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

HEAD OF THE NUSANTARA CAPITAL CITY AUTHORITY OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

\n\n \n \n

Considering:

that to improve services that support ease of **investment** in obtaining land rights and provide legal certainty in land procurement for development for public interest in the area of the Nusantara Capital City, it is necessary to amend Regulation of the Head of the Nusantara Capital City Authority Number 12 of 2023 concerning Procedures for Organizing Land Affairs in the Nusantara Capital City;
that based on the considerations as referred to in letter a, it is necessary to stipulate

","pdf_url","/proxy/pdf?id=a15bb46a-7738-4264-9314-02a88eecab2a","actionData","errors"]