[{"_1":2,"_135":-5,"_136":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","a14f6647-d896-4f2f-ae2f-4c44cd99eb27","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_131":132,"_133":134},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_77":78,"_79":80,"_81":82,"_83":84,"_85":-5,"_86":87,"_88":89,"_90":-5,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_106":107,"_112":113,"_114":115,"_116":117,"_118":119,"_120":121,"_122":123,"_124":125,"_126":127,"_128":-5,"_129":130},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kudus Nomor 14 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Pasar","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kudus Nomor 14 Tahun 2012","number","14","year","2012","published_date","2012-08-30","effective_date","2012-08-31","status_id","89192b77-602e-484c-89df-4fd3166b732a","status",{"_6":52,"_55":56,"_57":58},"name","Tidak Berlaku","description","Peraturan yang sudah tidak berlaku karena dicabut, diubah, atau habis masa berlakunya","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68,71,74],{"_6":69,"_55":70,"_57":-5},"54d08c24-6ebe-45ac-aceb-ef774a10c175","Badan Usaha & Perdagangan",{"_6":72,"_55":73,"_57":-5},"76869513-577e-408d-8a25-e04dbb0c2245","Pajak & Retribusi Daerah",{"_6":75,"_55":76,"_57":-5},"a3c8f203-62f2-47fa-bb81-22685d3d2105","Perizinan & Pelayanan Publik","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Kudus","place_of_enactment","Kudus","theme","Retribusi Pelayanan Pasar","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

retribusi-pelayanan-pasar
2012
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 14, LD.2012/No.14
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Retribusi Pelayanan Pasar
ABSTRAK:	\n \n a. bahwa Retribusi Daerah merupakan salah satu sumber\r\npendapatan daerah guna membiayai pelaksanaan\r\npemerintahan daerah, meningkatkan pelayanan kepada\r\nmasyarakat dan meningkatkan kemandirian daerah;\r\nb. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 156 ayat\r\n(1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak\r\nDaerah dan Retribusi Daerah, perlu mengatur Retribusi\r\nPelayanan Pasar;\r\nc. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud\r\nhuruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah\r\ntentang Retribusi Pelayanan Pasar. \n Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik\r\nIndonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir\r\ndengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah\r\nNomor 58 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010; Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus Nomor\r\n10 Tahun 1987; Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2008. \n Peraturan ini mengatur tentang Retribusi yang dikenakan pada setiap pedagang yang\r\nmemanfaatkan fasilitas pasar yang dimiliki dan/atau dikelola\r\noleh Pemerintah Daerah. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Agustus 2012. \n Mencabut : \r\n1. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus\r\nNomor 3 Tahun 1999 tentang Retribusi Pasar Grosir;\r\n2. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 2 Tahun 2000\r\ntentang Retribusi Pasar sebagaimana diubah dengan\r\nPeraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 4 Tahun 2009 \n 20 Halaman \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan Daerah ini mencabut:\n1. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus Nomor 3 Tahun 1999 tentang Retribusi Pasar Grosir (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus Tahun 1999 Nomor 13);\n2. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 2 Tahun 2000 tentang Retribusi Pasar (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2000 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 1), sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 4 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 2 Tahun 2000 tentang Retribusi Pasar (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2000 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 121).","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Retribusi Pelayanan Pasar di Kabupaten Kudus. Latar belakangnya adalah bahwa retribusi daerah merupakan sumber pendapatan daerah untuk membiayai pemerintahan dan meningkatkan pelayanan masyarakat, sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Tujuan dari peraturan ini adalah untuk meningkatkan pengelolaan dan pelayanan pasar serta mendukung Pendapatan Asli Daerah.

Ketentuan substansial dalam peraturan ini mencakup:

Nama, Objek, dan Subjek Retribusi: Retribusi Pelayanan Pasar dikenakan atas pelayanan penyediaan fasilitas pasar seperti pelataran, los, dan kios yang dikelola oleh Pemerintah Daerah, khusus untuk pedagang.
Golongan Retribusi: Retribusi Pelayanan Pasar termasuk golongan Retribusi Jasa Umum.
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa: Diukur berdasarkan jenis pelayanan dan jangka waktu pemakaian fasilitas pasar, dengan memperhatikan kelas pasar.
Prinsip dan Sasaran Tarif Retribusi: Tarif ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian pelayanan pasar.
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi: Ditetapkan dengan mempertimbangkan biaya penyelenggaraan pelayanan pasar, kemampuan masyarakat, dan aspek keadilan. Detail tarif tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah.
Wilayah Pemungutan: Retribusi dipungut di wilayah Kabupaten Kudus.
Saat Retribusi Terutang: Saat ditetapkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
Pemungutan Retribusi: Tidak dapat diborongkan dan dipungut menggunakan SKRD atau dokumen lain seperti karcis atau kupon.
Pembayaran Retribusi: Dilakukan secara tunai/lunas paling lambat 30 hari sejak diterbitkannya SKRD.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.","revokes",[99,104],{"_100":101,"_102":103},"text","Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus Nomor 3 Tahun 1999 tentang Retribusi Pasar Grosir","link","",{"_100":105,"_102":103},"Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 2 Tahun 2000 tentang Retribusi Pasar sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 4 Tahun 2009","revoked_by",[108],{"_100":109,"_102":110,"_36":111},"PERDA Kab. Kudus No. 4 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah","https://peraturan.bpk.go.id/Details/283894/perda-kab-kudus-no-4-tahun-2023","1dac9877-373d-477f-b9d1-268685f0791c","partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF KUDUS
REGIONAL REGULATION OF KUDUS REGENCY
NUMBER 14 OF 2012
ON
MARKET SERVICE CHARGES

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF KUDUS,

\n\n \n \n \n \n

that Regional Service Charge is one source of
local revenue to finance the implementation of
local government, improve services to the
community and increase regional independence;

that in order to implement the provisions of Article 156 paragraph
(1) of Law Number 28 Year 2009 on Regional Tax
and Regional Service Charge, it is necessary to regulate the Market
Service Charge;

\n that based on the considerations as intended
in letters a and b, it is necessary to establish a Regional Regulationon Market Service Charge;\n \n \n \n \n \n

Considering / Whereas :
Bearing in Mind / Having Regard to :	\n \n Article 18 paragraph (6) of the 1945 Constitution of THE REPUBLIC OF INDONESIA; \n Law Number 13 Year 1950 on the

","pdf_url","/proxy/pdf?id=a14f6647-d896-4f2f-ae2f-4c44cd99eb27","actionData","errors"]