[{"_1":2,"_123":-5,"_124":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","a123ded4-fdfe-4b9d-b793-69a569706f20","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_119":120,"_121":122},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":-5,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":115,"_116":-5,"_117":118},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Buton Utara Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pajak Reklame","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Buton Utara Nomor 9 Tahun 2009","number","9","year","2009","published_date","2009-12-26","effective_date","status_id","89192b77-602e-484c-89df-4fd3166b732a","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Tidak Berlaku","description","Peraturan yang sudah tidak berlaku karena dicabut, diubah, atau habis masa berlakunya","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"76869513-577e-408d-8a25-e04dbb0c2245","Pajak & Retribusi Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Buton Utara","place_of_enactment","Buranga","theme","Pajak Reklame","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Reklame
2009
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 9, LD. 2009 /No. 2 , LL 22 HLM
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Pajak Reklame
ABSTRAK:	\n \n a. bahwa berdasarkam ketentuan Undang-Undang\r\nNomor 28 Tahun 2009 tantang Pajak Daerah dan\r\nRetribusi Daerah, maka perlu menetapkan\r\nPeraturan Daerah tentang Pajak Reklame ;\r\nb. bahwa guna tertibnya pemasangan Reklame \r\ndan atau sejenisnya dalam Wilayah Kabupaten \r\nButon Utara, perlu dilata dan diatur sesuai \r\ndengan peruntukannya sehingga dapat \r\nmeningkatkan Pendapatan Asli Daerah ;\r\nc. bahwa berhubungan dengan maksud tersebut \r\npada huruf a dan b, maka perlu ditetapkan \r\ndalam Peraturan Daerah Kabupaten Buton \r\nUtara tentang Pajak Reklame. \n 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang \r\nKitab Undang-undang Hukum Acara Pidana \r\n(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun \r\n1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara \r\nNomor 3209);\r\n2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan \r\nUmum Tata Cara Perpajakan, (Lembaran Negara Republik \r\nIndonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran \r\nNegara Republik Indonesia Nomor 3262), sebagaimana telah \r\nbeberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor \r\n16 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun \r\n2000 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik \r\nIndonesia Nomor 3984);\r\n3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah \r\ndan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan \r\nUndang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara \r\nRepublik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan \r\nLembaran Negara Nomor 4048);\r\n4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan \r\nLingkungan Hidup (Lembaran Negara Republimk Indonesia \r\nTahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara \r\nRepublik Indonesia Nomor 3699);\r\n5. Undang-undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Penagihan \r\nPajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik \r\nIndonesia Tahun 2000 Nomor 129 Tambahan Lembaran \r\nNegara Republik Indonesia Nomor 3987);\r\n6. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan \r\nPeraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik \r\nIndonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran \r\nNegara Republik Indonesia Nomor 4389);\r\n7. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan \r\nDaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 \r\nNomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia \r\nNomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali \r\nterakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 \r\ntentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 \r\ntahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara \r\nRepublik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, tambahan \r\nLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;\r\n8. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan \r\nKeuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah \r\n(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor \r\n126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor \r\n4438);\r\n9. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2007 tentang \r\nPembentukan Kabupaten Buton Utara di Provinsi Sulawesi \r\nTenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 \r\nNomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia \r\nNomor 4690) ;\r\n10. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Badan \r\nPenyelesaian Sengketa Pajak (Lembaran Negara Republik \r\nIndonesia Tahun 1997 Nomor 40, Tambahan Lembaran \r\nNegara Republik Indonesia Nomor 3684);\r\n11. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan \r\nRuang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 \r\nNomor 68, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia \r\nNomor 4725);\r\n12. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan\r\nRetribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun\r\n2000, Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia\r\nNomor 5049) ;\r\n13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1998 tentang \r\nKoordinasi Kegiatan Instansi Vertikal Di Daerah (Lembaran \r\nNegara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan \r\nLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);\r\n14. Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1999 tentang Analisis \r\nMengenai Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara \r\nRepublik Indonesia tahun 1999 Nomor 59, Tambahan \r\nLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);\r\n15. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak \r\nDaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 \r\nNomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia \r\nNomor 4138);\r\n16. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang \r\nPedoman Pembinaan dan Pengawasan Peyelenggaraan \r\nPemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia \r\nTahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara \r\nRepublik Indonesia Nomor 4095);\r\n17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang \r\nPembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, \r\nPemerintah daerah Provinsi dan Pemerintah daerah \r\nKabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia \r\nTahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara \r\nRepublik Indonesia Nomor 4737);\r\n18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006\r\ntentang Bentuk dan Jenis Produk Hukum Daerah;\r\n19. Peraturan Menteri Dalam Negeri 16 Tahun 2006 Prosedur \r\nPenyusunan Produk Hukum Daerah;\r\n20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006\r\ntentang Berita Daerah dan Lembaran Daerah;\r\n21. Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 170 tahun 1997 \r\ntentang Pedoman Tata Cara Pungutan Pajak Daerah;\r\n22. Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 173 tahun 1997\r\ntentang Tata Cara Pelaksanaan Pemeriksaan di Bidang\r\nPajak Daerah. \n PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON UTARA \r\nTENTANG PAJAK REKLAME. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal . \n 22 \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Segala ketentuan yang mengatur tentang Pajak Reklame dan/atau bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Pajak Reklame di Kabupaten Buton Utara. Latar belakang penetapan peraturan ini adalah untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, serta untuk menertibkan pemasangan reklame dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

Ketentuan Substansial:

Objek pajak adalah setiap penyelenggaraan reklame, meliputi reklame papan/billboard, reklame kain, stiker, selebaran, reklame berjalan, udara, suara, film/slide, peragaan, dan reklame apung. Tidak termasuk objek pajak adalah reklame melalui internet, televisi, radio, label/merek produk, nama pengenal usaha yang melekat pada bangunan, dan reklame yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah.

Subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan reklame, dan wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan reklame. Dasar pengenaan pajak adalah nilai sewa reklame, yang dihitung berdasarkan biaya pemasangan, lama pemasangan, nilai strategis lokasi, dan jenis reklame. Tarif pajak ditetapkan sebesar 25%.

Wajib pajak wajib mengisi SPTPD dan menyampaikan kepada Bupati selambat-lambatnya 15 hari setelah masa pajak. Bupati menetapkan pajak terutang dengan menerbitkan SKPD. Jika SKPD tidak atau kurang bayar setelah 30 hari, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2% sebulan dan ditagih dengan STPD.

Pembayaran pajak dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk oleh Bupati. Bupati dapat memberikan persetujuan untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak dengan dikenakan bunga 2% sebulan.

Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan, dan pembebasan pajak berdasarkan permohonan wajib pajak.

","transitional_provisions","1. Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka segala ketentuan yang mengatur tentang Pajak Reklame dan/atau bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.","sanctions","1. Wajib pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan STPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan Keuangan Daerah dapat dipidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak yang terutang.\n2. Wajib pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah dapat dipidana dengan pidana paling lama 2 (dua) tahun atau denda 4 (empat) kali jumlah pajak yang terutang.","revokes",[],"revoked_by",[94],{"_95":96,"_97":98,"_36":99},"text","PERDA Kab. Buton Utara No. 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/278192/perda-kab-buton-utara-no-1-tahun-2024","3a61b0ac-615c-4b7b-ac93-4065ed2c6213","partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL GAZETTE
NORTH BUTON REGENCY
NUMBER 2 OF 2010

REGIONAL REGULATION OF NORTH BUTON REGENCY
NUMBER: 9 OF 2009
ADVERTISEMENT TAX

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE REGENT OF NORTH BUTON,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering:

that based on the provisions of Law Number 28 of 2009 concerning Regional Taxes and Regional Retribution, it is necessary to establish a Regional Regulation concerning Advertisement Tax;
that for the orderly installation of Advertisements and or similar in the North Buton Regency Area, it is necessary to detail and regulate it in accordance with its designation so that it can increase Regional Original Income;
that in connection with the intentions referred to in letters a and b, it is necessary to stipulate in the Regional Regulation of North Buton Regency concerning Advertisement Tax.

In view of :

Law Number 8 of 1981 concerning

","pdf_url","/proxy/pdf?id=a123ded4-fdfe-4b9d-b793-69a569706f20","actionData","errors"]