[{"_1":2,"_126":-5,"_127":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","a05c9a15-d920-4d1c-9be6-ce3b93b41a3f","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_122":123,"_124":125},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":-5,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":80,"_81":-5,"_82":83,"_84":85,"_86":-5,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":114,"_115":116,"_117":118,"_119":-5,"_120":121},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Buton Nomor 8 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Buton Nomor 8 Tahun 2015","number","8","year","2015","published_date","2015-11-23","effective_date","status_id","89192b77-602e-484c-89df-4fd3166b732a","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Tidak Berlaku","description","Peraturan yang sudah tidak berlaku karena dicabut, diubah, atau habis masa berlakunya","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67,70],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"6dae769c-3e39-47e7-8eb0-7359ca54dd11","Pemerintahan Desa",{"_6":71,"_54":72,"_56":-5},"805c65ba-769c-443f-bdae-f75ecbf89ef2","Pemilihan Kepala Daerah & DPRD","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Buton","place_of_enactment","Pasarwajo","theme","Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

PEMILIHAN-PENGANGKATAN-PEMBERHENTIAN-KEPALA DESA
2015
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 8, LD. 2015/ NO. 108, LL 49 HLM.
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa
ABSTRAK:	\n \n Bahwa dengan diundangkannya Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 dan Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2008 perlu dilakukan penyesuaian dengan pengaturan kembali tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa. \n Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah UUD Dasar Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014. \r\n\r\n \n Dalam peraturan ini diatur tentang Definisi; Pemilihan Kepala Desa; Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa; Pengawasan; Mekanisme Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa; Masa Jabatan Kepala Desa; Larangan bagi Kepala Desa; Laporan Kepala Desa; Pemberhentian Sementara dan Pemberhentian Kepala Desa; Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu Melalui Musyawarah Desa; Tindakan Penyidikan; Pembinaan Kepala Desa dan Ketentuan Penutup.\r\n\r\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal . \n 49 Halaman \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pemilihan Pemberhentian Kepala Desa dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah ini mengatur tata cara pemilihan, pengangkatan, dan pemberhentian Kepala Desa di Kabupaten Buton. Latar belakangnya adalah untuk menyesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014. Tujuan dari peraturan ini adalah memberikan pedoman yang jelas mengenai proses pemilihan Kepala Desa, mulai dari persiapan, pencalonan, pemungutan suara, penetapan, hingga pelantikan.\n\nKetentuan substansial mencakup pembentukan panitia pemilihan di tingkat kabupaten, kecamatan, dan desa, serta tugas masing-masing panitia. Diatur pula persyaratan bagi calon Kepala Desa, proses pendaftaran, penelitian berkas, kampanye, pemungutan suara, dan penetapan calon terpilih. Peraturan ini juga mengatur tentang biaya pemilihan yang dibebankan pada APBD.\n\nPeraturan ini juga mengatur hak dan kewajiban subjek hukum, termasuk persyaratan bagi calon kepala desa (warga negara Indonesia, bertaqwa kepada Tuhan, memegang teguh Pancasila, minimal lulusan SMP, usia minimal 25 tahun, bersedia dicalonkan, berdomisili minimal 1 tahun, tidak sedang dipidana, sehat jasmani dan rohani, berkelakuan baik). Juga mengatur kewajiban panitia pemilihan untuk menjaga netralitas dan menjamin proses pemilihan yang aman, tertib, dan demokratis.","transitional_provisions","(-)","sanctions","1. Pelaksana Kampanye yang melanggar larangan kampanye dikenakan sanksi berupa peringatan tertulis apabila belum terjadi gangguan.\n2. Pelaksana Kampanye yang melanggar larangan kampanye dikenakan sanksi berupa penghentian kegiatan kampanye di tempat terjadinya pelanggaran atau di suatu wilayah yang dapat mengakibatkan gangguan terhadap keamanan.","revokes",[],"revoked_by",[97],{"_98":99,"_100":101,"_36":102},"text","Perda Kab. Buton No. 1 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/300465/perda-kab-buton-no-1-tahun-2020","1b54466f-436d-49f1-8255-9f0f2daa12c5","partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL GAZETTE OF BUTON REGENCY
NUMBER 108 YEAR 2015

REGIONAL REGULATION OF BUTON REGENCY
NUMBER 8 YEAR 2015

ABOUT
PROCEDURES FOR ELECTION, APPOINTMENT AND
DISMISSAL OF VILLAGE HEAD

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF BUTON,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering:

that with the enactment of Law Number 6 of 2014 concerning Villages, and with regard to social developments in the region, Buton Regency Regulation Number 5 of 2008 concerning the Election of Village Heads, it is necessary to make adjustments by re-regulating;
that based on the considerations as referred to in letter a, it is necessary to stipulate a Buton Regency Regulation concerning Procedures for Election, Appointment, and Dismissal of Village Heads;

In view of:

Article 18 paragraph (6) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia;
Law Number 29 of 1959 concerning the

","pdf_url","/proxy/pdf?id=a05c9a15-d920-4d1c-9be6-ce3b93b41a3f","actionData","errors"]