[{"_1":2,"_125":-5,"_126":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","a02a4135-7db4-4f22-9af7-c29e4efed7a6","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_121":122,"_123":124},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":80,"_81":-5,"_82":83,"_84":85,"_86":-5,"_87":88,"_89":90,"_91":85,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_110":111,"_112":113,"_114":115,"_116":117,"_118":-5,"_119":120},"title","Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 40 Tahun 2001 tentang Pedoman Kelembagaan Dan Pengelolaan Rumah Sakit Daerah","short_title","Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 40 Tahun 2001","number","40","year","2001","published_date","2001-03-27","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","9b39fddb-ef27-4bb8-818e-76af78c5aa14","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Keputusan Presiden (Keppres)","short_name","Keppres","subjects",[67,70],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"10e70ff8-158d-4e9e-849e-554938c706d9","Pelayanan Kesehatan",{"_6":71,"_54":72,"_56":-5},"af377e72-159b-4dcd-a99e-3c58b1d68a46","Otonomi & Pemerintahan Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Pusat","place_of_enactment","Jakarta","theme","Pedoman Kelembagaan Dan Pengelolaan Rumah Sakit Daerah","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n


2001
Keputusan Presiden (KEPPRES) NO. 40,
Keputusan Presiden (KEPPRES) TENTANG Pedoman Kelembagaan Dan Pengelolaan Rumah Sakit Daerah
ABSTRAK:	\n \n \n
CATATAN:	\n \n Keputusan Presiden (KEPPRES) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Maret 2001. \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Latar Belakang dan Tujuan
Keputusan Presiden ini diterbitkan untuk memperlancar dan meningkatkan mutu pelayanan kesehatan kepada masyarakat dengan memberikan otonomi di bidang manajemen kepada Rumah Sakit Daerah. Tujuannya adalah untuk menetapkan pedoman kelembagaan dan pengelolaan Rumah Sakit Daerah.

Ketentuan Substansial
Keputusan ini mengatur bahwa Rumah Sakit Daerah dapat berbentuk Lembaga Teknis Daerah atau Badan Usaha Milik Daerah, yang ditetapkan melalui Peraturan Daerah. Rumah Sakit Daerah bertugas melaksanakan upaya kesehatan yang berdayaguna dan berhasil guna, serta memberikan pelayanan yang bermutu. Pengelolaan Rumah Sakit Daerah menjadi tanggung jawab Pimpinan Rumah Sakit dan diberi kewenangan untuk memanfaatkan peluang pasar dengan tetap melaksanakan fungsi sosial. Rumah Sakit Daerah juga dapat bekerja sama dengan pihak ketiga sesuai peraturan yang berlaku. Pembiayaan Rumah Sakit Daerah diatur melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan sumber dana dari penerimaan fungsional, Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, hibah, pinjaman daerah, dan sumber lain yang tidak mengikat.

","transitional_provisions","1. Kelembagaan Rumah Sakit Daerah yang sudah dibentuk masih tetap berlaku, sepanjang belum disesuaikan dengan Keputusan Presiden ini.\n2. Eselonering di lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah tetap berlaku sepanjang belum diubah atau diganti dengan ketentuan yang baru.","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[104],{"_105":106,"_107":108,"_36":109},"text","PERPRES No. 77 Tahun 2015 tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/41822/perpres-no-77-tahun-2015","bf2dec54-4505-48eb-a48b-c6cfec9af208","partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PRESIDENTIAL DECREE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 40 OF 2001
TENTANG
GUIDELINES FOR INSTITUTIONS AND MANAGEMENT OF REGIONAL HOSPITALS

THE PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA

\n \n \n \n \n \n \n

Menimbang :	\n \n bahwa dalam rangka memperlancar dan meningkatkan mutu pelayanan kesehatan kepada masyarakat, perlu memberikan otonomi di bidang manajemen kepada Rumah Sakit Daerah; \n bahwa sehubungan dengan pertimbangan tersebut pada huruf a di atas, perlu menetapkan Kelembagaan dan Pengelolaan Rumah Sakit Daerah dengan Keputusan Presiden; \n \n
Mengingat :	\n \n Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945; \n Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495); \n Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

","pdf_url","/proxy/pdf?id=a02a4135-7db4-4f22-9af7-c29e4efed7a6","actionData","errors"]