[{"_1":2,"_125":-5,"_126":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","a019f5c4-4059-4a80-9ebc-8987caa35b0f","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_121":122,"_123":124},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":-5,"_48":49,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":87,"_89":90,"_91":92,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":115,"_116":117,"_118":-5,"_119":120},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Cilacap Nomor 14 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 12 Tahun 2014 Tentang Izin Lokasi","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Cilacap Nomor 14 Tahun 2017","number","14","year","2017","published_date","effective_date","2017-12-12","status_id","89192b77-602e-484c-89df-4fd3166b732a","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Tidak Berlaku","description","Peraturan yang sudah tidak berlaku karena dicabut, diubah, atau habis masa berlakunya","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"a3c8f203-62f2-47fa-bb81-22685d3d2105","Perizinan & Pelayanan Publik","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Cilacap","place_of_enactment","Cilacap","theme","Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 12 Tahun 2014 Tentang Izin Lokasi","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

IZIN LOKASI
2017
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 14, LD Kabupaten Cilacap Tahun 2017 No.14/ TLD No. 147
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 12 Tahun 2014 Tentang Izin Lokasi
ABSTRAK:	\n \n bahwa dalam rangka percepatan laju pertumbuhan ekonomi \r\ndi Kabupaten Cilacap, Pemerintah Daerah mempunyai \r\nperanan penting untuk meningkatkan pendapatan \r\nmasyarakat dengan menciptakan lapangan kerja di berbagai \r\nbidang usaha dengan tetap mengendalikan fungsi dan \r\npemanfaatan ruang agar sesuai dengan peruntukannya; bahwa dalam rangka upaya pengendalian fungsi lahan guna \r\nmenunjang percepatan laju pertumbuhan ekonomi di \r\nKabupaten Cilacap agar pelaksanaannya tetap \r\nmemperhatikan kepentingan masyarakat dan mengacu pada \r\nrencana tata ruang wilayah, maka telah ditetapkan regulasi \r\nyang mengatur tentang izin lokasi yang diperlukan untuk \r\nmelaksanakan rencana penanaman modal berupa Peraturan \r\nDaerah Kabupaten Cilacap Nomor 12 Tahun 2014 tentang \r\nIzin Lokasi; bahwa dengan terbitnya Peraturan Menteri Agraria dan Tata \r\nRuang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun \r\n2015 tentang Izin Lokasi, maka Peraturan Daerah Kabupaten \r\nCilacap Nomor 12 Tahun 2014 tentang Izin Lokasi perlu \r\nditinjau kembali dan disesuaikan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud \r\ndalam huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu menetapkan \r\nPeraturan Daerah Kabupaten Cilacap tentang Perubahan Atas \r\nPeraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 12 Tahun 2014 \r\ntentang Izin Lokasi;\r\n\r\n\r\n \n Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik \r\nIndonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960; Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 16 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 23 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2011;\r\n \n Peraturan Daerah ini mengatur tentang perubahan pada Pasal 1, Pasla 2, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6 ayat (1), Pasal 8, penyisipan Pasal 8A, Pasal 8B dan Pasal 8C, Pasal 10. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Desember 2017. \n 12 hal \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mengubah:\n1. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 12 Tahun 2014 tentang Izin Lokasi (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2014 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 115)","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah ini bertujuan untuk mempercepat laju pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Cilacap dengan meningkatkan pendapatan masyarakat melalui penciptaan lapangan kerja, sambil tetap mengendalikan fungsi dan pemanfaatan ruang sesuai dengan peruntukannya. Regulasi ini mengatur tentang izin lokasi yang diperlukan untuk melaksanakan rencana penanaman modal, dengan memperhatikan kepentingan masyarakat dan mengacu pada rencana tata ruang wilayah. Peraturan ini juga menegaskan bahwa izin lokasi merupakan persyaratan yang perlu dipenuhi dalam hal suatu perusahaan akan memperoleh tanah dalam rangka penanaman modal, serta menetapkan kondisi di mana izin lokasi tidak diperlukan atau dianggap sudah dimiliki oleh perusahaan.\n\nKetentuan substansial dalam peraturan ini mencakup kewajiban bagi setiap perusahaan yang telah memperoleh izin prinsip penanaman modal untuk memiliki Izin Lokasi sebelum memperoleh tanah. Peraturan ini juga mengatur luas tanah yang dapat dikuasai oleh perusahaan, jangka waktu berlakunya izin lokasi, serta prosedur permohonan dan perpanjangan izin lokasi. Selain itu, diatur pula mengenai pemanfaatan tanah yang telah diperoleh sesuai dengan peruntukannya, serta kewajiban pendaftaran tanah pada Kantor Pertanahan setempat. Peraturan ini juga mengatur mengenai Pertimbangan Teknis Pertanahan yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Cilacap sebagai dasar pemberian Izin Lokasi.","transitional_provisions","(-)","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[93],{"_94":95,"_96":97,"_36":98},"text","PERDA Kab. Cilacap No. 10 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/276009/perda-kab-cilacap-no-10-tahun-2022","7386c4b1-d237-4f86-bbf6-cadb8c7d5f62","partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[105],{"_94":106,"_96":107},"Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 12 Tahun 2014 Tentang Izin Lokasi","","amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF CILACAP
PROVINCE OF CENTRAL JAVA

REGIONAL REGULATION OF CILACAP REGENCY
NUMBER 14 OF 2017
CONCERNING
AMENDMENT TO REGIONAL REGULATION OF CILACAP REGENCY
NUMBER 12 OF 2014 CONCERNING LOCATION PERMIT

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF CILACAP,

\n\n \n \n

Considering:

that in order to accelerate the rate of economic growth in Cilacap Regency, the Regional Government has an important role to improve people's income by creating jobs in various business sectors while still controlling the function and utilization of space to suit its designation;
that in order to control land functions to support the acceleration of economic growth in Cilacap Regency so that its implementation continues to pay attention to the interests of the community and refers to the spatial plan, regulations have been established governing location permits required to implement the general investment plan in

","pdf_url","/proxy/pdf?id=a019f5c4-4059-4a80-9ebc-8987caa35b0f","actionData","errors"]