Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 11 Tahun 2026

Peraturan Menteri ini ditetapkan sebagai pedoman bagi Unit Pengelola di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dalam melaksanakan pengenaan tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sampai dengan Rp0,00 atau 0%. Kebijakan ini bertujuan untuk mewujudkan tertib administrasi dan keseragaman dalam pemberian keringanan tarif atas jenis PNBP tertentu.

Jenis pelayanan PNBP yang dapat dikenakan tarif sampai dengan Rp0,00 atau 0% meliputi pelayanan pengkajian, pengujian, sertifikasi, dan advis teknis; pelayanan pengujian laboratorium; pelayanan akademik Politeknik Pekerjaan Umum (PU); serta penggunaan sarana dan prasarana sesuai tugas dan fungsi. Pengenaan tarif ini diberikan kepada subjek hukum tertentu seperti pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMK-M), mahasiswa, akademisi, lembaga pendidikan, dan asosiasi, dengan besaran tarif yang bervariasi antara 0% hingga 90% dari tarif normal, tergantung pada kategori pemohon dan jenis layanan.

Untuk mendapatkan fasilitas ini, pemohon wajib memenuhi persyaratan administratif dan dokumen pendukung, seperti kartu identitas, keterangan status usaha atau pendidikan, serta surat keterangan Konfirmasi Status Wajib Pajak (KSWP) bagi pelaku usaha. Permohonan diajukan kepada direktur atau kepala Unit Pengelola terkait, yang kemudian akan melakukan verifikasi dan analisis atas kelengkapan dokumen, ketersediaan anggaran, serta kapasitas layanan sebelum memberikan persetujuan atau penolakan.