Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 3 Tahun 2021

Peraturan ini mencabut: 1. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pedoman Swakelola (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 761). Peraturan ini mengubah: (-)

Peraturan ini bertujuan untuk menyempurnakan pedoman pelaksanaan swakelola dalam pengadaan barang/jasa pemerintah. Swakelola dilakukan ketika barang/jasa tidak dapat disediakan oleh pelaku usaha atau lebih efektif dan efisien jika dilakukan oleh pemerintah, ormas, atau kelompok masyarakat. Peraturan ini mengatur pembagian tugas antara Tim Persiapan, Tim Pelaksana, dan Tim Pengawas dalam pelaksanaan swakelola. Terdapat empat tipe swakelola berdasarkan pihak yang merencanakan, melaksanakan, dan mengawasi. Setiap tipe memiliki ketentuan penetapan penyelenggara dan persyaratan yang harus dipenuhi. Peraturan ini juga mengatur tentang dokumen swakelola dan penyesuaian prosedur jika diperlukan.

1. Proses pengadaan barang/jasa melalui Swakelola yang sedang dilaksanakan sebelum Peraturan Lembaga ini diundangkan dilanjutkan dengan tetap berpedoman pada Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pedoman Swakelola.

1. Penyelenggara Swakelola yang melanggar dapat dikenakan pembatalan sebagai Penyelenggara Swakelola. 2. Sanksi dikenakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan dan kontrak.