Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2019

Peraturan ini mencabut: 1. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 10 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan Hak Komunal atas Tanah Masyarakat Hukum Adat dan Masyarakat yang Berada dalam Kawasan Tertentu

Peraturan ini bertujuan untuk mengatur tata cara penatausahaan tanah ulayat kesatuan masyarakat hukum adat. Latar belakang kebijakan ini adalah pengakuan terhadap hak-hak tradisional masyarakat hukum adat yang masih ada dan sesuai dengan perkembangan masyarakat serta prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ketentuan substansial meliputi pelaksanaan hak ulayat oleh masyarakat hukum adat sesuai hukum adat setempat, dengan syarat adanya masyarakat dan lembaga hukum adat, wilayah, serta kewenangan untuk mengatur pemanfaatan tanah. Penatausahaan tanah ulayat dilakukan melalui pengukuran, pemetaan, dan pencatatan dalam daftar tanah.

1. Hak atas Tanah Kesatuan Masyarakat Hukum Adat yang telah diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, dinyatakan tetap berlaku. 2. Tanah Ulayat Kesatuan Masyarakat Hukum Adat yang telah ditetapkan, diajukan penatausahaannya sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.

(-)