Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 108 Tahun 2016

Peraturan ini bertujuan untuk mengatur mitigasi penanganan abu vulkanik yang berdampak pada operasi penerbangan sipil, sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2009 tentang Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Peraturan ini mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 9 Tahun 2015, khususnya terkait fungsi Unit Pelayanan Informasi Meteorologi di aerodrome dan Meteorological Watch Office. Perubahan ini mencakup penyampaian informasi aktivitas vulkanik, pengamatan cuaca, dan penyebaran informasi meteorologi. Selain itu, peraturan ini menambahkan ketentuan baru mengenai alur penanganan dampak abu vulkanik dan prosedur pengamatan rutin di pesawat udara. Peraturan ini juga menetapkan kewajiban bagi berbagai pihak terkait, termasuk Badan Geologi, Volcanic Ash Advisory Centre, dan penyelenggara pelayanan navigasi penerbangan, dalam menangani dampak abu vulkanik terhadap operasi penerbangan.