Peraturan Menteri Pertanian Nomor 9 Tahun 2021

(-)

Peraturan Menteri Pertanian ini mengatur tentang Kelompok Substansi dan Subkelompok Substansi pada Kelompok Jabatan Fungsional Unit Pelaksana Teknis (UPT) lingkup Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian. Tujuannya adalah untuk mewujudkan efektivitas pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Pertanian melalui pembagian tugas Koordinator Pelaksana Fungsi Pelayanan Fungsional.

Ketentuan Substansial:

Peraturan ini menetapkan kelompok substansi dan subkelompok substansi pada berbagai UPT lingkup Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, termasuk:

1. Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Bioteknologi dan Sumber Daya Genetik Pertanian
2. Balai Besar Penelitian Veteriner
3. Balai Besar Penelitian Tanaman Padi
4. Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pascapanen Pertanian
5. Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Lahan Pertanian
6. Balai Besar Pengembangan Mekanisasi Pertanian
7. Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian
8. Balai Penelitian Tanaman Sayuran
9. Balai Penelitian Agroklimat dan Hidrologi
10. Balai Penelitian Tanaman Aneka Kacang dan Umbi
11. Balai Penelitian Tanaman Serealia
12. Balai Penelitian Pertanian Lahan Rawa
13. Balai Penelitian Tanah
14. Balai Penelitian Lingkungan Pertanian
15. Balai Penelitian Ternak
16. Balai Pengelola Alih Teknologi Pertanian
17. Balai Penelitian Tanaman Jeruk dan Buah Subtropika
18. Balai Penelitian Tanaman Hias
19. Balai Penelitian Tanaman Buah Tropika
20. Balai Penelitian Tanaman Palma
21. Balai Penelitian Tanaman Pemanis dan Serat
22. Balai Penelitian Tanaman Rempah dan Obat
23. Balai Penelitian Tanaman Industri dan Penyegar
24. Balai Pengkajian Teknologi Pertanian
25. Loka Penelitian Kambing Potong
26. Loka Penelitian Sapi Potong
27. Loka Penelitian Penyakit Tungro

Setiap UPT memiliki kelompok substansi yang terdiri dari Kelompok Program dan Evaluasi, Kelompok Kerja Sama dan Pendayagunaan Hasil Penelitian, serta subkelompok seperti Kepegawaian, Keuangan, dan Rumah Tangga dan Barang Milik Negara. Tugas dan fungsi masing-masing kelompok dan subkelompok dijelaskan secara rinci dalam peraturan ini. Jabatan fungsional di setiap UPT terdiri dari Peneliti dan jabatan fungsional lainnya yang sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing UPT.

Peraturan ini juga mengatur mengenai Koordinator Substansi dan Subkoordinator Substansi, termasuk persyaratan jabatan, tugas, dan evaluasi kinerja.

(-)

(-)