Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 21 Tahun 1991

Latar Belakang dan Tujuan
Keputusan Presiden ini diterbitkan untuk meningkatkan pelayanan pengurusan piutang negara dan peranan lelang dalam pengamanan serta peningkatan penerimaan keuangan negara. Hal ini dilakukan dengan meninjau kembali kedudukan, tugas, organisasi, dan tata kerja Badan Urusan Piutang Negara.

Ketentuan Substansial
Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Keuangan. Badan ini bertugas menyelenggarakan pengurusan piutang negara dan lelang, baik dari pelaksanaan tugas Panitia Urusan Piutang Negara maupun kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Fungsi badan ini meliputi perumusan kebijakan teknis, pembinaan, registrasi, verifikasi, pembukuan, penetapan, penagihan, eksekusi piutang, pelaksanaan pelelangan, dan pengamanan teknis yuridis. Struktur organisasi terdiri dari Kepala, Sekretaris, beberapa Biro, dan Instansi Vertikal di Daerah. Kepala badan setingkat dengan Direktur Jenderal dan diangkat oleh Presiden, sementara pejabat lainnya diangkat oleh Menteri Keuangan.